Menangani Pengangguran Pasca NGO di Aceh


Oleh Aulia Sofyan *)

Masalah ketenagakerjaan di Aceh saat ini sudah memasuki kondisi memprihatinkan. Ini ditandai jumlah pengangguran, seminganggur dan pendapatan kurang merata. Potensi itu menjadi keresahan sosial dan mendorong penghambatan pembangunan dalam jangka panjang.

Kebijakan menanggulanginya dituangkan dalam berbagai program pembangunan sektoral, regional, dan khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung, dirancang untuk turut memecahkan tiga masalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kemiskinan (Kartasasmita, 1996:243).

Pascabencana Aceh tercatat 766 NGO, baik memperkerjakan pegawai dalam jumlah kecil maupun besar seperti organisasi yang bernaung di bawah PBB (sumber: UN IMS, 20 Juli 2005). Namun sejak akhir oktober 2007 ini, NGO itu berkurang drastis mencapai kurang dari 300 unit, dan akhir 2008 dipastikan akan hengkang bersamaan berakhirnya operasi BRR di Aceh. Berakhirnya NGO berakhir pula kontrak kerja pekerjanya. Keadaan tersebut menurut pengamat sosial di Aceh akan menjadi masalah baru membengkaknya pengangguran. Maka sangat beralasan, pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi hal ini.

Tsunami menyebabkan kerugian sekitar AS$ 1,2 miliar pada sektor-sektor produktif. Lebih separuh kerugian tersebut dialami sektor perikanan dan sisanya sektor perkebunan dan manufaktur. Program penyediaan lapangan kerja (cash-for-work), yang didanai oleh banyak negara donor dan LSM, telah memainkan peran yang penting dalam menyediakan jaring pengaman dan menggerakkan kembali perekonomian. UNDP telah menyediakan lapangan kerja tetap untuk 34.000 orang pengungsi dan banyak program yang diluncurkan oleh LSM telah yang memberikan pekerjaan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Program-program tersebut sekarang secara bertahap mulai dikurangi, karena banyak proyek-proyek pembangunan rumah dan kegiatan-kegiatan penempatan tenaga kerja reguler sedang diluncurkan.

Ledakan proyek pembangunan menawarkan banyak pekerjaan, tetapi mungkin dapat menjebak. Peningkatan jumlah pengangguran menyusul terjadinya tsunami telah teratasi oleh pekerjaan-pekerjaan dalam proyek konstruksi, akan tetapi pada akhirnya ledakan tersebut akan mereda. Meskipun terdapat godaan untuk mempertahankan pekerjaan yang terkait dengan pemulihan untuk orang-orang setempat, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya inflasi upah dan harga di daerah yang akan berdampak negatif terhadap Aceh dan Nias untuk jangka panjang. Daerah tidak dapat beralih dari ekonomi yang digerakkan oleh proyek konstruksi apabila tenaga kerja telah menentukan upahnya sendiri melebihi standar pasar Indonesia, dan tingkat upah lebih fleksibel untuk bergerak naik daripada turun.

Pengangguran

Sebenarnya kondisi ketenagakerjaan sebelum bencana tsunami menimpa Aceh juga bermasalah terutama selama konflik berkepanjangan. Kondisi keamanan menjadi isu dan prioritas utama saat itu. Kondisi semacam ini juga dialami oleh sebagian besar propinsi-propinsi lain di wilayah Indonesia lainnya namun faktor konflik menjadi alasan utama sektor ekonomi dan tenaga kerja di Aceh layu. Sebagai akibat dari kondisi keamanan yang tidak menjamin maka masyarakat berkebun, ke ladang bahkan pergi ke kantor dan sekolah bagi yang pegawai negeri jadi sulit, dan alhasil roda perekonomian masyarakat terseok-seok dan penyerapan tenaga kerja di sektor swasta relatif rendah. Akibatnya banyak pemuda-pemudi baik yang mempunyai pendidikan yang cukup maupun yang pas-pasan keluar daerah seperti ke Batam, Medan atau Jakarta bahkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Australia.

Kondisi ketenagakerjaan di Aceh setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami bagaikan booming lapangan pekerjaan, karena kebutuhan yang luar biasa terhadap tenaga kerja untuk pembangunan kembali kondisi masyarakat Aceh terutama di sektor infrastruktur dan perumahan. Melimpahnya dana yang berasal dari luar negeri, alokasi APBN maupun bantuan langsung lainnya menyebabkan datangnya NGO, negara-negara Donor dan LSM-LSM lokal lainnya sebagai pelaku utama rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Apa yang kita lihat adalah banyaknya tenaga luar yang datang dari berbagai negara di belahan dunia, banyaknya tukang-tukang yang membangun rumah-rumah korban bencana yang sebagiannya berasal dari luar Aceh, maupun tenaga-tenaga lokal yang dapat bekerja di NGO-NGO, yayasan-yayasan internasioanal maupun nasional serta perekrutan yang begitu besar dari BRR dan badan-badan di bawah PBB lainnya.

Kehadiran NGO ke Aceh membuat pertumbuhan ekonomi Aceh begitu cepat ditandai dengan peredaran uang yang begitu besar. Namun lambat laun hal ini akan menyurut, dan kondisi masyarakat sebagian telah pulih. Namun tidak bisa dipungkiri banyak yang tidak ada perubahan berarti sebagaimana diharapkan.

Strategi penanggulangan

Strategi yang tepat dan baik sangat diperlukan. Dapat disarankan, pertama, belajar dari pengalaman Negara-negara yang pernah mengalami bencana bagaimana mereka menangani pengangguran pascabencana. Pemerintah daerah dapat membentuk tim pengkaji yang focus. Sangat baik bila dilakukan sebelum pembahasan anggaran untuk tahun 2008. Kedua, perlu penciptaan proyek-proyek padat karya. Strategi popular yang sudah sering dilakukan pemerintah adalah program padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Proyek-proyek padat karya dapat dilakukan pada sisa masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dengan masih banyaknya program rehab-rekon infrastruktur desa yang belum terbangun. Alokasi dana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh tahun 2008 yang sekitar 23 trilyun, tentunya akan sangat cukup untuk program ini.

Ketiga, refocusing program dan anggaran untuk penciptaan lapangan kerja di tingkat kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota menyiapkan rencana aksi yang cepat dan tepat bagi penanganan masalah pengangguran ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya dengan jalan merubah rencana-rencana yang tidak strategis yang tidak menyerap tenaga kerja massal kepada rencana strategis yang dapat menyerap tenaga kerja massal.

Keempat, strategi penekanan pada program yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, yang dapat melatih dan membentuk pasar tenaga kerja agar dapat mendirikan dan atau memperoleh pekerjaan. Adapun sasaran yang akan dicapai pada kegiatan prioritas ini adalah terselenggaranya pelatihan sebanyak mungkin yang dibutuhkan pencari kerja dan terbentuknya pusat layanan informasi tenaga kerja di tiap kabupaten/kota yang mudah diakses masyarakat.

Kelima, pemberdayaan mantan anggota GAM. Salah satu cara pemberdayaan melalui pemberian beasiswa pendidikan. Sebagian besar mantan anggota GAM adalah pemuda-pemuda yang memerlukan lanjutan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dengan begitu mereka beroleh skill yang dapat menjadi bekal mendapatkan pekerjaan. Inilah kesempatan pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi sejumlah mantan anggota GAM untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Anggaran yang mengalir begitu besar ke Aceh mulai tahun depan selayaknya diperuntukkan untuk memberdayakan masyarakatnya yang masih tertinggal di bidang pendidikan.

Keenam, ketepatan strategi BRR seiring akan berakhirnya masa tugas di Aceh akhir April 2009 nanti, diperlukan strategi yang tepat untuk mendukung program pemda, khususnya menangani pengangguran. BRR seharusnya melakukan analisa kebutuhan kembali yang memberikan porsi lebih besar kepada tenaga dan kapasitas lokal dalam rangka penyerahan urusan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR.

Ketujuh, fokus pengembangan usaha mandiri, usaha kecil dan industri rumah tangga. Tentu perlu didukung Pemda dengan penciptaan sistem pendanaan yang sangat sederhana, yaitu dengan sistem modal bergulir (revolving fund) dengan tingkat bunga yang sangat rendah atau tanpa bunga. Fungsi Koperasi perlu ditingkatkan untuk menampung dan kemudian memasarkan hasil-hasil usaha mandiri dan usaha kecil tersebut.

Peran Disnaker dan Bappeda

Dinas tenaga kerja di Pemda adalah leading sector teknis dalam penanganan masalah pengangguran dan tenaga kerja. Juga peranan Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan yang bersifat makro sangat ditunggu masyarakat dan harus berbuat. Disnaker merencanakan, dan Bappeda memformulasikan secepatnya guna penentuan kebijakan gubernur ke depan. Keduanya harus mampu menciptakan sinegri dengan melibatkan masyarakat. Selama ini banyak program baru yang kurang berarti bagi masyarakat.

Pemerintah daerah perlu secara tegas menguatkan kembali tujuan, strategi dan skala prioritas yang dilakukan dengan penajaman kembali rencana pembangunan dan anggaran yang saat ini sedang dibahas dengan refocusing program sehingga mampu: (1) Merangkum rencana untuk menjadi dokumen yang sistematis dan praktis untuk menghindari multitafsir; (2) Menata pentahapan program sebagai petunjuk penyusunan kegiatan dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat; 3) Mensinergikan kebijakan sektoral disnaker dan rencana makro Bappeda sehingga terbentuk keterpaduan antarprogram.

*) Penulis adalah kandidat Doktor Perencanaan Pembangunan Daerah, pada School of Geography Planning and Architecture University of Queensland Australia.

Dimuat di Serambi Indonesia, 05/11/2007

This entry was posted in Bin M.A. Jangka and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Menangani Pengangguran Pasca NGO di Aceh

  1. nAtz says:

    artikelnya baik dan bermanfaat
    karena dengan ini saya dapat mengetahui permasalahan di indonesia..

  2. Rafiyantara says:

    saya selaku masyarakat aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar2nya kepada NGO yang telah bersedia membantu aceh. apakah mereka datang karena misi kemanusiaan atau hanya dapat projec untuk misi kemanusiaan, namun pada prinsipnya saya anggap mereka, baik karena misi kemanusiaan atau dapat projec untuk misi kemanusiaan sudah melakkukan suatu hal yang bagus buat masyarakat aceh.

  3. Respected sir,
    we are running Rahul social service society,Child labour school. our service society consists of 40 poor children.we providing education, food, shelter, cloth.so please kindly provide financial service to them.
    please give me reply.
    RAHUL SOCIAL SERVICE SOCIETY
    Palakol,
    534260, A.P, INDIA,

  4. Dear Friend,
    On 1-10-2011 poor old-aged people were given milk, bread and fruits by our RAHUL SOCIAL SERVICE SOCIETY people on the event of WORLD OLD-AGED PEOPLE‘s DAY . Our society will be always ahead to serve people.
    Hence requesting your financial support to our society to enable ourselves to conduct like-wise social service activities and co-operation in future.
    OUR SOCIETY HAS I.T. 12A., 80G., and F.C.R.A…. Yours ,
    With Service- Motto,
    RAHUL SOCIAL SERVICE SOCIETY,
    PALAKOL-534260,
    INDIA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s