Cek Kosong?


-Balada Pohon Tua-
Adalah pepohonan tua nan rimbun dulunya
Akan menjadi gundukan aspal nantinya
Padahal Putro Phang di sampingnya

Saya masih ingat setahun lalu di College Station, Texas, 23 April di musim semi 2009. Sebelumnya, beberapa kali sebuah pengumuman disampaikan kepada jamaah masjid Islamic Community Bryan-College Station (ICBCS); selesai jumaatan, magrib, dan isya. Acara apa gerangan? Rupanya ada undangan menghadiri sidang Dewan Kota College Station yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang pada tanggal tersebut guna membicarakan “Proyek Pembangunan Trotoar Kawasan Northgate”. Lalu, apa hubungannya dengan ICBCS?

Kami, warga muslim, yang umumnya mahasiswa dari timur-tengah, asia selatan, dan asia tenggara, memiliki masjid di Northgate. Pada sidang dua mingguan yang dimulai jam tujuh sore itu, kami diajak bicara oleh para pemimpin kota karena masjid akan kehilangan lahan parkir jika proyek pembuatan trotoar dilaksanakan di tanah sekitarnya yang dimiliki kota. Menariknya, walau pemerintah bersemangat membangun trotoar bagi keselamatan pejalan kaki itu, tersedia pula dua alternatif lain dari proyek ini yang tidak menggusur parkiran masjid (baca “We, the People“).

Kembali ke Banda Aceh, di musim kemarau 2010. Minggu lalu saya terperangah dengan lubang besar di tengah kota (lihat foto). Pohon-pohon tua yang rindang telah ditebang. Menurut surat kabar, ada proyek jalan kota di tempat itu. Memang, tanah dan pepohonan itu miliki kota. Taman Putro Phang yang persis di sampingnya adalah cagar budaya, artinya masuk kawasan lindung, tapi pohon-pohon itu tidak. Sehingga secara hukum, pemerintah kota tidak bersalah. Begitukah?

Sebagai warga kota saya tidak rela pohon-pohon tua itu ditebang. Mengapa warga kota tidak diajak bicara terlebih dahulu? Apakah ini demokrasi yang hendak dipertahankan? Apakah tugas rakyat hanya menconteng kertas suara dan sesudah itu walikota dan anggota dewan terpilih mendapat cek kosong untuk melakukan apa saja terhadap kota?

Di College Station setahun yang lalu, kami kehilangan lahan parkir. Dewan Kota mengetuk palu persetujuan pelaksanaan proyek trotoar itu di hadapan warga kota. Namun, keputusan yang dibuat adalah hasil diskusi panjang yang tidak saja membuat warga dihargai, tapi juga menjadikan pemimpin mereka benar-benar terhormat.

——————————————————————————-

Catatan:

Banda Aceh | Harian Aceh, Hal 3, Rabu 14 April 2010

Penebangan sejumlah pohon berumur puluhan hingga ratusan tahun di Jalan STA Mansyurshah atau berada di sekitar Taman Putroe Phang, Banda Aceh, dinilai bentuk arogansi walikota setempat yang mengangkangi hak-hak publik.

“Penebangan pohon itu bukan saja menunjukkan kelemahan watak demokrasi kesejahteraan yang dimiliki walikota sekarang ini, tetapi bentuk arogansi yang mengangkangi hak-hak publik,” kata Ketua Komunitas Peradaban Aceh Teuku Kemal Fasya di Banda Aceh, Selasa (13/4).

Menurut Kemal, publik memiliki hak atas lingkungan yang asri yang tidak boleh dilanggar hanya demi kepentingan pembangunan, seperti pelebaran jalan.

“Tindakan Pemko Banda Aceh hanya mengarah pada kepentingan bisnis semata, tidak sensitif pada visi sosial-budaya,” ungkap Wakil Direktur Lembaga Budaya Saman itu.

Pohon-pohon tua yang ditebang oleh Pemko Banda Aceh memiliki histori sepanjang sejarah Aceh bersama Republik Indonesia. Kemal menilai, penebangan tersebut bukan hanya mengenyampingkan kriminalisasi atas alam, juga memutus memori sosial masyarakat atas eksistensi kota.

“Banyak yang menyayangkan tindakan sepihak Pemkot itu. Saya kira walikota harus meminta maaf atas tindakan sewenang-wenang ini dan berjanji tidak lagi mengorbankan lingkungan atas alasan proyek pembangunan,” pinta Kemal.

Seorang pengunjung dari Kota Sabang, Nurlina menyebutkan tindakan Pemko Banda Aceh menebang pohon tua itu sebagai upaya kejam untuk menghapus sejarah yang ada.

“Pemerintah Banda Aceh tidak belajar dari bencana tsunami yang telah meluluh-lantakkan kota ini. Seharusnya bencana mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap alam, dan melestarikan pohon-pohon tua yang ada. Padahal pohon-pohon yang tersisa ini bisa menjadi paru-paru kota yang menyaring udara secara alami dan menyerap air kala hujan turun,” urai PNS Kota Sabang itu.

Kata Nurlina, daerah seputaran Meuligoe – Simpang Jam – Neusu – Taman Sari – Blang Padang merupakan ruas jalan yang memiliki ciri khas tersendiri dengan pohon-pohon tua besar.

Di tempat terpisah, Arif Arham, PNS Kantor Gubernur Aceh menyebutkan tindakan Pemko sebagai bentuk kedangkalan cara berfikir pemerintah terhadap lingkungan hijau. “Pemko gagal mempraktikkan demokrasi, seharusnya publik dihadirkan ketika mengambil keputusan menebang pohon-pohon tua ini, jangan hanya diperlukan saat Pilkada,” katanya setengah emosi.

Sementara Walikota Banda Aceh Mawardi Nurdin mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan nasional yang dikerjakan Pemerintah Provinsi setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak.

“Mereka mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Saya hanya sarankan kalau terpaksa dipotong maka satu pohon minimal harus ditanami dua puluh pohon lain untuk menggantikan yang ditebang dan mereka mengiyakan itu,” kata Mawardi. thy

Saya masih ingat setahun lalu di College Station, Texas, 23 April di musim semi 2009. Beberapa kali sebuah

pengumuman disampaikan kepada jamaah masjid Islamic Community Bryan-College Station (ICBCS). Di waktu jumaatan,

asar, magrib, dan isya beberapa hari sebelum acara berlangsung. Acara apa gerangan? Rupanya ada undangan menghadiri

sidang Dewan Kota College Station yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang membicarakan “Proyek Pembangunan Trotoar

Kawasan Northgate”. Lalu, apa hubungannya dengan ICBCS?

kami, warga muslim, yang umumnya mahasiswa dari timur-tengah, asia selatan, dan asia tenggara, memiliki masjid di

Northgate. Pada sidang dua mingguan yang dimulai jam tujuh sore itu, kami diajak bicara oleh para pemimpin kota

karena masjid akan kehilangan lahan parkir jika proyek pembuatan trotoar dilaksanakan di tanah milik kota sekitar

masjid. Menariknya, walau pemerintah bersemangat membangun trotoar bagi keselamatan pejalan kaki itu, tersedia pula

dua alternatif lain dari proyek ini yang tidak menggusur parkiran masjid (baca pula “We the People).

Kembali ke Banda Aceh, di musim kemarau 2010. Minggu lalu saya terperangah dengan lubang besar di tengah kota (lhat

foto). Pohon-pohon tua yang rindang telah ditebang. Menurut surat kabar, ada proyek jalan kota di tempat itu.

Memang, tanah dan pepohonan itu miliki kota. Taman Putro Phang yang tepat di sampingnya adalah cagar budaya,

termasuk kawasan lindung, tapi pohon itu bukan. Sehingga secara hukum, pemerintah kota tidak bersalah. Begitu saja?

Sebagai warga kota saya tidak rela pohon-pohon tua itu ditebang. Mengapa warga kota tidak diajak bicara terlebih dahulu? Apakah ini demokrasi yang hendak dipertahankan, di mana tugas rakyat adalah memilih pemimpin dan sesudah itu

walikota dan anggota dewan mendapat cek kosong untuk melakukan apa saja terhadap kota?

Di College Station setahun yang lalu, kami kehilangan lahan parkir. Dewan Kota mengetuk palu persetujuan pelaksanaan proyek trotoar itu di hadapan warga kota. Namun, keputusan yang dibuat adalah hasil diskusi panjang yang tidak saja membuat warga dihargai, tapi menjadikan pemimpin mereka benar-benar terhormat.

This entry was posted in Geografi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s