Memilih (tidak) Langsung


Perbincangan tentang pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, menjadi hangat sejak Pemerintah menyodorkan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Lipsus Kompas.com). Salah-satu muatan rancangan itu adalah gubernur dipilih oleh DPRD. Pro dan kontra pasti terjadi. Penulis termasuk yang pro dengan usulan tersebut, tentu dengan mengecualikan daerah-daerah yang berotonomi khusus.

Terhadap RUU Pemilihan Kepala Daerah ini, penulis memiliki beberapa catatan.

Tidak Demokratis?

Beberapa pendapat (misalnya, pendapat Saldi Isra dalam “Haruskah Kembali ke DPRD?“) menolak sistem pemilihan oleh DPRD dengan alasan tidak demokratis. Tapi bukankah sistem parlementer, electoral college, atau semi-presidensial bukan merupakan pilihan langsung terhadap pemimpin pemerintahan? Demokrasi bisa diwujudkan dengan consensus (consensus democracy), direct referendum (direct democracy), atau oleh elected representatives of the people (representative democracy). Demokrasi ternyata tidak melulu pemilihan langsung.

Di dunia ini, hampir semua negara adalah demokratis. Terlepas dari bentuk negara atau bentuk pemerintahannya. Kecuali empat negara yang bisa dikategorikan non-demokratis:  Vatican CitySaudi ArabiaMyanmar dan Brunei (Sumber: Wikipedia.org). Mungkin dengan membandingkan sistem yang berlaku di negara-negara itu, kita bisa mengetahui mana prosedur yang tidak demokratis yang kita miliki.

Dalam kasus pembuatan RUU Keistimewaan Yogyakarta, misalnya, rakyat malah meminta penetapan Sultan (yang turun temurun) menjadi Gubernur. Hasil “direct referendum’ dan DPRD Yogyakarta ini memang bertentangan dengan nilai demokrasi yang memberi kesempatan rakyat untuk duduk menjadi pemimpin pemerintahan. Tapi kalau demokrasi adalah kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa, maka selama hasil itu diputuskan oleh rakyat atau wakil rakyat hasil pemilihan langsung, maka ia tetap demokratis.

Peran presiden

Di samping DPRD, presiden perlu juga diberi kewenangan untuk memilih gubernur. Ini perlu karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi, sama seperti zaman orde baru: DPRD memilih tiga calon gubernur, lalu presiden menentukan satu di antara mereka.

Pertanyaannya, bukankah cara di atas kembali ke sistem lama? Tentu, tapi lebih baik karena saat ini presiden dipilih langsung dengan masa jabatan dua periode saja serta pemilihan anggota DPRD sudah langsung memilih orang, bukan partai. Ini merupakan perbedaan yang signifikan.

Calon independen

Bagaimanapun, harapan dari semua pemilihan demokratis adalah melahirkan pemimpin yang memiliki leadership yang bagus untuk menjalankan visi dan misi kesejahteraan rakyat. Para calon pemimpin ini tersebar di berbagai profesi dan strata sosial masyarakat. Idealnya, yang paling dikenal adalah yang paling aktif berperan dalam masyarakat, bukan hanya pemimpin partai.

Karena hal di atas, calon independen tetap harus diberi peluang untuk maju dalam pemilihan gubernur. Mekanisme pencalonan sama saja dengan apa yang berlaku dalam pemilihan langsung. Ini menjadi penting agar orang-orang yang “tidak dikenal” partai memiliki peluang untuk memperkenalkan diri di hadapan wakil rakyat hasil pemilihan langsung.

Tidak perlu wakil gubernur

Gubernur adalah pemimpin eksekutif yang setingkat dengan DPRD. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak memerlukan wakil karena telah dibantu oleh lembaga birokrasi di bawahnya. Di samping itu, kehadiran wakil gubernur cenderung memunculkan kepemimpinan ganda sebagaimana banyak terjadi saat ini. Tugas untuk mewakili gubernur dalam keadaan tertentu bisa diperankan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal gubernur berhalangan tetap, ia bisa diganti oleh Ketua DPRD guna menghabiskan sisa periode gubernur yang digantikannya.

Perubahan sistem lokal

Sistem pemerintahan di tingkat kabupaten/kota perlu diubah ke sistem council-manager. Sistem ini menawarkan tiga hal yang utama dalam demokrasi, yaitu pimpinan politik yang kuat, keterwakilan rakyat melalui pemilu, dan penyerahan tugas pengelolaan daerah kepada profesional.

Ide dasar sistem council-manager adalah bahwa kebijakan publik haruslah diputuskan oleh banyak orang (kolektif) hasil pilihan rakyat, sedangkan pelaksana kebijakan haruslah terbebas dari unsur politik serta memiliki kompetensi mengurus daerahnya. Ini adalah hasil reformasi dari bentuk lama sistem pemerintahan demokrasi yang dipenuhi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan bahkan ketidakmampuan seorang kepala daerah pilihan rakyat dalam mengelola wilayahnya secara tepat (Nelson, 2003).

Dalam prakteknya di Indonesia, kekuasaan berada pada DPRD (council). Jabatan bupati/walikota tetap ada, tapi simbolis belaka. Uniknya, bupati/walikota berperan juga (ex officio) sebagai ketua DPRD yang memiliki hak yang sama dengan anggota DPRD lainnya. Jumlah anggota dewan pun kecil, sekitar 7-9 orang, bergantung pada jumlah penduduk.

Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berada pada manajer (manager) atau nama lain yang diangkat oleh DPRD. Manajer bekerja atas kebijakan DPRD dan dapat diganti kapan saja jika tidak bekerja dengan baik.

Sebagai informasi, National Civic League merekomendasikan bentuk pemerintahan council-manager sebagai sistem terbaik untuk pemerintahan lokal.

Penutup

Pelajaran text book tentang demokrasi memang indah. Namun, praktek berdemokrasi kita selama ini adalah kondisi sesungguhnya. Tentu kita tidak akan mundur akibat segala kekurangan saat ini. Malah kita hampir-hampir menemukan bentuk yang semakin pas dengan kultur kita dan, yang paling penting, pas dengan kehendak kita sebagai rakyat.

Pemilu memang identik dengan demokrasi, tapi tidak selamanya pemilu baik digunakan untuk memilih semua jabatan politik. Pengalaman pemilu di Indonesia selama ini memberikan pengetahuan baru yang bahkan tak terpikirkan saat ide ini muncul pasca reformasi dulu. Kita jadi tahu tentang mana saja jabatan yang penjabatnya baik untuk dipilih langsung oleh rakyat. Kita pun mahfum mana pemilu yang hanya menghabiskan energi dan anggaran. Malah, yang paling berbahaya justru melalaikan kita dari tujuan berdemokrasi itu sendiri (baca: Demokrasi Lokal Dibajak).

Perbaikan sistem pemilihan jabatan publik dan sistem pemerintahan perlu terus dilakukan. Kadang ia tampak seperti surut ke belakang; kadang tampak asing dan sama-sekali baru. Yang pasti, kita harus melihat ini sebagai suatu sistem, dan bukan hanya sepenggal-sepenggal.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s