Membenahi Sistem Pemerintahan


Penyelenggaraan sebuah negara tidak terlepas dari pilihan sistem yang dianutnya. Sistem yang dimaksud adalah aturan atau mekanisme penyelenggaraan negara yang dirancang dan diterapkan guna mencapai tujuan bernegara. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara republik sekaligus sebagai negara demokrasi; Indonesia memiliki bentuk pemerintahan presidensial dan berbentuk negara kesatuan.

Sebagai negara republik, Indonesia diatur dengan hukum (rule by law). Sistem kita bekerja melalui hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk itu, yaitu MPR yang memiliki dua kamar (bicameral): DPR dan DPD. MPR memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif. Parlemen di tingkat nasional ini tidak memiliki hierarkhi dengan parlemen daerah. Namun, kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan di daerah diatur oleh produk legislasi yang lebih tinggi. Sehingga dapat dilihat bahwa kewenangan daerah adalah pemberian legislator pusat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia diatur atas kesepakatan mayoritas (rule by majority) rakyatnya melalui permusyawaran/perwakilan di MPR. Asas ini bisa dengan aklamasi (persetujuan oleh semua) atau pemungutan suara (voting).

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia dipimpin oleh seorang kepala eksekutif yang secara politik sangat kuat dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbeda dengan parlementer yang menempatkan legislator sebagai ‘atasan’ eksekutif, di sistem presidensial seorang presiden sejajar dengan parlemen dan tidak bisa saling menjatuhkan.

Ketiga hal di atas berada dalam suatu kekuasaan nasional yang dimiliki oleh Pemerintahan Pusat sebagai wujud pilihan Indonesia sebagai negara kesatuan. Dalam NKRI, wilayah kekuasaan negara dibagi secara hierarkhi: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Daerah diberi dan ditentukan jenis kewenangannya oleh Pemerintah Pusat (semacam Home Rule). Presiden adalah atasan gubernur; dan gubernur adalah atasan bupati/walikota. Tingkatan ini menjadi logis karena kekuasaan berasal dari pusat dan dijalankan secara padu dan patuh oleh tingkatan eksekutif di bawahnya. Berbeda dengan bentuk negara federal dimana negara-negara bagian memberikan sisa kekuasaannya (residual power) untuk pemerintah federal. Sisa kekuasaan yang diberikan umumnya adalah yang menguasai hajat hidup anggota federasi, seperti pertahanan, moneter, dan hubungan luar negeri dan ini pun bisa berkembang sesuai kebutuhan.

Realitas di Lapangan

Sistem bernegara sebagaimana diuraikan di atas melahirkan pemilihan umum. Di sinilah rakyat berperan dalam mengendalikan negara.

Siapa yang dipilih? Pertama, seluruh anggota legislatif mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kedua, seluruh pimpinan eksekutif secara berpasangan, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, hingga Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Bahkan seorang Kepala Desa pun dipilih rakyat secara langsung.

Ironinya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang begitu banyak ini menimbulkan paradoks. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa si satu sisi kita ingin memiliki pemerintahan yang bersih, namun, di sisi lain para calon legislatif dan eksekutif harus merogoh kantong lebih dalam untuk semua biaya pemilihan umum (Kompas, 23/07/10). Bukankah mereka harus mengganti ongkos demokrasi ini jika terpilih nanti?

Otonomi di tingkat kabupaten/kota memiliki masalah lain lagi. Di samping memandulkan peran provinsi, juga menaikkan ongkos politik. Selama ini, pemerintah provinsi mandul karena tidak memiliki wilayah kerja secara riil sebab kewenangannya juga dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemilihan langsung bupati/walikota membuat gubernur tidak memiliki hubungan hierarkhi dengan para bupati/walikota sehingga ia bisa “diabaikan” oleh mereka. Di sisi ongkos politik, kita dapat melihat bahwa partai sudah sangat riuh di tingkat nasional, dan celakanya, suasana itu merambah ke daerah. Mestinya kita lebih nyaring mendengar riuh-rendah suara pembangunan di kabupaten/kota ketimbang suara pertikaian proses pemilihan umum yang tak memberi kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat setempat.

Harus diakui bahwa selama ini kita mencoba menerapkan pemerintahan a la Amerika Serikat atau Jerman. Sayangnya, kita tidak melihat filosofi di balik sistem demokrasi negara federasi itu. Yang kita lakukan selama ini justru meniru (mimic) begitu saja sistemnya. Padahal, AS misalnya, memiliki bentuk negara, sejarah dan budaya yang berbeda sama-sekali dengan Indonesia. Sebagai sebuah negara, AS berbentuk federasi; namun, negara-negara bagiannya sendiri berbentuk kesatuan di mana daerah-daerahnya (county dan municipality) mendapat kewenangan dari undang-undang negara bagian. Lalu, apakah Indonesia sedang mempraktekkan sebaliknya: menjadi negara kesatuan hingga provinsi, dan “menfederalkan” kabupaten/kota? Bukankah praktek ini menjadikan fragmentasi di tingkat lokal semakin banyak hingga ke sub-etnis? Agaknya, kajian tentang etnik dan politik perlu dilakukan untuk melihat pengaruh suku-bangsa dalam perebutan kekuasaan di kabupaten dan akibatnya bagi persatuan bangsa.

Pembenahan yang Diperlukan di Provinsi

Karena kekuasaan negara ada di pemerintah pusat, maka Presiden perlu dipilih langsung, dan hanya Presiden yang perlu dipilih langsung di samping anggota legislatif. Adapun gubernur adalah bawahan Presiden, sehingga kepala pemeritahan nasional itu perlu memiliki peran yang signifikan dalam memilih bawahannya. Peran ini dibagi dengan lembaga perwakilan rakyat provinsi dengan mengajukan beberapa nama putra terbaik bangsa untuk dipilih Presiden. “Putra terbaik” di sini berarti orang yang memahami pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Ia bisa berasal dari daerah setempat atau daerah lain karena yang diperlukan adalah kemampuan manajerialnya.

Pada tahap ini, status “negara kesatuan” menemukan ruhnya kembali, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dari daerah manapun ia berasal untuk mengabdi di daerah manapun, yang ditentukan melalui uji kepantasan dan kepatutan.

Selain itu, masalah kemandulan gubernur di Indonesia mungkin menjadi penyebab Mendagri Gamawan Fauzi, yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat, menelurkan ide kewenangan tambahan bagi gubernur untuk memegang komando militer, kepolisian, dan birokrasi. Ini, menurut Mendagri, diperlukan agar aparatur negara di daerah dapat bergerak cepat mengendalikan keamanan dan ketertiban tanpa perlu menunggu perintah dari Pusat. Dalam hal ini, gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pembenahan yang Diperlukan di Kabupaten/Kota

Sistem pemerintahan harus efektif, efesien, demokratis, dan profesional. Menerapkan sistem pemerintahan yang sama pada semua tingkat pemerintahan adalah kekeliruan karena masalah yang di hadapi dan kewenangan yang dimiliki pada masing-masing tingkatan sedikit banyak berbeda.

Bagaimana sebaiknya? Bentuk Pemerintahan Dewan-Manajer bisa dilirik untuk ini. Sistem ini memperkenalkan sistem kepemimpinan kolektif (collegial). Pemilu memilih sejumlah kecil anggota dewan kabupaten/kota, katakanlah tujuh orang. Salah-satu dari mereka diangkat menjadi Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai ketua dewan dan menjadi pemimpin simbolik kabupaten/kota bersangkutan. Mereka semua memiliki kekuasaan legislatif yang sama. Untuk eksekutif, Dewan memilih seorang Manajer dari kalangan profesional untuk memimpin lembaga eksekutif daerah. Jadi, walaupun kolektif pada pengambilan kebijakan umum daerah, tapi di tingkat operasional pemerintahan tetap dikendalikan oleh satu orang.

Sistem Dewan-Manajer mengharmoniskan kekuatan kharismatik (yang diperlukan dalam masyarakat Indonesia yang patriarkhi) dengan kompetensi para birokrat (yang diperlukan untuk mengatur administrasi daerah secara modern). Selama ini, semua kemampuan itu diharapkan ada pada satu orang Bupati/Walikota semata. Sesuatu yang sangat kecil peluang untuk mendapatkannya.

Dari sisi pemilu, sistem di atas membuat biaya dan proses pemilihan umum akan lebih murah. Wakil rakyat yang perlu digaji dan diberi tunjangan juga lebih sedikit. Lagi pula, kontrol pemerintah pusat terhadap daerah juga akan lebih mudah dan sederhana, yaitu cukup melalui provinsi.

Otonomi Daerah

Terakhir, bagaimana dengan semangat otonomi daerah? Perlu diingat bahwa otonomi daerah adalah juga pemberian pusat, yaitu oleh kekuasaan legislatif. Secara umum, pemberian otonomi kepada daerah adalah hal yang maju dan diperlukan dalam percepatan pembangunan. Jadi, ini adalah delegasi kewenangan pusat kepada daerah, dan tidak berkaitan langsung dengan sistem pemilihan kepala eksekutif daerah.

Sebagai ilustrasi, seorang gubernur tetap bisa memiliki kewenangan yang ada sekarang (dan bahkan bisa bertambah) walau ia tidak dipilih langsung. Sebaliknya, kewenangannya tidak akan bertambah gara-gara ia dipilih langsung dengan biaya yang mahal itu.

Contoh lain adalah komisi-komisi nasional (KPK, Komnas HAM, KPI, dsb.). Walaupun komisioner dipilih oleh Presiden dan DPR, tapi mereka tetap independen. Mengapa? Karena legislator membuat undang-undang yang menempatkan komisi-komisi itu independen serta memiliki kewenangan khusus.

Jelaslah bahwa bukan mekanisme pemilihan yang menentukan independensi, otonomi, atau kewenangan suatu jabatan publik, tapi hukum yang mendasari keberadaannya. Jadi, pemilihan langsung kepala daerah tidak berkaitan langsung dengan otonomi daerah dan pemenuhan kesejahteraan rakyat, walau memang memuaskan keinginan rakyat dalam menentukan pimpinannya.

Penutup

Kita tidak bisa hanya menambal-sulam suatu sistem bernegara secara sempit menurut arah angin politik tanpa memperhatikan sistemnya secara menyeluruh. Keinginan kita jelas, yaitu bersikap adil antar-sesama warga-bangsa, bersatu, berdemokrasi, dan mencapai kesejahteraan bersama sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Hasrat ini memerlukan pemilihan sistem bernegara yang pas (pembenahan struktural) di samping penyesuaian budaya untuk mendukung sistemnya (pembenahan kultural). Singkatnya, pembenahan sistem perpolitikan Indonesia di masa datang adalah suatu keniscayaan.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

2 Responses to Membenahi Sistem Pemerintahan

  1. Samsul idaman says:

    Semua yang diatas bagus tapi sayang apa yang saya cari tidak saya temukan mohon maaf sebelumnya nanti kalau buat lagi artikel yang semacam ini tolong dilengkapi yang lebih lengkap.

    • khazanaharham says:

      Terimakasih telah membaca. Saya juga sangat ingin mengetahui ide-ide lain tentang topik ini, termasuk dari Bung Samsul. Jangan khawatir untuk salah atau kurang lengkap. Yang penting, ide-ide dituliskan dan dibagi ke orang lain. Nanti, kita akan melihat secuil ide kita menjadi salah-satu anak tangga dari suatu ide besar yang lebih lengkap dan bernas di kemudian hari. Ditunggu tulisannya :-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s