Acivity #2: City Council


Kemarin, kelas kami menghadiri sidang City Council Kota College Station (CS), Texas.  Sidang regular ini berlangsung pada hari kamis, pekan kedua dan keempat tiap bulan. Kegiatan ini melengkapi pembelajaran kami tentang peran pemerintah dalam perencanaan kota. Memang, politik dan perencanaan bagai dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

CS terletak di Brazos County. Bersama dengan kota tetangganya, Bryan, membentuk kota metropolitan di kawasan Brazos Valley, di jantung Negara Bagian Texas. Sistem pemerintahan yang dianut oleh CS adalah Council-Manager Form of Government yang menggabungkan tiga hal: kepemimpinan politik yang kuat, perwakilan rakyat melalui pemilu, dan pengelolaan kota oleh seorang manajer yang profesional. Sistem ini dipakai oleh 112 dari 199 kota di Amerika yang memiliki penduduk di atas 100.000 orang. Pengambilan keputusan bersifat kolektif, dilakukan oleh 7 orang: 1 Mayor dan 6 Council-member (lihat pula City Council Houston atau Kansas City). Mayor bertindak sebagai pemimpin sidang dan berperan layaknya ‘kepala negara’, menjadi pemimpin simbolis bagi kota kecil ini.

Selain Council, CS memiliki City Manager (eksekutif yang membantu dan melaksanakan keputusan City Council; semacam ‘perdana menteri’), dan department (dinas). Sepertinya, City Manager adalah seorang profesional; ibarat CEO dalam suatu perusahaan. Ia dipilih oleh City Council. Saya jadi ingat Kota Adelaide, Australia, yang memiliki City Manager berkewarganegaraan Selandia Baru. Demi kemajuan kotanya, mereka merekrut siapa saja yang mampu mengurus komunitasnya dengan profesional.

flowchartpng

Menurut yang kami dengar, Mayor dan Council-member CS tidak digaji. Hanya City Manager dan pegawai negeri yang digaji oleh kota. Anggota dewan yang terhormat ini secara sukarela –setelah melalui pemilu– mengabdikan diri untuk memimpin komunitasnya, menjadi sesepuh City of College Station. Selain itu, ada City Secretary yang bertugas membantu administrasi para anggota dewan serta mengkoordinasikan komisi-komisi yang bertugas memberi saran/rekomendasi menurut bidangnya kepada City Council. Komisi-komisi ini mirip dengan komisi yang berada dalam DPRD, hanya saja para anggotanya dipilih oleh City Council dari masyarakat menurut kompetensi di bidang masing-masing dan tidak memiliki kekuasaan politik.

Ruang sidang City Council CS tidak lebih besar dari dua ruang kelas sekolah dasar (lihat foto). Di lobby, tamu dapat mengisi buku-tamu dan memperoleh materi persidangan hari itu. Sedangkan agenda sidang sepanjang tahun beserta materinya yang lebih detil dapat didownload dari website Kota CS. Warga CS, bahkan orang asing, bisa melihat proses pengambilan keputusan untuk kepentingan kota ini secara terbuka. Warga yang hadir disapa ramah oleh para anggota Council ini. “I am David Ruesink,” sapa salah seorang dari mereka kepada saya sebelum sidang dimulai, “what’s yours?”

Yang menarik dari sidang City Council CS adalah kecepatan dalam mengambil keputusan. Persidangan yang dimulai pukul 19.00 itu memiliki tahapan sebagai berikut (bisa dilihat pula video persidangan di Kansas City):

  1. Mayor membuka sidang.
  2. Semua yang hadir berdiri menghadap bendera, tangan kanan di dada, sambil membaca ikrar setia kepada negara.
  3. Mayor membaca doa.
  4. Mayor menanyakan apakah ada warga yang ingin berbicara sebelum pembahasan masalah yg telah diagendakan. Waktu yang diberikan adalah 3 menit untuk tiap warga (ada lampu pengingat, seperti pada lomba tilawatil quran).
  5. Pembahasan satu masalah, dengan presentasi dari pihak yang berkepentingan (swasta/badan/komisi/departemen).
  6. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak per kasus atau per sub-kasus.
  7. Dilanjutkan masalah berikutnya.

Tahap 1 s.d. 3 hanya berlangsung 2 menit. Karena kemarin tidak ada warga yang berbicara, sidang langsung dilanjutkan. Masalah pertama (tentang pelebaran salah satu ruas jalan di CS) dimulai dengan presentasi selama 5 menit. Setelah itu, saat akan diambil keputusan, Mayor berkata:

  1. “Silahkan jika ada yang mau menyampaikan mosi (motion ; pengajuan keputusan oleh anggota dewan).” Mosi ini harus diajukan minimal oleh 2 orang anggota Council, sehingga sering setelah salah seorang anggota Council menyampaikan mosinya, kita dengar kata ‘second’ dari anggota lain yang menunjukkan bahwa mosi itu telah didukung oleh dua anggota untuk dipilih (vote). Jika tidak ada yang mengatakan “second”, maka mosi itu gagal untuk di-voting.
  2. “Yang setuju bilang ‘aye’, sedang yang tidak, silahkan sampaikan keberatan/pertanyaan”.

Untuk masalah ruas jalan ini, 6 anggota Council setuju, tidak ada yang keberatan. Sehingga, pas pada menit ke-7 sejak sidang dibuka, keputusan pertama sudah diambil!

Model pembahasan masalah dan pengambilan keputusan seperti yang dipraktekkan di City Council CS (dalam tingkatan tertentu) mirip dengan yang terjadi di tingkat gampong (desa) atau mukim di Aceh atau Indonesia pada umumnya. Dulu, di Peusangan, Bireuen, masyarakat datang bersama geusyik (kades) dan kepala mukim ke Balai Desa di lingkungan Kantor Camat untuk membahas masalah-masalah yang memerlukan campur tangan camat dalam penyelesaiannya. Jadi, camat sebagai kepala wilayah waktu itu langsung berbicara dengan masyarakatnya. Bahkan, tidak jarang pembahasan dan penyelesaian masalah masyarakat juga dilakukan di rumah camat.

Para bupati/walikota di Indonesia sepertinya masih di atas menara gading, jauh dari masyarakatnya. Bahkan sampai saat otonomi di Kab/Kota diberlakukan. Tentu, ada beberapa bupati/walikota yg ‘dekat’ dengan masyarakatnya, tapi itu pun masih bisa dihitung dengan jari karena bentuk formal kepemimpinan daerah di tingkat ini masih terasa ‘jauh’ dari komunitas yang dilayaninya. Andaikan Walikota Banda Aceh, misalnya, mengadakan rapat regular untuk mendengarkan masalah dari warga kotanya secara langsung dengan agenda yang jelas tiap minggunya, tentu sangat baik bagi pembangunan kota. Jadi, model pengambilan keputusan seperti ini jangan hanya berhenti di tingkat gampong.

Lalu bagaimana dengan DPRD kab/kota? Anggota dewan dengan jumlahnya yang relatif banyak kadang menjadi masalah tersendiri. Kita sepertinya tidak membutuhkan pemerintahan yang terlalu kental nuansa politiknya di tingkat kab/kota. Sudah saatnya kita memikirkan perwakilan rakyat di legislatif berdasarkan wilayah/kecamatan, bukan berdasarkan partai politik. Peran partai politik baiknya hanya di tingkat nasional dan provinsi.

Begitulah kesan dan pemikiran dari pengalaman pertama hadir di sidang lembaga legislatif suatu kota kecil di Amerika. Baru kali ini saya melihat demokrasi efektif dipraktekkan dalam menyelesaikan masalah, dan bahkan baru kali ini saya merasa benar-benar di Amerika!

This entry was posted in Geografi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s