Menyoal Perencanaan Pembangunan Kita


Aulia Sofyan

Serambi Indonesia (15/1/2013)

Planning is the process of deciding what course of action can best bring about these changes or developments and how they should be undertaken, while implementation is the actual execution of these courses of action (Conyers and Hills, 1986:27).

PERENCANAAN dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat yang diperlukan –setelah melihat berbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia– untuk mencapai suatu tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat krusial. Publik harus dilibatkan dalam proses pembahasan hingga pembicaraan mengenai alokasi anggaran. Namun apa yang kita saksikan sekarang ini adalah perencanaan pembangunan daerah yang masih kurang melibatkan publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Douglass (1992:42), yang menyatakan: “Most planning at the local level in Asian countries continues in a top-down fashion with little or no participation by the people as decision makers.”

Dinamika pembangunan Indonesia menuntut adanya perubahan dalam peranan pemerintah, termasuk peranan Bappenas dan Departemen Keuangan di dalam perencanaan pembangunan. Perubahan yang sama juga terjadi di negara berkembang lainnya seperti Korea Selatan di mana Economic Planning Board (EPB) terutama fungsinya sebagai perencana fisik sekarang digabung dengan Kementerian Keuangan. Keinginan publik untuk mengetahui perencanaan daerah dan pengalokasian dana APBN ataupun APBD, perlu dibuka. Secara umum memang harus kita akui bahwa struktur dan wajah anggaran belanja nasional memang masih dinilai mengecewakan.

Perencanaan program dan kegiatan yang berlandaskan pada kepentingan politik semata dan sesaat akan berhadapan dengan ketidakoptimalan atau bahkan sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan publik.

Menjadi menarik untuk kita dalami kondisi hari ini dimana Pemerintah DKI Jakarta masih belum menyelesaikan pekerjaan bersama dengan Parlemen dalam rangka menetapkan APBD 2013 walaupun Kementerian Dalam Negeri sudah memberi peringatan akan adanya sanksi bila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Partisipasi masyarakat
Mengapa hal ini bisa terjadi? Mekanisme perencanaan pembangunan dan penetapan anggaran daerah sebenarnya bermuara dari partisipasi masyarakat yang paling bawah. Menurut Fitra Yenni Sucipto (2007), ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya adalah menulis opini dalam koran. Hal ini kelihatan sederhana dan cuma cari popularitas, tetapi akan dapat berpengaruh terhadap pembaca termasuk pelaku perencanaan dan penganggaran seperti anggota dewan.

Secara konseptual, proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari Musbangkel/desa/gampong sampai dengan Rakorbang Kabupaten/Kota ini mudah untuk dituliskan, namun praktiknya masih menyisakan banyak masalah. Proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak selalu berjalan mulus, dan tidak setiap kebutuhan masyarakat dapat terakomodasikan dengan baik. Kalaupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat ditampung dengan baik, namun belum tentu dapat direalisasikan dalam kegiatan pembangunan.

Di samping itu masih banyak lagi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musbangkel/desa/gampong dan Diskusi UDKP ini, baik menyangkut waktu pelaksanaan, produk yang dihasilkan, kualitas kerja maupun kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Musbangkel/desa/gampong dan Diskusi UDKP ini. Artinya bahwa efektif atau tidaknya pelaksanaan Musbang/desa/gampong dan UDKP sangat bergantung pada ketersediaan faktor-faktor di atas. Realitas dari belum efektifnya penyelenggaraan Musbang/desa/gampong dan UDKP pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, faktor penjaringan aspirasi, dinamika pelaksanaan, penentuan arah dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang diambil.

Memperhatikan hal-hal diatas, langkah-langkah yang kiranya dapat memeperbaiki keadaan tersebut antara lain: Pertama, perlu adanya sosialisasi Musbang/desa/kelurahan/gampong dan UDKP melalui penyebaran informasi secara intensif dan terbuka kepada masyarakat sebelum penyelenggaraan Musbang dan UDKP; Kedua, membuat Undangan terbuka kepada stake holders melalui berbagai media massa sehingga Musbang/desa/gampong dan UDKP melibatkan seluruh unsur masyarakat;

Ketiga, hendaknya Musrembang dapat menghasilkan sebuah daftar skala prioritas kebutuhan, bukan sekedar keinginan masyarakat; Keempat, secara bertahap Peda dapat melakukan sosialisasi mekanisme perencanaan pembangunan kepada masyarakat, khususnya yang akan mengikuti Musbang/desa/gampong dan UDKP, dan; Kelima, sebagai wadah penjaringan aspirasi, penyelenggaraan Musbang/desa/gampong dan UDKP sering dihadapkan pada ketidaktepatan penggunaan metode dan media penyampai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu Pemda seyogyanya mengkaji metode mana yang efektif.

Perlu dilakukan perbaikan dalam langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan program, mekanisme penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi sehingga terjadi integrasi dan sinkronisasi program. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu secara tegas menguatkan kembali tujuan, strategi dan skala prioritas yang dilakukan dengan penajaman kembali rencana pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga mampu: Pertama, merangkum rencana pembangunan menjadi dokumen yang sistematis dan praktis sehingga mampu menghindari multitafsir;

Kedua, menata pentahapan program sebagai petunjuk penyusunan kegiatan/proyek dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung; Ketiga, menyinergikan kebijakan sektoral sehingga terbentuk keterpaduan antarprogram; Keempat, menyerap masukan, harapan, dan aspirasi masyarakat penerima manfaat, dan; Kelima, memperbaiki koordinasi antarpelaku pembangunan, baik domestik maupun internasional.

Menurut Bambang PS Brodjonegoro (2007), keterlambatan pengesahan APBD yang terjadi di berbagai daerah –termasuk DKI Jakarta sebagaimana disinggung di atas, ed.– selama ini disebabkan oleh pengawasan DPRD yang amat longgar, mental para legislator serta kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan program pembangunan yang lemah menjadi penyebab lain tersendatnya penyerapan anggaran di daerah. “Perencanaan yang tidak bagus menyulitkan eksekusi program atau penyerapan anggaran, akhirnya dana diparkir lagi.” lanjut Bambang.

Dinamika pembangunan
Untuk mengembalikan peranan perencanaan pembangunan ke jalur yang semestinya sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan, maka kami mengusulkan agar: Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang sedang disusun, diperbaiki lagi melalui suatu proses konsultasi yang lebih intensif untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama, sedangkan format dan isinya diperbaiki sehingga menjadi suatu rencana indikatif yang efektif;

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun perlu disesuaikan sehingga menjadi satu paket policy papers atau white papers yang issue-oriented, strategis, dan lintas-sektoral. Kalau tidak dapat diubah lagi, ya paling sedikit dilengkapi dengan white papers yang issue-oriented, dan; Ketiga, Bappenas dan Departemen Keuangan yang komunikasi di antara pimpinannya dewasa ini sudah lebih baik, segera mengambil langkah-langkah untuk mengadakan revisi guna menyinkronkan UU Nomor 25/2004 dengan UU Nomor 17/2003 dengan memperhatikan kecenderungan global dan dinamika pembangunan di Indonesia. Kalau tidak, kita akan terus bertanya-tanya, perencanaan pembangunan, mau ke mana?

Dr. Aulia Sofyan, Alumni Program Doktor Perencanaan Kota dan Wilayah Queensland University, Australia, dan Pemerhati Masalah Perencanaan Pembangunan.

About these ads
This entry was posted in Bin M.A. Jangka. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s