Mayor-Council vs Council-Manager


Selama melanjutkan studi di Kota College Station, Texas, penulis dua kali menghadiri Sidang Dewan Kota.  Yang menarik, penulis belum pernah mengenal sistem pemerintahan sebagaimana yang dianut di kota itu sebelumnya. Sistem itu  begitu efektif mempraktekkan demokrasi dan musyawarah sekaligus. Pengalaman ini membuat penulis mempelajari sistem yang ternyata berupa council-manager form of government itu.

Pengertian dasar

Sistem pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia menganut sistem pemerintahan “Mayor-Council“. Dalam sistem ini, eksekutif dipimpin oleh bupati/walikota (mayor); sedangkan legislatif di tangan DPRD Kabupaten/Kota (council). Pemilu digunakan untuk mengisi pejabat-pejabat di kedua cabang kekuasaan itu.

Selain Mayor-Council, sistem yang umum dipakai di Amerika Utara adalah “Council-Manager“. Sistem ini menempatkan kekuasaan politik dan legislasi di tangan DPRD; sedangkan administrasi pemerintahan (eksekutif) diberikan kepada seorang “manager” yang diangkat dewan. Anggota dewan umumnya berjumlah sedikit. Sebagai contoh, Dewan Kota College Station hanya memiliki seorang walikota dan enam orang anggota dewan. Mereka dipilih langsung oleh warga kota. Jabatan bupati/walikota tetap ada, namun berfungsi simbolis dan sekaligus menjadi ketua/chairperson/speakerperson dari dewan. Bupati/walikota bisa berasal dari anggota dewan itu atau bisa juga dipilih langsung oleh rakyat secara terpisah.

Kecakapan Administrator

Dalam sistem Mayor-Council, bupati/walikota memegang peranan utama di bidang eksekutif, sehingga kecakapan administrasi dan leadership perlu ada pada satu orang pilihan rakyat itu. Ini bisa “untung-untungan” karena boleh jadi idola masyarakat justru lemah dalam mengelola pemerintahan. Celakanya, karena masa jabatan yang tetap, (misalnya, lima tahunan) rakyat perlu menunggu pemilu berikutnya untuk memilih pemimpin baru yang lebih cakap.

Di lain pihak, dalam sistem Council-Manager, dewan menyerahkan manajemen pemerintahan kepada ahlinya. Manager pilihan dewan ini tidak berafiliasi dengan partai politik, dan ia bisa diganti kapan saja jika tak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Alhasil, kestabilan politik dan keefektifan pemerintahan berjalan bersamaan.

Menangkap Aspirasi

Dalam sistem Mayor-Council, aspirasi disampaikan pada dewan dan bupati/walikota secara terpisah. Kalaupun ada sidang dengar pendapat (hearing) oleh DPRD, hasilnya harus pula dibawakan ke bupati/walikota untuk dipertimbangkan. Demikian sebaliknya, usulan kepada eksekutif bisa jadi dimentahkan oleh dewan di lain kesempatan.

Akan halnya dengan Council-Manager, penyerapan aspirasi yang penulis lihat dipraktekkan di Kota College Station memang lebih baik. Sidang untuk ini terjadwal reguler setiap minggu ke-2 dan ke-4 tiap bulan. Setiap orang yang hadir, termasuk orang asing, dapat menyampaikan ‘unek-unek’nya selama tiga menit di hadapan dewan yang berjumlah tujuh orang itu. Anggota dewan kota itu duduk berdampingan persis seperti sembilan hakim Mahkamah Konstitusi di negara kita. Sang Manager Kota duduk di samping mereka mendengarkan aspirasi dan keputusan dewan untuk selanjutnya wajib ia implementasikan di lapangan.

Pengabdian

Sangat sering persoalan gaji dan fasilitas dewan perwakilan rakyat di Indonesia menuai protes. Bagaimana tidak, mereka tidak bekerja maksimal tapi mendapat upah yang sangat banyak. Belum lagi pakaian, mobil, dan rumah dinas. Pengabdian kepada negara ternyata hanya omong-kosong. Yang tepat mungkin mereka hendak memperkaya diri dengan pajak rakyat.

Berbeda dengan apa yang penulis temui di Kota College Station. Ternyata para anggota dewan/walikota di College Station itu tidak digaji.  Menjadi anggota dewan adalah pengabdian bagi mereka kepada masyarakat (communality serves). Di luar sana, mereka bekerja sebagai dosen, tenaga medis, pensiunan militer, dan ibu rumah tangga. Persis seperti ketua RW/RT atau kepala dusun di masyarakat kita yang juga tidak digaji.  Mereka juga tidak memiliki mobil dinas dan kerap mengendarai mobilnya sendiri. Kota hanya memberi fasilitas kantor dan dana perjalanan dinas. Hanya Manager dan stafnya yang mendapat gaji dari pemerintah.

Tentu saja bukan tidak boleh para anggota dewan mendapat upah. Hanya saja perlu dirasionalkan antara kerja dan upah yang layak.

Bacaan terkait:

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s