Surat untuk Mendagri


Yth. BapaK Menteri Dalam Negeri RI
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Melihat perkembangan pelaksanaan otonomi daerah selama ini, saya sebagai warga negara memiliki beberapa pemikiran yang patut menjadi pertimbangan Bapak dan anggota DPR/DPD RI guna memperbaiki realisasi dari semangat membangun secara desentralisasi ini.

Menimbang:

  1. Jumlah anggota DPR kab/kota terlalu banyak; di samping membutuhkan lebih banyak uang negara untuk menggaji mereka, kerap para wakil rakyat ini tidak berfungsi dengan baik sebagai penyerap aspirasi masyarakat.
  2. Pemilihan umum yang dilaksanakan membutuhkan biaya tidak sedikit, namun tidak sebanding dengan manfaat substantif yang didapatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
  3. Demonstrasi di jalanan menunjukkan adanya jarak antara masyarakat dan pimpinan/wakilnya karena masyarakat tidak secara serius dan reguler diajak urun-rembug dalam mengambil keputusan.
  4. Kepemimpinan politik hasil pemilihan langsung kepala daerah tidak selalu dibarengi dengan kapasitas manajerial kepemerintahan sehingga masyarakat merasa untung-untungan memiliki pemimpin yang visibel dalam pelaksanaan pembangunan.
  5. Diperlukan kepemimpinan yang kuat di daerah secara politik di satu sisi, dan manajemen profesional  yang bersih dari unsur politis di sisi lain.

Mengusulkan:

  1. Perubahan sistem pemerintahan kabupaten/kota dari sistem bupati/walikota-DPR menjadi sistem DPRmanajer.
  2. Anggota DPR kab/kota berjumlah minimal 7 dan maksimal 15 orang menurut jumlah penduduk dengan masa tugas 5 tahun/periode.
  3. Salah-satu anggota DPR kab/kota menjabat sebagai ketua dewan dan sekaligus (ex officio) sebagai bupati/walikota yang menjadi simbol pemersatu masyarakat kab/kota.
  4. DPR kab/kota memiliki kekuasaan legislatif dan pengambil keputusan tertinggi kab/kota dalam bidang pembangunan.
  5. DPR kab/kota, melalui suatu proses fit & proper test, memilih dan mengangkat seorang manajer kab/kota sebagai pelaksana kebijakan/regulasi yang ditetapkan DPR kab/kota.
  6. Manajer kab/kota memimpin dan mengkoordinasikan dinas/badan/lembaga di kab/kota bersangkutan.
  7. Manajer kab/kota dapat diganti di tengah masa tugasnya jika DPR kab/kota memandang kinerjanya tidak memuaskan masyarakat.
  8. Setiap dua minggu sekali diadakan sidang DPR kab/kota yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh bupati/walikota, anggota dewan, dan manajer kab/kota.

Dengan sistem baru ini diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih profesional dengan tetap menyerahkan segala keputusan politis kepada orang yang dipilih rakyat.

Demikian dari kami.
Wassalam

Arif Arham

This entry was posted in Cang Panah. Bookmark the permalink.

2 Responses to Surat untuk Mendagri

  1. Denbagoes says:

    Hasilnya gimana Rif? Dapat balasan gak?

    AndiYuniar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s