Komisi Lingkungan Hidup Aceh


Untuk menjaga hutan, diperlukan kerjasama multipihak (multistakeholder) di bidang kehutanan. Pada tanggal 31 Maret – 1 April 2010 multipihak kehutanan di Aceh bertemu di BAPPEDA Aceh untuk menyamakan persepsi.

Saya mengusulkan agar mereka yang mendedikasikan dirinya dalam perlindungan hutan di Aceh harus diberi kekuasaan. Salah-satu wujudnya adalah pendirian Komisi Lingkungan Hidup Aceh (atau nama lain). Untuk itu, diperlukan tahapan sebagai berikut:

  1. Bentuk forum bersama.
  2. Forum bersama merumuskan Rancangan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Komisi Lingkungan Hidup Aceh.
  3. Forum bersama memaparkan dan mengusulkan rancangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh.
  4. DPRA mengesahkan Qanun tentang Komisi Lingkungan Hidup Aceh (sesuai mekanisme yang ada pada Qanun tentang Komisi Daerah).
  5. DPRA merekrut calon anggota komisi (dari unsur masyarakat adat, LSM, akademisi, perempuan, dsb.) melalui suatu fit and proper test yang termaktub dalam qanun.
  6. Gubernur menetapkan anggota komisi.
  7. Komisi mulai bekerja.
This entry was posted in Geografi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s