Ronin dalam Pemerintahan

Ronin adalah samurai yang “meuroh-roh bak jalan” (wara-wiri tidak tentu rimba) karena sudah tidak bertuan (daimyo). Umumnya, tuan mereka gugur di medan perang; wilayah milik tuannya dikuasai lawan; atau kewenangan tuannya dilucuti.

Kemunculan ronin terjadi dalam kurun waktu 1185-1868 di Jepang. Selama masa huru-hara atau “sengoku” (1467-1600), para ronin dapat dengan mudah mendapatkan kembali tuan baru. Namun, saat Toyotomi Hideyoshi (1585-1598) berkuasa, kedamaian mulai menyelimuti negeri Sakura sehingga kebutuhan ksatria untuk berperang mulai berkurang. Konsekuensinya, banyak samurai yang menjadi ronin. Salah-satu ronin yang dinovelkan adalah Miyamoto Musashi (1584-1645).

Untuk menyambung hidup, para ronin kadang menjadi pengemis, satpam para saudagar, pelatih ilmu pedang, atau bahkan menjadi preman. Adapula yang menyepi dalam dunia spiritual.

Dewasa ini, orang Jepang menggunakan istilah “ronin” untuk lulusan SMA yang belum diterima di bangku kuliah atau untuk pengangguran.

Karakter dan istilah “ronin” dapat dipinjam untuk menggambarkan pemerintahan daerah hasil pemilu langsung. Dalam sistem pilkada seperti itu, para ronin dapat muncul. Mereka umumnya adalah bekas tim sukses. Saat calon yang diusung menang dan menjadi kepala daerah definitif, tim sukses ini “kehilangan tuan” dan berpeluang menjadi ronin bagi birokrasi. Para ronin ini tidak memiliki posisi apapun dalam pemerintahan, namun bertindak seolah mewakili kehendak kepala daerah. Birokrat menjadi serba salah menghadapi mereka.

Oleh karena itu, para ronin dalam pemerintahan perlu dikelola dengan layak dan patut dengan memberi mereka daimyo baru. Maksudnya, bekas tim sukses perlu mendapat kedudukan resmi dalam pemerintahan daerah. Salah-satu wujudnya adalah dengan pembentukan kantor staf (gubernur/bupati/walikota).

Jika Kantor Staf Presiden RI dibentuk dengan peraturan presiden, maka di daerah cukup dibentuk dengan peraturan kepala daerah. Ini dimungkinkan karena bentuk pemerintahan daerah sama dengan pusat, yaitu presidensial.

Kantor staf kepala daerah dapat berfungsi melaksanakan pengendalian program-program prioritas daerah, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif.

Sebagai pembanding, kantor staf ekeskutif di AS dapat dilirik karena sistem pemerintahannya mirip dengan yang kita miliki. Di sana, terdapat dua model implementasi kantor staf: (a) dilaksanakan oleh tim sukses pemilu, dan/atau (b) dilaksanakan oleh orang yang ahli atau berpengalaman dalam pemerintahan. Kombinasi dari kegesitan gerak organisasi, kepiawaan berpolitik, dan tata kelola pemerintahan daerah yang modern adalah karakter kantor ini.

Keberadaan kantor staf kepala daerah tidak saja menghilangkan ronin dalam pemerintahan, tapi juga memberi kontribusi positif bagi implementasi visi dan misi “sang daimyo.”

Literatur:

Posted in Opini | Leave a comment

Ya Ghaffar

dan di tiap tubuhku rebah
kumaafkan yang salah
moga-moga langit merekah
menjemputku dengan indah

Posted in Al-Furqan, Sastra | Leave a comment

KEKAL: Move On!

Dalam hal KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL), saran kepada Pemerintah Aceh dapat disampaikan sbb:

1. Jika sebagai tenant ingin berbisnis regasifikasi LNG, maka mintalah PDPA melakukan negosiasi bisnis dg Pertamina (keduanya anggota konsorsium pengusul KEK). Jadi, tidak perlu mengubah PP KEK Arun Lhokseumawe.

2. Jika ingin menjadi pengelola KEK Arun Lhokseumawe (melayani kebutuhan tenant), maka jadilah pemilik saham mayoritas pada perusahaan baru bentukan konsorsium itu. Jadi, baik KEK diusulkan oleh badan usaha maupun pemerintah, pengelola KEK tetap dilakukan oleh badan usaha. Justru kalau KEK diusulkan Pemerintah Aceh, PDPA/BUMA memiliki peluang kecil dalam pengelolaannya karena (a) harus ikut lelang, dan (b) syarat kesehatan/masa aktif perusahaan mungkin tidak terpenuhi.

3. Jika ingin menunjuk langsung PDPA/BUMA sebagai pengelola semua aset bekas PT. Arun, maka ajukan pencabutan PP KEK Arun Lhokseumawe, lalu negosiasi kembali dengan Pusat, dan jadikanlah aset itu sebagai kawasan industri biasa. Konsekuensinya, PT. PIM, bekas PT. AAF, PT. KKA, dan Pelabuhan Krueng Geukuh ikut kehilangan fasilitas KEK.

Demikianlah beberapa alternatif yang mungkin berfaedah. Selamat bersahur dan terimakasih.

Posted in Opini | Leave a comment

Ibuku, Guruku

Ibuku adalah pensiunan guru MTsN (dibaca “emsen”) Matangglumpang Dua, madrasah setingkat SMP yang dikelola Depag. Beliau dulu mengampu Mata Pelajaran Akidah Akhlak.

Sebelum kelas tiga MIN, madrasah setingkat SD, aku selalu singgah di sekolah Ibu saat pulang pukul sepuluh. Yang aku sukai, di mejanya selalu tersedia segelas teh dan dua potong kue. Aku menghabiskannya saat ibu sedang mengajar. Nikmat sekali. Kelak, saat aku mulai bekerja, kudapati juga segelas teh dan dua potong kue di mejaku. Bahagia sekali.

Jika masa ujian tiba, tiap hari seberkas kertas stensilan berwarna krem Ibu bawa pulang. Malamnya, kertas-kertas itu diperiksa dan diberi nilai olehnya. Walau masih duduk di MIN, aku gemar membaca-baca soal ujian anak MTsN itu, baik yang pilihan ganda atau yang esai.

Untuk memeriksa ujian pilihan ganda, digunakan pola kunci jawaban. Polanya dibuat dari kertas jawaban berupa tabel yang berisi huruf A, B C, dan D. Huruf yang mewakili jawaban yang benar dilubangi dengan obat nyamuk bakar. Lalu, ditumpangsusunkan dengan jawaban siswa. Dengan bantuan pola itu, pemeriksaan ujian bisa cepat dilakukan. Kadang, saat kelas 6, aku membantu memeriksa ujian soal ganda ini, sekaligus menambah pengetahuanku akan pelajaran itu.

Untuk soal esai, aku membaca kertas jawaban yang sudah diperiksa Ibu. Biasanya aku memilih kertas jawaban muridnya yang sering juara kelas. Maklum, jawabannya hampir pasti benar semua. Aku belajar dari jawaban sang juara itu.

Aku tidak meneruskan ke MTsN tempat Ibu mengajar. Soalnya, malu diajari Ibu sendiri di kelas. Jadi, aku memilih SMP 1 Peusangan. Di sini, ujiannya selalu esai, tidak ada pilihan ganda. Biasanya jumlah soal yang diberikan adalah 25 buah. Tak heran, saat evaluasi tahap akhir nasional, kami merasa ringan menjawab soal pilihan ganda yang disediakan Depdikbud.

Aku tidak tahu apakah pendidikanku ideal, bagus, atau biasa saja. Yang jelas, pendidikan akidah akhlak dari Ibu takkan pernah kulupakan.

Posted in Bin M.A. Jangka | Leave a comment

Sumber Ide

Ada banyak gagasan sederhana atau rumit lahir dari obrolan warung kopi, celoteh office boy, cetusan remaja, surat pembaca koran, dsb. Namun, pengambil keputusan sering mengabaikannya. Gagasan itu baru diiyakan jika sudah diomongin presiden, direkomendasikan komite ini-itu, ditempel di status Mark Zuckerberg, dsb.

Inovasi sering lahir di lorong-lorong sunyi, jarang di bawah sorotan lampu yang menyilaukan.

Posted in Cang Panah | Leave a comment

Mendengarkan Gagasan

Ada banyak gagasan sederhana atau rumit lahir dari obrolan warung kopi, celoteh office boy, cetusan remaja, surat pembaca koran, dsb. Namun, pengambil keputusan sering mengabaikannya. Gagasan itu baru diiyakan jika sudah diomongin presiden, direkomendasikan komite ini-itu, ditempel di status Mark Zuckerberg, dsb.

Inovasi sering lahir di lorong-lorong sunyi, jarang di bawah sorotan lampu yang menyilaukan.

Posted in Cang Panah | Leave a comment

Meja Kosong

Sebentar lagi
Di petang hari
Sehabis mandi
Aku dapati
Meja ini
Penuh lagi

Adakah tiap hari
Puasaku cuma segini
Menawan diri
Dalam nafsu nafsi

Ataukah aku mulai
Berbenah diri
Mendekat pada ilahi

Posted in Sastra | Leave a comment