Tak Perlu Wakil Kepala Daerah


Demokrasi di Indonesia memang mahal. Selain harus mengakomodasi ratusan pemilu dari tingkat nasional hingga desa, rakyat juga harus menggaji orang-orang yang menjabat jabatan yang tak perlu. Jabatan “wakil kepala daerah” adalah salah-satunya.

Dalam banyak kasus, keberadaan wakil gubernur, wakil walikota, atau wakil bupati membuat suatu daerah seperti memiliki “dua matahari”. Kebijakan tidak saja atas pengaruh politik sang kepala daerah, tapi juga atas kepentingan wakilnya yang juga menjadi pengambil kebijakan eksekutif di beberapa dinas/badan/sektor. Jadi, ada pembagian pimpinan eksekutif untuk sektor-sektor yang berbeda sesuai kesepakatan. Walaupun mereka dapat akur dan bersinergi, persoalan tidak selesai sampai di situ karena keberadaan dua kepala eksekutif secara de facto seperti itu merusak sistem presidensial.

Pembagian tugas (baca: pembagian kekuasaan) eksekutif  kepada dua orang dalam memimpin suatu daerah mengakibatkan roda pemerintahan menjadi tidak luwes.  Wakil kepala daerah menjadi salah-satu hambatan dalam memacu roda pemerintahan daerah ibarat bulan yang menutupi matahari (gerhana matahari). Prinsip good governance tidak dapat dibumikan karena sistem tidak memberi tempat bagi mekanisme kerja yang profesional.  Jabatan “wakil kepala daerah” sepertinya ada hanya untuk memenuhi syahwat jabatan para politikus kita. Pembuat undang-undang agaknya melakukan “copy-paste” saja komposisi kepemimpinan nasional (presiden-wakil presiden) tanpa memahami fungsi jabatan wakil  ini.  Karena itu, jabatan “wakil kepala daerah” perlu dihapuskan.

Kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah yang merupakan jabatan karier aparatur negara. Selain lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan, sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan kepala daerah tanpa ikut menjadi “matahari” lain dalam kekuasaan eksekutif. Jabatan “sekretaris daerah” yang non-politis juga memberi keleluasaan kepala daerah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan visi dan misinya saat berkampanye.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap karena meninggal dunia atau sebab lain, penggantian pimpinan eksekutif di tingkat daerah diserahkan saja kepada DPRD setempat. Agar pergantian kepala daerah menjadi murah dan segera (instant), maka si pengganti yang paling dapat diterima secara politik adalah sang Ketua DPRD. Singkatnya, Ketua DPRD langsung menjabat sebagai kepala daerah periode berjalan guna menghindari kekosongan kekuasaan, sedangkan DPRD memilih ketuanya yang baru.

Sistem pemerintahan sekarang memerlukan evaluasi lebih dalam. Kita memang telah sepakat dengan demokrasi (rule by majority) dan republik (rule by law). Tapi, sistem pemerintahan demokrasi memiliki beragam bentuk yang dapat diambil dan diterapkan sesuai dengan kultur masyarakat kita.

Kalau kita gemar membuat partai kemudian membentuk koalisi di dewan perwakilan rakyat, maka parlementer mungkin lebih cocok.

Kalau masyarakat percaya pada kepemimpinan kharismatik dan kebijaksanaan orang-orang tua/terpelajar di daerahnya, sedangkan pembangunan dijalankan oleh para profesional, maka adopsilah meritokrasi (rule by best) dengan sistem council-manager form of government. Sistem ini memperkenalkan kepemimpinan kolektif (collegial). Pemilu memilih sejumlah kecil anggota dewan kabupaten/kota, katakanlah tujuh orang. Salah-satu dari mereka diangkat menjadi Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai ketua dewan dan menjadi pemimpin simbolik kabupaten/kota bersangkutan. Mereka semua memiliki kekuasaan legislatif yang sama. Untuk eksekutif, Dewan memilih seorang Manajer dari kalangan profesional untuk memimpin lembaga eksekutif daerah. Jadi, walaupun kolektif pada pengambilan kebijakan umum daerah, tapi di tingkat operasional pemerintahan tetap dikendalikan oleh satu orang.

Jadi, kita tidak saja boleh menghapuskan jabatan-jabatan politis yang tidak perlu, tapi juga memilih sistem pemerintahan yang lebih pas dengan kebutuhan kita.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s