Menata Ulang Pemerintahan Kota


Hiruk-pikuk pemilihan umum sudah mulai terasa kembali di Indonesia. Perhelatan ini diperlukan untuk mengisi kursi-kursi wakil rakyat dan kepala pemerintahan di tingkat nasional dan daerah untuk satu periode berikutnya. Dalam tataran ini, kepemimpinan dari rakyat dan oleh rakyat telah, sedang, dan akan terus bekerja untuk memastikan demokrasi, sebagai lawan dari autokrasi dan oligarkhi, benar-benar berjalan. Masalahnya adalah sejauh mana sistem demokrasi ini benar-benar efektif dalam memberi kesejahteraan untuk rakyat.

Pemilu bukanlah tujuan akhir demokrasi, melainkan alat untuk memilih para pemimpin. Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk merebut kekuasaan secara sah. Hasilnya adalah kesempatan baru bagi warga negara yang lain untuk mendapatkan health, safety, dan public welfare. Untuk menghasilkan tiga hal itu, mereka yang dipilih rakyat membutuhkan bentuk pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mengelola wilayahnya.

Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah tiga cabang utama di negara demokrasi.  Indonesia juga memiliki cabang-cabang ini di tingkat nasional dan daerah dengan menganut sistem presidensial. Di tingkat nasional, kepala pemerintahan dan kepala negara dijabat oleh satu orang (presiden) hasil pemilu. Sedangkan lembaga legislatif ada di MPR/DPR/DPD. Demikian pula di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki seorang kepala pemerintahan dan sejumlah anggota DPR daerah. Nah, tulisan ini hendak mengenalkan bentuk lain pemerintahan demokrasi, khususnya untuk wilayah kota. Mengapa kota? Salah satu alasannya adalah karena kota merupakan wilayah otonomi yang memiliki fungsi pelayanan publik yang kompleks, berpenduduk relatif padat, dan barometer pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Secara umum, bentuk pemerintahan kota di Indonesia saat ini adalah berupa pembagian kekuasaan antara walikota dan dewan kota (mayor-council) hasil pilihan rakyat. Namun, terkadang seorang walikota tidak memiliki kemampuan dalam mengelola kota sehingga tidak efektif menyejahterakan warganya. Anggota dewan kota pun memiliki jumlah yang relatif banyak sehingga anggaran pembangunan tidak efisien karena harus menggaji banyak orang untuk pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh lebih sedikit orang. Belum lagi pengambilan keputusan yang relatif lama akibat hubungan eksekutif-legislatif yang sejajar dan memiliki nuansa politik yang kental. Ini semua adalah beberapa hal penting yang menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan yang berlaku saat ini cenderung tidak efektif dan efisien untuk suatu pengelolaan kota yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat.

Sebagai alternatif dari bentuk mayor-council adalah council-manager form of government atau bentuk pemerintahan dewan-manajer yang jamak dipakai di kota-kota Amerika Serikat dan Kanada (Lapuente, 2008). Ini adalah suatu bentuk pemerintahan yang menggabungkan tiga hal pokok, yaitu pimpinan politik yang kuat, keterwakilan rakyat melalui pemilu, dan penyerahan tugas pengelolaan kota kepada seorang profesional. Kekuasaan berada pada dewan kota (council), sedangkan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berada pada manajer kota (manager).  Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan publik haruslah diputuskan oleh banyak orang (kolektif) hasil pilihan rakyat, sedangkan pelaksana kebijakan haruslah terbebas dari unsur politik serta memiliki kompetensi mengurus kota. Ini adalah hasil reformasi dari bentuk lama sistem pemerintahan demokrasi yang dipenuhi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan bahkan ketidakmampuan seorang walikota pilihan rakyat dalam mengelola kota secara tepat  (Nelson, 2003).

Untuk lebih jelas, berikut ini adalah ilustrasi pengadopsian council-manager untuk pemerintahan kota di Indonesia.

Dewan Kota dan Walikota

Dewan kota adalah pemegang kekuasaan dan lembaga legislatif kota. Jumlah anggota dewan relatif sedikit dan ganjil, katakanlah 7-15 orang. Jumlah ini berbeda-beda didasarkan pada besar-kecilnya kota. Masa tugas anggota dewan adalah 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 2 periode lagi.

Peran partai politik tetap ada dalam proses pemilu untuk memilih anggota dewan per wilayah pemilihan. Namun, keanggotaan dewan kota tidak dibagi-bagi dalam fraksi atau perwakilan partai.

Walikota berperan sebagai ketua dewan dan pemimpin simbolis bagi warga kota. Walikota berasal dari anggota dewan yang pemilihannya dilakukan oleh dewan kota. Dalam tugasnya membangun dan memelihara kota, dewan kota dibantu oleh manajer, komisi, badan, lembaga, dan dinas kota.

Manajer Kota

Manajer kota adalah orang yang profesional dan berpengalaman dalam memimpin administrasi dan pembangunan. Ia merupakan pelaksana pemerintahan sehari-hari, mulai dari penyediaan air bersih, listrik, perumahan, transportasi, sampai kepada pengaturan keuangan kota. Ia mengkoordinasikan semua badan, lembaga, dan dinas sebagai satu tim kerja pelayan masyarakat kota (Nelson, 2003).

Manajer kota dipilih oleh dewan kota dan dapat diberhentikan kapan saja menurut kebijakan dewan jika pembangunan dirasa tidak memenuhi harapan masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu menunggu 5 tahun hanya untuk mendapatkan pengelola kota yang baik. Manajer suatu kota bisa seorang mantan manajer perusahaan, atau mantan kepala dinas, atau siapa saja yang memiliki kecakapan yang dibutuhkan kota bersangkutan. Ini bisa menjadi suatu profesi baru karena seorang yang berprestasi menjadi manajer di suatu kota bisa dilirik dewan kota lain yang sedang mencari manajer untuk kotanya.

Sidang Dewan Kota

Dewan kota mengadakan sidang regular yang terbuka untuk umum tiap dua minggu sekali. Walikota dan anggota dewan memiliki hak bicara dan hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Sidang ini digunakan untuk membahas regulasi, masalah warga kota, proposal pembangunan, dan masalah-masalah interen dewan kota. Manajer kota/dinas/badan/swasta menyampaikan proposalnya di dalam sidang ini untuk diterima atau ditolak oleh dewan kota. Dalam jadwal yang terpisah, warga kota pun dapat menyampaikan keberatan atau usul terhadap suatu masalah.

Selain sidang regular, dapat diadakan sidang untuk mengkaji suatu masalah secara mendalam (workshop/workstudy). Sidang ini tidak digunakan untuk mengambil keputusan tapi hanya untuk menambah pemahaman anggota dewan dan masyarakat terhadap suatu topik yang terkait dengan pembangunan kota bersangkutan.

Penutup

Bentuk pemerintahan di tingkat provinsi (dan kabupaten?) sepertinya sudah memadai dengan yang ada sekarang. Pemilihan langsung gubernur dan kesempatan calon independen untuk ikut dalam pemilu adalah dua hal yang sangat maju. Eksekutif yang kuat dan bukan sekedar simbol masih diperlukan di tingkat nasional dan provinsi. Tinggal lagi persoalan perwakilan rakyat di DPRD provinsi. Ada baiknya mulai dipikirkan sistem bikameral: perwakilan rakyat (atas dasar pandangan politik) dan perwakilan kabupaten/kota (atas dasar wilayah).

Indonesia memang telah beranjak dari gaya lama penentuan kepala pemerintahan, dari penunjukan/pemilihan oleh elit kepada pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, pembenahan berikutnya masih diperlukan karena sistem yang demokratis tidak hanya dapat dijalankan oleh satu cara. Ada bentuk-bentuk lain yang lebih efisien, efektif, dan benar-benar memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

This entry was posted in Opini and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Menata Ulang Pemerintahan Kota

  1. Ferza says:

    bagi saya demokrasi bukan solusi!

    +++++++++

    KhazanahArham:

    Selain democracy (partisipasi rakyat dalam kekuasaan), ada autocracy (kekuasaan ada pada satu orang) dan oligarchy (kekuasaan ada pada elit/sekelompok orang/dinasty). Keyakinan terhadap agama atau ideologi tertentulah yang memberi nuansa dalam pelaksanaannya.

    Hikmah yang terkandung di dalam council-manager adalah: keputusan bersama (council), urusan dipegang oleh ahlinya (manager), serta keterbukaan meyampaikan kritik dan saran di hadapan pemerintah secara resmi. Bentuk penataan kota ini bisa diterapkan dalam negara-bangsa (nation state), gabungan negara (misal: Uni-Eropa), atau kekhalifahan; sistem pemerintahan bisa monarkhi konstitusional atau republik; bentuk negara bisa konfederasi, federal, atau kesatuan.

    Pada akhirnya, masyarakatlah yang kemudian mewarnai komunitasnya dengan keyakinan dan ilmu yang mereka miliki, baik dieksplisitkan (misal: regulasi di Aceh harus berdasarkan syariat Islam) atau tidak dieksplisitkan (misal: regulasi di Texas yang melarang pernikahan homoseksual dibuat oleh para wakil rakyat yang berkeyakinan Kristen/konservatif).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s