Penyerapan Anggaran Aceh Rendah?


Oleh Aulia Sofyan *)

Hingga akhir September 2007, penyerapan anggaran BRR dan Pemerintah Aceh masih di bawah 30 persen. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi dan hampir setiap tahun. Sedangkan waktu untuk realisasi anggaran tahun berjalan tinggal tiga bulan lagi. Dan jika ditelaah, salah satu penyebab adalah lemahnya sinkronisasi antara konsep rencana pembangunan dengan kondisi riil di lapangan.

Sinkronisasi antara konsep rencana pembangunan dengan kondisi di lapangan, sangat penting dalam pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan yang diinginkan. “Sinkronisasi rencana pembangunan dengan kondisi lapangan juga akan mengurangi tekanan pada pembiayaan defisit terutama pembiayaan dari utang,” kata Lukita D. Tuwo (2006).

Menurut Lukita, ada sejumlah penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Antara lain berkait dengan dokumen anggaran, prosedur pembayaran, prosedur pengadaan barang dan jasa, dan penyebab lainnya. Sejalan dengan itu pendapat mendukung juga diutarakan Nono (2007), yang menurutnya ada beragam alasan dikemukan yang umumnya adalah akibat dari peraturan yang kerap berubah-ubah dan faktor manusia. Tapi kalau dirunut lebih dalam, penyebab semua ini akibat terbatasnya kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM). “Keterbatasan kemampuan SDM, kita nilai persoalan krusial yang terjadi, terutama SDM yang memiliki kemampuan dalam memahami aturan perundang-undangan. Prinsipnya, kalau SDM memiliki kemampuan, pastilah apapun bentuk perubahan aturan yang terjadi, dapat disiasati dalam waktu relatif singkat.”

Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Bambang PS Brodjonegoro (2007), berpendapat bahwa keterlambatan pengesahan APBD yang terjadi di berbagai daerah selama ini disebabkan oleh pengawasan DPRD yang amat longgar, serta kelemahan perencanaan pembangunan daerah membuat dana APBD banyak mengalir ke SBI. “Tahun 2006 lalu banyak daerah mengesahkan APBD di pertengahan tahun, bahkan ada yang baru mengesahkan anggarannya pada bulan September. Jelas saja, tidak ada lagi program kerja di sektor riil yang bisa dilakukan dalam sisa waktu itu,” kata Bambang. Di sisi lain, DPRD juga seakan memberi “insentif” kepada pemerintah daerah untuk menaruh dana APBD di SBI karena DPRD sekadar memandang penting adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Padahal, kenaikan pendapatan itu didapat dari bunga SBI, bukan dari peningkatan kinerja sektor riil di daerah.

Perencanaan program pembangunan yang lemah menjadi penyebab lain tersendatnya penyerapan anggaran di daerah. “Perencanaan yang tidak bagus menyulitkan eksekusi program atau penyerapan anggaran, akhirnya dana diparkir lagi,” ujar Bambang, yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Padahal, APBD hanya dapat berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi jika pemerintah daerah mampu mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien bagi pengembangan sektor riil di daerahnya. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat menjadi penting. Melalui perencanaan, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan fokus pengembangan sektor riil. Dengan demikian, alokasi APBD menjadi lebih efisien dan efektif.

Penyerapan Rendah

Dalam kontek penyerapan anggaran yang rendah di BRR dan pemerintahan Aceh, salah satu penyebabnya terkait dengan dokumen anggaran. Seperti adanya kelemahan perencanaan yang mengakibatkan diperlukannya revisi rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA-KL)/Pemerintah Daerah. Kemudian daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan departemen dan lembaga nondepartemen serta pemerintah daerah.

Penyebab lain, adanya pemblokiran dana sebagai akibat dari kelemahan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran di instansi pemerintah sehingga menyebabkan tertundanya pencairan dana. Pada akhirnya menyebabkan penyerapan yang rendah. Penyebab yang berkaitan dengan dokumen anggaran adalah prosedur revisi RKA-KL/DIPA yang masih dianggap memerlukan waktu cukup lama, kurangnya alokasi dana loan khusus untuk kegiatan proyek dengan pinjaman luar negeri, belum efektifnya dokumen DIPA sebagai akibat terlambatnya penerbitan Surat Keputusan Satuan Kerja di instansi pemerintah, dan adanya keterlambatan beberapa proses kegiatan dalam siklus proyek seperti tender dan pemberian Number Objection Letter (NOL) dari pemberi pinjaman.

Dari sisi prosedur pembayaran, penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena diperlukannya waktu relatif lama untuk mengumpulkan berkas pertanggungjawaban pada satuan kerja sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar (SPM). Juga adanya kendala internal di instansi pemerintah terkait dengan proses penyelesaian surat permintaan pembayaran (SPP) menjadi SPM karena tidak adanya norma waktu penyelesaian yang baku.

Dari sisi pengadaan barang dan jasa, Keppres Nomor 80 tahun 2003 mewajibakan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang. Proses pelelangan memerlukan waktu minimal 18 hari kerja atau rata-rata 30 hari kalender mulai pengumuman hingga penetapan pemenang. Jangka waktu itu belum termasuk proses persiapan sebelum dilakukan pelelangan seperti penyiapan pengumuman dan dokumen lelang.

Kedisiplinan anggaran

Sejak tahun 2006, secara serentak pemerintah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke seluruh Indonesia di awal tahun. Penyerahan DIPA di awal tahun, dijadikan momentum kedisiplinan untuk melaksanakan jadwal APBN. Diharapkan persoalan dokumen pelaksanaan anggaran tidak menjadi kendala dalam realisasi anggaran, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Selama ini pelaksanaan APBN memiliki kelemahan yang cukup memprihatinkan. Pemerintah tak pernah mampu menyerap semua anggaran yang telah dialokasikan, sesuai program yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran. Dengan tidak terserapnya anggaran sesuai program dan jadwal pelaksanaannya, bukan berarti terjadi penghematan. Harus diakui, pada tahun anggaran berjalan akan mencatat surplus akibat dana pembangunan yang tak terserap. Namun itu dilihat sebagai ketidakdisiplinan dan tidak konsisnten atas program yang telah dijalankan.

Dari tahun ke tahun selalu terjadi penyerapan anggaran di bawah target. Banyak penyebabnya, misal, untuk pembangunan proyek-proyek fisik, ada kendala di lapangan Ini tentu akibat mental aparat pemerintah. Dan keterlambatan pelaksanaan anggaran adalah potret ketidakmampuan dan cermin tidak bertanggungjawabnya pemerintah dalam menjalankan program yang telah disusunnya sendiri.

Kinerja pemerintah selalu terlambat sehingga tidak memberi hasil optimal bagi kehidupan masyarakat. Ironisnya tidak pernah dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas publik. Malahan keterlambatan dan rendahnya penyerapan anggaran itu dianggap biasa.

Penyerahan DIPA secara serentak di awal tahun anggaran, mestinya harus menjadi teroboson guna mengoptimalkan belanja negara yang ditetapkan dalam APBN untuk kebutuhan pembangunan. Dengan begitu daerah atau kantor dinas dapat segera mencairkan dana di awal tahun agar pelaksanaan anggaran tak lagi harus menunggu turunnya DIPA. Hasilnya dapat segera dirasakan seluruh masyarakat. Di sisi lain, sebagaimana instruksi presiden saat penyerahan DIPA, kita juga ingin pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan murni, tanpa ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN, selama ini sangat rawan penyimpangan, terutama mark up.

Bukan perkara mudah untuk memurnikan pelaksanaan DIPA, di tengah menjamurnya budaya menangguk keuntungan pribadi dari dana-dana publik. Oleh karenanya, percepatan penyerahan DIPA harus direalisasikan dengan pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu dan akuntabilitas dari aparat pelaksananya. A.S Hidayat (2007) berkomentar, bahwa penyerapan anggaran yang optimal juga memungkinkan pemerintah menciptakan suasana yang kondusif bagi dunia usaha. Pengurangan pengangguran bisa dikerjasamakan dengan swasta.

Tugas pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur, pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Terkait hal ini, Presiden pun telah menyetujui 20 kontrak kerja sama (dalam dan luar negeri) dalam bidang gas, energi (PLN) dan pertambangan. Sebelumnya di sektor infrastruktur yang telah diumunkan beberapa ruas jalan yang diresmikan akan dibiayai oleh konsorsium perbankan dalam negeri. Artinya, hal yang perlu dilakukan pemerintah yakni secepat mungkin memfasilitasi UMKM. Sebab jumlahnya lebih dari 40 juta UMKM.

Jika penyerapan anggaran optimal maka UMKM pun akan mudah mengakses modal. “UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak. Bayangkan saja, satu UMKM mampu menyerap sedikitnya 3 tenaga kerja. Dikalikan saja dengan jumlah UMKM sebanyak 40 juta. Barapa tenaga kerja yang akan terserap,” kata presiden. Oleh karena itu, kebijakan memberikan kemudahan permodalan bagi UMKM dinilai sangat bagus.

Perlu ketegasan

Menurut peneliti ekonomi dari ISEI Bandung-Koordinator Jabar, Acuviarta (2007), mengantisipasi menumpuknya dana DAU di bank, perlu adanya regulasi yang tegas, terutama dari pemerintah pusat untuk mengatur penempatan dana pemda tersebut, utamanya menyangkut penggunaan dana pemda di perbankan. “Jika perlu, ada sanksi yang jelas kalau dana pemda di bank itu tidak digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah. Apalagi, saat ini masih banyak persoalan krusial yang sifatnya khusus harus segera dilaksanakan, seperti pemulihan daerah yang terkena bencana dan pendanaan projek serta program vital yang tahun lalu anggarannya masih kurang,” ujarnya.

Banyaknya dana pemda yang disimpan di perbankan, selain menghambat roda pembangunan di daerah juga menyebabkan dana perbankan semakin overlikuid di tengah belum optimalnya fungsi intermediasi selama ini. Dan Iwan Dermawan Hanafi (2007), menyayangkan kondisi ini, mengingat aspek pendanaan sangat diperlukan oleh dunia usaha, terutama dengan masih sulitnya perbankan mengeluarkan kredit untuk sektor riil.

Berkaitan dengan kemungkinan alasan yang mendorong dana-dana tersebut diparkir, menurut Iwan, setidaknya ada dua penyebab. Pertama, kemungkinan adanya kekhawatiran dalam aspek hukum, sehingga pemda lebih memilih memarkir dulu dana daripada menggunakannya. Kedua, adanya ketidaksiapan dalam berbagai program pembangunan. Sehingga dana yang seharusnya dipergunakan untuk itu tidak terserap. Mana pun penyebabnya, fenomena ini harus dibahas secara serius.

*) Penulis adalah kandidat Doktor Perencanaan Pembangunan Daerah, pada School of Geography Planning and Architecture University of Queensland Australia.

Dimuat di Serambi Indonesia, 17/10/2007

This entry was posted in Bin M.A. Jangka and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s