Menkritisi Perencanaan Pembangunan


Oleh Aulia Sofyan *)

Perencanaan adalah proses pemilihan alternatif menentukan tindakan setelah melihat pelbagai opsi dalam mencapai tujuan. Baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang (Conyers and Hills, 1986:27). Ruang lingkupnya dapat bersifat nasional, regional, atau sektoral; dapat juga bersifat makro/menyeluruh. Hasil dari rencana adalah kebijakan. Misal, kebijakan menyesuaikan harga BBM atau kegiatan fisik, misalnya membangun proyek jalan raya.

Perencanaan idealnya harus melibatkan publik. Fakta di negara kita, perencanaan pembangunan belum melibatkan publik, dan masih bersifat top down planning. Paradigma community driven yaitu penciptaan iklim untuk memberi penguatan peran masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan dan melakukan kontrol publik, belum signifikan. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru tak sesuai kebutuhan masyaratnya.

Pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Strategi ini penting untuk menentukan peran masing-masing (pemerintah dan masyarakat). Dalam UU nomor 22/1999, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat, sehingga dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu.

Gaya lama

Perlu transparansi APBN atau APBD dalam pengalokasian pembangunan. Sebab fungsi perencanaan dan anggaran adalah menjawab berbagai masalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan penganguran. Namun selama ini fokusnya lebih banyak pada pembayaran hutang daripada pengentasan kemiskinan (Erna Witoelar, 2007).

Modus pemborosan anggaran kerap ditemukan diberbagai departemen/ lembaga negara dan pemerintah daerah, seperti pembelian mobil baru bagi suatu instansi. Ada juga belanja penyelenggaraan kepemimpinan yang bentuknya hanya sosialisasi satu undang-undang namun dilakukan oleh beberapa departemen. Kalau ditinjau dari aspek penggunaan anggaran akan berakibat pada pemborosan.

Perencanaan “gaya lama” itu jika masih dipertahankan, maka harapan dan target MDG (millenium development goals) untuk pengentasan kemiskinan, pemenuhan pendidikan hingga komunikasi global di tahun 2015 sulit tercapai.

Ketidaktransparan pemerintah dalam memberikan break down APBN, memperparah struktur anggaran dan pemborosan. Misal, kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya potensi penerimaan pajak atau laba satu BUMN, tapi langsung dikeluarkan nilainya tanpa sosialisasi.

Begitu juga potensi sumberdaya alam (SDA) Yang tidak pernah diberitahukan. Bahkan anggota DPR sendiri ketika membahas anggaran tidak mengerti bagaimana angka-angka muncul. Mungkin mereka tidak mengakui karena bisa dianggap bodoh.

Tidak transparannya pemerintah diakui Drajat Wibowo, wakil ketua komisi XI DPR-RI (Kompas, Selasa, 14/8). “Jangankan masyarakat awam, anggota DPR saja tidak diberitahu bagaimana miekanisme penentuan proyek-proyek yang ada.” Wibowo menyebut, departemen keuangan pernah mengajukan hanya selembar kertas berisi surat permohonan utang sekitar US$2 miliar kepada komisi XI untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu satu hari. Alasannya tidak cukup waktu untuk menyusun anggaran yang lebih detail. Namun setelah diberikan waktu tiga hari pun mereka tetap tidak bergeming dengan selembar kertas itu.

Sebenarnya pihak parlemen menjadi kunci. Sebab representasi rakyat, parlemen punya kekuatan untuk menyuarakan hal itu. Tapi biasanya dalam rapat-rapat anggaran sering dilaksanakan tertutup dengan alasan tertentu, tidak boleh dipublikasi. Sehingga masyarakat tidak bisa memantau terhadap setiap program kegiatan yang akan dilakukan departemen, lembaga negara, pemerintah.

Proaktif masyarakat

Belum terbukanya pemerintah, maka masyarakat harus proaktif. Mengutip Fitra Yenni Sucipto (2007), ada beberapa hal dapat dilakukan masyarakat untuk mengubah keadaan itu, seperti menulis pendapat di media. Bisa juga mengamati komposisi APBN dan APBD.

Secara konseptual, proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari Musbangkel sampai dengan Rakorbang kabupaten/kota. Ini mudah untuk dituliskan meski di tingkat praktik masih krusial. Proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi.

Sisi lain masih banyak masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musbangkel dan diskusi UDKP ini. Seperti waktu pelaksanaan, produk yang dihasilkan, kualitas kerja maupun kepuasan masyarakat. Realitas belum efektifnya penyelenggaraan Musbang dan UDKP dipengaruhi, antara lain faktor penjaringan aspirasi, dinamika pelaksanaan, penentuan arah dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang diambil.

Langkah memperbaiki Musbang dan UDKP disarankan, pertama, perlu adanya sosialisasi secara intensif dan terbuka kepada masyarakat sebelum penyelenggaraan. Kedua, membuat Undangan terbuka kepada stake holders melalui berbagai media. Ketiga, musrembang dapat menghasilkan daftar skala prioritas kebutuhan, bukan sekedar keinginan masyarakat. Keempat,sSecara bertahap pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi mekanisme perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Kegiatannya bisa berupa pelatihan, simulasi di tingkat RT dan RW, mendatangkan ahli. Kelima, sebagai wadah penjaringan aspirasi, penyelenggaraan Musbang dan UDKP sering dihadapkan pada ketidaktepatan penggunaan metode dan media penyampai aspirasi masyarakat. Karenanya pemerintah daerah seyogyanya mengkaji metode mana yang efektif.

Perlu juga langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan program, mekanisme penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi agar terjadinya integrasi dan sinkronisasi program. Strategi dan skala prioritas dengan menajamkan kembali rencana pembangunan. Diharapkan, (1) Mampu merangkum rencana pembangunan menjadi dokumen yang sistematis dan praktis, dan menghindari multitafsir; (2) Menata pentahpan program sebagai petunjuk penyusunan kegiatan/proyek dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung; (3) Mensinergikan kebijakan sektoral sehingga terbentuk keterpaduan antarprogram; (4) Menyerap masukan, harapan, dan aspirasi masyarakat penerima manfaat; dan (5) Memperbaiki koordinasi antarpelaku pembangunan, baik domestik maupun internasional.

*) Penulis adalah kandidat doktor perencanaan pembangunan daerah, pada School of Geography Planning and Architecture University of Queensland Australia.

Dimuat di Serambi Indonesia, 04/09/2007

This entry was posted in Bin M.A. Jangka and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s