High Politics feat. Low Politics

Pada mulanya, high politics membicarakan keberlangsungan hidup sebuah negara, termasuk hubungan internasional, perdamaian dunia, dan pertahanan. Adapun low politics berkisah tentang hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan negara, seperti perdagangan, pendidikan, keamanan, dsb.

Kemudian para ahli ilmu politik melihat ada hubungan antara dua kajian politik di atas, yaitu bahwa keberlangsungan hidup negara terkait erat dengan kesejahteraan warganya.

High politics disadari sebagai pembuka jalan bagi low politics. Perdagangan antara AS dan Kuba dapat kembali berlangsung normal sesudah kunjungan Obama ke negeri Castro itu pada Maret 2016. Kunjungan simbolis ini adalah high politics, dan perdagangan antarkedua negara adalah low politics.

Agaknya, konsep high politics dan low politics tidak mengapa diperluas penggunaannya dalam struktur dan wilayah lebih kecil dari negara. Sebagai contoh, kesepakatan damai Pemerintah RI dan GAM adalah pembuka jalan (cah rauh) bagi pembangunan kembali Aceh pasca konflik dan bencana alam.

Jelaslah bahwa jika high politics sukses, maka low politics menemukan jalannya untuk mulai berdenyut.

Yang terpenting diingat adalah bahwa low politics tidak boleh melupakan komitmen high politics. Kesejahteraan rakyat melalui tata pemerintahan yang transparan; listrik yang selalu menyala; air bersih yang selalu mengalir; transportasi massa yang tepat waktu; pemilu yang bebas, rahasia dan jurdil; dsb. adalah low politics yang patut dijalankan dengan serius.

Posted in Opini | Leave a comment

Puasa 1437 H

Apa resolusi Ramadhan tahun ini?
Berbudi pekerti mulia.

Posted in Al-Furqan | Leave a comment

Tim Kreatif Daerah

Daripada membuka badan litbang di daerah, lebih baik membentuk tim kreatif daerah.

Fungsi litbang biarlah ditangani Bappeda. Bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat, Bappeda membentuk tim-tim kajian dengan tema tertentu. Dapat pula diadakan kontes skripsi/tesis mahasiswa. Yang dapat menjawab atau menjelaskan berbagai fenomena/persoalan yang sedang hangat, diberi hadiah (insentif).

Adapun tim kreatif daerah ditujukan untuk melahirkan solusi inovatif secara cepat dan sistemik. Kumpulkanlah aparatur-aparatur “gila” dan biarkan mereka menciptakan cara terbaik dlm melayani publik. Tentu, kolaborasi bersama masyarakat dibuka seluas-luasnya untuk menemukan (to invent) cara-cara terbaik itu.

Posted in Cang Panah | Leave a comment

Berinovasilah!

Kebijakan Jokowi adalah mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Maksudnya, silahkan pikirkan input dan proses secara kreatif, yang penting output/outcome berkualitas tinggi.

Prinsip di atas dapat diterapkan dalam hal-ihwal proses pembahasan peraturan daerah (perda) di Kemendagri, misalnya. Legislatif/eksekutif daerah tak perlu harus selalu hadir secara fisik di Jakarta. Gunakanlah media online: email; kolaborasi via aplikasi online semacam Google Docs/Sheet; berkirim pesan via Whatsapp atau bahkan Telegram yang mampu menampung 5000 anggota; rapat online via Skype; dsb.

Lebih keren lagi jika Kemendagri membangun sistem konsultasi perda secara khusus. Pengusul dan pemeriksa berinteraksi secara virtual membahas matrik rancangan perda. Sistem bisa dilengkapi dg algoritma pengecekan pasal/ayat yang bertentangan dg aturan lebih tinggi. Di tangan ahli, sistem ini bisa dibangun dalam beberapa hari saja.

Inilah era e-government, Tuan-Puan. Berinovasilah!

Posted in Cang Panah | Leave a comment

Berlatih Memakai GPS

Hampir semua ponsel pintar memiliki GPS. Salah-satu fungsinya adalah membantu navigasi, khususnya di daerah yang tidak dikenal.

Tapi, mengapa ada kendaraan masuk sungai karena mengikuti arahan GPS? Ini hal yang lumrah terjadi. Penyebabnya mungkin karena peta tidak diperbaharui sesuai kondisi terkini. Namun, yang paling penting adalah kecakapan pengguna GPS itu sendiri.

Ya, kita sebenarnya perlu berlatih dulu memahami “bahasa” alat penunjuk arah dan tempat itu. Biasanya, saya belajar menggunakan GPS di daerah yang saya kenal dulu. Jadi, tak bakalan tersesat. Saya juga akan terlatih untuk tidak panik jika salah jalan atau belokan yang dimaksud terlewati sehingga tidak perlu menginjak rem mendadak.

Begitu pula ketika aba-aba “turn right” berbunyi, misalnya. Jarak antara posisi kendaraan saat itu dan jalan yang dimaksud bisa beberapa puluh meter lagi, bukan langsung belok kanan. Ketepatan mengambil keputusan berbelok ini perlu dilatih.

Ada kalanya juga jalan yang diarahkan tidak bisa ditempuh karena melewati kawasan terlarang untuk umum, walau memang jalan itu terhubung ke titik yang dituju. Di Banda Aceh, jika kita bergerak dari arah Jambo Tape ke Hotel Medan di Peunayong, aplikasi navigasi offline “Maps.Me” akan mengarahkan kita ke Simpang Lima, lalu belok kiri hingga di depan Pante Pirak, kemudian belok kanan memasuki kompleks Kodam Iskandar Muda, sebelum akhirnya keluar tepat di depan hotel tersebut (lihat gambar). Mestinya, jalan yang benar adalah Jambo Tape-Simpang Lima-Jl. Sri Ratu Safiatuddin-Hotel Medan. Jadi, perlu siap-siap dengan kemungkinan seperti ini.

image

Dengan ponsel pintar dewasa ini, banyak aplikasi berbasis GPS yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan, seperti penunjuk jalan, survey, geotag foto, arah kiblat, pengukuran tanah, tracking, dsb. Berlatihlah menggunakannya.

Posted in Geografi | Leave a comment

Mate Lampu

Di babah pinto
Ulon meu-FB
Lampu ka mate
Internet hana

Bah pih lage nyan
Ulon meudoa
Bak puasa nyo
Meusen ka get lom

Udep lampu
Udep lampu
Bahgia tanyo
Dalam seujahtra

*Dinyanyikan dg irama lagu “Di Babah Pinto“.
:-D

Posted in Sastra | Leave a comment

Semi-Presidensial dan “Auliya”

Bagaimanapun, kebebasan menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan politik adalah dibolehkan, bahkan dijamin konstitusi kita.

Salah-satu contohnya ada dalam hal-ihwal pilkada. Sebagian pemilih muslim berpendapat bahwa tidak boleh memilih “auliya” (diterjemahkan sbg ‘pemimpin”) dari nonmuslim. Karena muslim mayoritas, maka gagasan-gagasan seperti ini penting untuk didiskusikan dalam konteks negara demokrasi berbentuk republik dengan pemerintahan presidensial.

Di dalam pemerintahan presidensial, pemimpin simbolis dan pemimpin eksekutif menyatu pada satu orang. Di Pusat ada presiden; di provinsi ada gubernur; dst. Akibatnya, kebutuhan pemimpin yang cakap pada dua fungsi itu menjadi penting. Di sisi “simbolis”, ia perlu berwibawa, berasal dari mayoritas, berperawakan bagus, dsb. Sedangkan pada sisi “eksekutif”, ia harus paham tata pemerintahan, manajerial bagus, inovatif, cekatan, dsb.

Kapasitas “simbolik” dan “eksekutif” itu tak selalu ada pada satu orang, bukan? Ada kalanya, pemimpin kita begitu berwibawa, tapi manajemennya awut-awutan. Kadang kala begitu pandai mengurus pemerintahan dan kesejahteraan tapi tongkrongannya seperti badut. Karena itu, untuk dapat memenuhi dua fungsi ini pada setiap periode pemerintahan, diperlukan dua orang terpisah. Yang satu berfungsi simbolik, yang lain eksekutif.

Kebutuhan kalangan muslim seperti di atas dapat diperoleh dari jabatan simbolik. Adapun kebutuhan pelaksanaan pemerintahan yang bagus dan dapat dijabat oleh mayoritas atau minoritas ada pada jabatan eksekutif. Bentuk pemerintahan seperti ini dikenal dengan sebutan sistem semi-presidensial.

Konsekuensi selanjutnya adalah pada sistem pemilihan. Bagaimana memilih pimpinan “simbolik”? Mungkin ditunjuk legislatif, digilir persuku, dipilih langsung, dsb. Syarat pencalonan juga berubah. Mungkin tak perlu ijazah formal, tak perlu keahlian, berusia minimal 50 tahun, dsb.

Begitu pula dengan pemimpin “eksekutif”. Ia bisa dipilih langsung, ditunjuk, dsb. Syarat pencalonan yang mungin lebih ketat, misalnya, punya ijazah S2, berpengalaman memimpin lembaga pemerintah/swasta, berusia 30-50 tahun, dsb.

Menyatukan kepemimpinan pada satu pribadi sebenarnya menutup kemungkinan hadirnya banyak pemimpin lain yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Posted in Opini | Leave a comment