Fit and Proper Test Pejabat Aceh


Oleh Aulia Sofyan *)

Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) belakangan ini makin meluas dan makin menjadi tuntutan. Bukan hanya di dunia bisnis, tapi di dalam pemerintahan juga sudah banyak digunakan untuk menjaring calon pejabat-pejabat strategis.

Fit and proper test awalnya diterapkan di dunia perbankan sebagai upaya memulihkan kembali sistem perbankan, terutama ketika terjadinya krisis ekonomi Indonesia 1997–1999. Namun di institusi pemerintahan, standar itu hanya sebatas tepat dan kelayakan dalam tanggungjawab apa saja. Sedangkan proper (kepatutan) dalam makna etis, bagaimana menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan benar serta bertanggungjawab (Widyahartono, 2007).

Uji kelayakan dan kepaturan ini sudah menjadi budaya perusahaan (corporate culture) di lembaga perbankan. Di negara maju pertama diterapkan oleh Inggris. Di Australia, untuk menjabat seorang Sekda atau CEO (Chief Executive Officer), terlebih dahulu diiklankan di koran-koran nasional Australia bahkan internasional. Maka tidak heran bila seorang CEO kota Adelaide, misalnya, adalah warga Negara Selandia Baru yang dikontrak City Council Adelaide untuk menduduki jabatan itu selama jangka waktu tertantu.

Ada beberapa bobot dalam fit and proper test untuk yang aparat pemerintahan. Di antaranya, dilihat bobot kompetensi, bobot faktor integritas, perilaku, dan faktor skala penilaian kompetensi yang dibedakan antar kualitas pelaku. Tes tertulis juga diperlukan dan dilengkapi dengan tes lisan oleh para penguji yang kompeten dan tahu apa yang harus ditanyakan tanpa jebakan-jebakan bernuansa politis kepentingan kelompok partai dan golongan tertentu. Dari keragaman aspek dapat diberi nilai yang terhitung obyektif dalam pengkategorian yang mengalami tes, sebagai lulus , lulus bersyarat atau tidak lulus . Kalau lulus, lantas bagaimana pemantauannya? Dan, kalau tidak lulus , maka langkah apa, apalagi kalau sudah mengabdi bertahun-tahun?

Hasil penilaian tidak menjadi hasil yang permanen dan berlaku seumur hidup. Proses penilaian fit and proper itu harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Mengapa demikian? Para stakeholders , termasuk para konstituen tidak hidup dalam permanensi, tetapi dalam perubahan yang senantiasa terjadi dalam dunia kita yang makin terbuka.

Lalu siapa yang melakukan tes kedua, ketiga, dan seterusnya, setelah beberapa lama waktu antara yang pertama dan kedua dan seterusnya itu pula? Bagaimana dengan konsekuensi hasil fit and proper test lanjutan bagi pejabat strategis pemerintahan? Logikanya, tanpa ada tekanan tekanan politik, kalau tidak lulus , maka berarti mengundurkan diri dan organisasi mencari calon yang baru untuk mengalami proses tes dari awal dan seterusnya.

Pejabat yang kalau sudah lulus, berarti secara profesional dan beretika harus mau bertanggungjawab menerapkan good governance . Prinsip-prinsip good governance , seperti fairness, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas harus menjadi strategi dan kebijakan operasional lembaganya.

Hendaknya semua kalangan masyarakat sadar bahwa prinsip good governance sudah membudaya dalam berbagai belahan dunia mana pun. Penerapan good governance tetap perlu dibingkai dengan perangkat hukum yang memadai dan sekaligus kepastian hukum. Perilaku masa lalu yang tidak etis merupakan pelajaran pahit yang harus ditanggalkan. Saling percaya antara komunitas lingkungan terkait dan organisasi lembaga pemerintahan menjadi sangat penting untuk mendayung maju lebih bermutu dan lebih kredibel dan professional.

Calon titipan

Dalam budaya kita aksi titip-menitip calon pejabat sudah biasa. Tampaknya ini pentingnya fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) untuk calon pejabat jika ingin menghasilkan birokrasi profesional. Dalam pengangkatan pejabat sering kali ada titipan. Itu wajar dan banyak sekali terjadi, tapi dapat diminimalisir dengan tes yang benar, kata Muttaqien (2007).

Kebijakan fit and proper test yang sekarang gencar dilakukan diberbagai institusi pemerintah dalam seleksi pejabat untuk menduduki posisi strategis, suatu yang perlu didukung. Kami berharap, hal ini juga dilakukan dalam pengisian jabatan kepala dinas dan prosesnya transparan, tambah Muttaqien.

Sementara pengamat pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dede Mariana (2007), mengatakan, mekanisme pengangkatan pejabat pemerintah lokal diserahkan sepenuhnya kepada gubernur, walikota atau bupati. Jadi, sangat tergantung atasan. Namun, mestinya gubernur, bupati dan walikota memperhatikan suara publik kalau mereka menyadari bahwa pejabat-pejabat itu juga menempati front line manajemen pemerintahan daerah. Akan tetapi, meski dalam era desentralisasi, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada gubernur, walikota dan bupati, belum ada yang menyadari pentingnya partisipasi publik dalam proses pengisian jabatan itu.

Saat ini, ratusan calon yang pangkatnya sudah mencapai IV/b bersaing ketat memperebutkan sejumlah kursi eselon 2 baik untuk jabatan Kepala Biro, Kepala Dinas maupun Kepala Badan di tingkat provinsi. Karenanya partisipasi masyarakat dalam seleksi pejabat ini dapat diakomodasi dengan cara membuka seluas-luasnya pengaduan jika calon pejabat tersebut melakukan pelanggaran selama masa menjabat di jabatan sebelumnya.

Tekad Gubernur Irwandi Yusuf untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang dapat mendukung pembangunan Aceh, hendaknya dapat mencapai prinsip the rigth man on the right place. Maka yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai prinsip itu, perlu melihat kompetensi; bukan hanya dari latar belakang pendidikan tapi juga dari pengalaman dan pelatihan.

Untuk itu harus ada peta jabatan untuk memetakan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi perlu ada sebuah daftar jabatan yang dilengkapi dengan kompetensi pegawai baik kompetensi latar belakang pendidikannya, pengalaman, pelatihan yang pernah diikuti, termasuk pangkat untuk menghindari subyektifitas penilaian. Fit and proper test tidak cukup hanya dengan komitmen di internal birokrasi itu sendiri untuk mau berubah, baik itu perubahan kultur maupun struktur.

Perlukah lembaga independen? Kalau mau memperbaiki sistim seleksi, Gubernur perlu mengundang pihak ketiga untuk melakukan penilaian walaupun Baperjakat sudah secara formal ada. Pihak ketiga yang dimaksud adalah mereka/lembaga yang bisa melakukan penilaian psikologi dari masing-masing calon. Sehingga bisa diketahui latar belakang dan kondisi psikologisnya yang disesuaikan dengan jabatan yang akan diembannya. Kemudian secara koordinatif mereka bisa merekomendasi Gubernur dan Baperjakat untuk melakukan penilaian akhir.

Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr. Darni M. Daud, MA, menyebutkan daerah Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumberdaya alamnya (potensi fisik), namun miskin sumberdaya manusia (SDM) dan infrastruktur masyarakat (Serambi Indonesia, 3/8/2007). Wacana tersebut benar adanya karena selama ini yang kita lihat yang bekerja di institusi-institusi internasioanal pascatsunami adalah orang-orang luar dan sangat sedikit orang atau tenaga-tenaga lokal. Seandainya pun orang Aceh ada yang pintar namun belum dipakai. Hal senada dikeluhkan Prof. Raja Masbar (Waspada 17/12/2007), saatnya pemerintah Aceh melakukan tahapan implementasi dari semua program pembangunan ekonomi yang telah dijanjikan, untuk memenuhi komitmen janji politik yang sudah dicanangkan dalam kampanye.

Menurutnya, sekarang sebagian kecil tenaga professional Aceh dapat bergabung dengan institusi-institusi internasional yang bekerja di Aceh termasuk BRR. Namun gubernur harus jeli melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dua atau tiga tahun ke depan. Salah satu masalah adalah pengangguran. Karenanya perlu upaya seleksi pejabat pemerintahan Aceh, terutama setingkat eselon 2 sehingga pejabat itu benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus membedayakan tenaga-tenaga professional Aceh.

*) Penulis adalah alumnus program Doktor Bidang Studi Perencanaan Pembangunan Daerah/Regional pada School of Geography, The University of Queensland Australia. | Dimuat di Serambi Indonesia, 7 Januari 2008.

This entry was posted in Bin M.A. Jangka and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Fit and Proper Test Pejabat Aceh

  1. Pingback: Acivity #2: City Council « Khazanah Arham

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s