Memperbaiki Perencanaan Pembangunan


Perencanaan adalah salah-satu tahap yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan. Jika Anda seorang kepala keluarga yang berprofesi guru negeri, maka segala keperluan keluarga seperti belanja dapur, sekolah anak-anak, pakaian, transportasi, dsb. perlu direncanakan minimal sebulan sekali. Perencanaan ini sangat penting karena penghasilan yang terbatas menuntut pengaturan alokasi keuangan agar mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Seperti analogi di atas, pembangunan daerah pun perlu direncanakan agar sumberdaya (alam, manusia, dan keuangan) yang terbatas dapat secara optimal digunakan. Untuk itu, organisasi, proses, dan pelaku (planner) perencanaan daerah adalah unsur-unsur penting yang perlu dievaluasi secara terus-menerus. Di Aceh, sebagaimana daerah lain di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga formal Pemerintah Aceh yang melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Pertanyaannya adalah apakah jika dilihat dari sudut kepentingan dan harapan publik ketiga unsur itu telah ideal diatur? Mari kita perhatikan lebih lanjut.

Pertama, secara keorganisasian BAPPEDA dikelola secara hierarki oleh seorang kepala badan, sekretaris dan kepala-kepala bidang, serta dibantu oleh kepala-kepala seksi dan staf. Badan perencana pemerintah ini diisi oleh PNS karier yang memiliki peluang untuk dipindahtugaskan ke badan/lembaga lain; memiliki keterbatasan ilmu perencanaan di berbagai bidang; serta memiliki kecenderungan mempertahankan budaya kerja yang monoton dari tahun ke tahun sehingga kreatifitas dan kekritisan yang diperlukan dalam suatu perencanaan menjadi pudar.

Kedua, proses perencanaan selama ini dimulai dari musyawarah pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga provinsi. Artinya, masyarakat berusaha diajak dalam proses perencanaan dengan visi bahwa pembangunan daerah nantinya adalah hasil kesepakatan pemerintah dan masyarakat. Walaupun tahap ini penting dan perlu diteruskan, namun, peran publik termaginalkan karena hanya diberi kesempatan pada tahap penyerapan aspirasi. Sedangkan pada tahap berikutnya, mereka atau perwakilan mereka, tidak dilibatkan lagi.

Lalu, siapa yang kemudian merumuskan dan memutuskan suatu rencana pembangunan masuk dalam RAPBA? Jawabannya adalah pertama, para perencana karier yang ada di BAPPEDA; kedua, perencana karier yang ada di tiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), dan bisa jadi dalam prakteknya para perencana BAPPEDA hanya menerima hasil-jadi-rencana-pembangunan dari SKPA; dan terakhir adalah tim asistensi Gubernur yang tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan BAPPEDA namun memiliki kekuatan politik yang signifikan. Singkatnya, pelaku perencana pembangunan daerah ternyata tidak tunggal tapi tersebar pada tiap SKPA dan forum non-pemerintah yang dapat saja menghasilkan rencana pembangunan yang sama sekali berbeda dari Musrenbang.

Kondisi di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pertanyaan kritis kita adalah apakah masyarakat puas dengan pembangunan selama ini? Tentu masyarakat sendiri yang dapat menjawab secara pasti. Tapi, terendus bahwa secara konseptual dan realitas ada yang keliru dengan organisasi, proses, dan pelaku perencanaaan daerah yang ada saat ini. Karenanya, kekeliruan ini harus diperbaiki.

Secara keorganisasian, di masa depan staffing di BAPPEDA hendaknya dibagi dua: struktural dan fungsional. Jabatan struktural diisi oleh PNS karier yang mengurusi administrasi, seperti kesekretariatan dan keuangan badan/bidang/seksi dan bantuan teknis untuk para perencana. Sedangkan jabatan fungsional diisi oleh para perencana yang terdiri dari unsur masyarakat (akademisi, agamawan, perempuan, budayawan, teknokrat, dsb.) dan unsur PNS yang berkompeten di bidang perencanaan. Mereka dapat dibagi dalam berbagai bidang pembangunan. Para perencana ini dipilih oleh gubernur dan dikontrak setahun sekali. Adapun Kepala BAPPEDA berkedudukan sebagai kepala perencana. Fungsi yang selama ini diperankan oleh tim asistensi gubernur dapat langsung dipindahkan ke jabatan fungsional BAPPEDA ini; bahkan, jika berkompeten, orang-orangnya dapat pula dipilih untuk menjadi perencana.

Perombakan BAPPEDA dengan pembagian jabatan struktural dan fungsional menjadikan proses perencanaan dapat terus melibatkan publik melalui para perencana dari unsur masyarakat sampai ke tahap pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Organisasi perencanaan yang seperti ini juga memadukan pelaku perencana dari berbagai latar-belakang dalam satu atap sehingga harapan agar perencanaan pembangunan adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat akan lebih nyata dalam realitas. BAPPEDA yang seperti inilah yang nantinya menjadi lembaga think tank eksekutif.

Semoga di tahun 2010, laporan realisasi fisik dan keuangan (sebagaimana dipampang di depan kantor BAPPEDA Aceh dan website biropembangunan.acehprov.go.id) adalah juga gambaran realisasi kebutuhan masyarakat. Selamat tahun baru 2010, insyaallah pembangunan Aceh semakin maju!

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

One Response to Memperbaiki Perencanaan Pembangunan

  1. TERIMAKASIH ATAS INFORMASI DAN TULISANNYA, CUKUP BERMANFAAT BUAT BACAAN/REFRENSI UNTUK REGENERASI. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA DARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s