Membenahi Al-Muslim Peusangan


Beberapa waktu yang lalu Yayasan Al-Muslim Peusangan melaksanakan musyawarah yayasan yang melahirkan struktur dan kepengurusan baru guna memenuhi ketentuan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Ini merupakan langkah maju karena dengan memperbaharui struktur organisasi sesuai perundang-undangan yang berlaku, yayasan milik masyarakat Kabupaten Bireuen ini dapat meluaskan jaringan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.

Namun demikian, berhubung Yayasan Al-Muslim Peusangan baru menerapkan dan mengisi kelengkapan organisasi menurut UU No. 28 tahun 2004, perlu kiranya Pembina Yayasan sebagai pengambil keputusan tertinggi untuk memperhatikan beberapa hal agar tidak salah melangkah. Sebagai contoh, Pasal 5 melarang Pembina dan Pengawas untuk menerima/memiliki harta yayasan (gaji atau bentuk lain). Sedangkan Pengurus Yayasan bisa menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Contoh lain adalah Pasal 7 yang melarang Pembina, Pengurus, dan Pengawas, merangkap sebagai Anggota Direksi/Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas dari badan usaha milik Yayasan. Artinya, Rektor dan karyawan Universitas/STAI Al-Muslim tidak dibenarkan duduk dalam ketiga organ yayasan tersebut.

Yang tidak kalah penting adalah Pasal 30 yang memerintahkan pembina yayasan mengadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan laporan kekayaan yayasan. Malah, Pasal 52 mewajibkan laporan keuangan yayasan diumumkan pada papan pengumuman. Bahkan, dalam kondisi tertentu, yaitu mendapat donasi lebih dari Rp 500 juta, ikhtisar laporan keuangannya wajib dimuat dalam surat kabar dan diaudit oleh akuntan publik. Ini menunjukkan kewajiban penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas pada Yayasan Al-Muslim sebagai organisasi modern (lihat contoh laporan Yayasan Sukma).

Kelalaian melaporkan kekayaan Yayasan mempengaruhi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf yang menjadi cikal-bakal Al-Muslim. Pengelolaan harta wakaf ini sendiri memiliki aturan tersendiri yaitu UU No. 41 tahun 2oo4 tentang Wakaf. Sangat disarankan agar nama yayasan diubah menjadi “Yayasan Wakaf Al-Muslim”. Kata “wakaf” memberi informasi pada generasi selanjutnya untuk mengetahui asal harta Al-Muslim dan mengelolanya dengan patut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Demikianlah. Mudah-mudahan segala hal keorganisasian dapat diperiksa lagi oleh Pembina Yayasan Al-Muslim sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Perbaikan dan pembenahan ke dalam masih sangat mungkin dilakukan agar Al-Muslim tetap eksis dan berkiprah lebih banyak bersama masyarakat Bireuen dan bahkan dunia.

——

*Versi singkatnya dimuat di Serambi Indonesia, Kamis, 22/07/2010

This entry was posted in Bin M.A. Jangka. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s