Wali Nanggroe Pilihan Rakyat


Polemik tentang Wali Nanggroe kembali muncul berkenaan dengan rancangan qanun (raqan) tentang lembaga itu yang baru-baru ini dibuat oleh DPRA dan telah dipublikasikan oleh Serambi Indonesia (18/12). Sebelumnya, di tahun 2007, DPRD Provinsi NAD hasil pemilu 2004 telah pula melahirkan rancangan tentang lembaga yang sama. Perbedaan yang signifikan dari dua raqan itu adalah bahwa raqan tahun 2007 menempatkan Wali Nanggroe sebagai institusi adat, sedangkan raqan tahun 2010 menjadikan lembaga ini sebagai institusi politik.

Penolakan terhadap raqan 2010 dinilai wajar karena dua sebab. Pertama, menjadikan Wali Nanggroe sebagai institusi politik bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang secara eksplisit menyebut Wali Nanggroe sebagai pemuka adat belaka. Kedua, generasi yang hidup saat ini memiliki pengalaman berpolitik dalam alam demokrasi, baik secara struktural maupun kultural; sedangkan raqan 2010 tersebut lebih dekat pada bentuk pemerintahan monarkhi (kerajaan) konstitusional.

Namun demikian, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari dua hal di atas. Ada sudut pandang lain yang juga perlu diperhatikan. Pertama, sadar atau tidak, sebenarnya DPRA 2009-2014 sedang mengajukan perubahan substansi UU PA, terutama hal-hal yang menyangkut tentang organ/lembaga pemerintahan di Aceh. Ini adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Untuk itu, aspirasi perubahan ini dapat disampaikan ke DPR RI. Sebelum adanya perubahan UU PA, maka ide-ide baru tentang Wali Nanggroe yang berbeda dengan kandungan undang-undang yang mengatur otonomi khusus di Aceh itu tidak dapat dimasukkan dalam qanun. Ini sesuai dengan asas lex superior derogate lex inferior.

Kedua, walaupun masalah kesultanan dan perwalian di Aceh secara historis bisa diperdebatkan sebagaimana tulisan Otto Syamsuddin Ishak dan Teuku Kemal Fasya sebelumnya, masuknya klausul Wali Nanggroe menjadi bagian dari MoU Helsinki menunjukkan bahwa para pihak dalam perundingan itu memandang penting persoalan ini. Apalagi kemudian ide ini menjadi hukum positif ketika diundangkan dalam UU PA. Singkatnya, terlepas dari latar-belakang sejarah menurut versi manapun, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe adalah amanat UU PA yang mesti ada dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam suatu qanun.

Mari berkompromi

Melihat berbagai sisi di atas, ada baiknya raqan Lembaga Wali Nanggroe ini tidak perlu buru-buru ditetapkan menjadi qanun. DPRA perlu memahami suasana batin rakyat Aceh seluruhnya dan mendengarkan mereka lebih banyak. Sebaliknya, masyarakat yang menolak gagasan yang ada dalam raqan 2010 itupun perlu berkompromi.

Kompromi yang dimaksud didasarkan pada kebutuhan rakyat Aceh saat ini terhadap pemimpinnya, yaitu di satu sisi ingin memilih pemimpinnya secara langsung; di sisi lain merindukan pemimpin berwibawa yang menjadi simbol pemersatu seluruh rakyat tanpa sekat kelompok, suku, agama, dan golongan. Tentu, dalam proses berkompromi ini perbedaan dengan UU PA sangat mungkin terjadi. Tapi, sebagaimana disebutkan di atas, lihatlah ini sebagai dinamisasi demokrasi yang lumrah untuk mengubah hukum tanpa bertabrakan dengan konstitusi negara.

Perlu kita sadari bahwa masalah seperti ini tidak khas Aceh. Berbagai kerajaan di dunia, baik sebelum atau sesudah Perang Dunia I dan II, memiliki persoalan yang sama akibat perang dan pergantian kekuasaan dari aristokrat kepada rakyat, dan dari monarkhi menjadi republik. Salah-satu sistem pemerintahan demokratis yang dipakai untuk menyesuaikan perubahan itu adalah sistem semi-presidensial. Finlandia, Perancis, Jerman, Rusia adalah contoh negara-negara republik yang mempraktekkan sistem ini.

Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah model sistem politik baru yang menggabungkan dua sistem yang telah lebih dulu ada, yaitu sistem presidensial dan parlementer (Duverger, 1980). Jika pada sistem presidensial murni seorang presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, maka pada sistem semi-presidensial kepala negara dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan oleh perdana menteri. Begitu pula, jika pada sistem parlemen murni perdana menteri diangkat dan bertanggungjawab pada parlemen, maka pada sistem semi-presidensial perdana menteri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab pada presiden dan parlemen sekaligus.

Di dalam sistem semi-presidensial, seorang perdana menteri dapat diganti oleh presiden tanpa perlu pemilu, baik karena alasan kinerja maupun ketidakpercayaan (no confidence) parlemen (Shugart, 2005). Sebaliknya, dalam sistem presidensial, seorang presiden sebagai kepala pemerintahan tidak dapat diganti di tengah jalan jika kinerjanya buruk, misalnya, lambat dan tidak tegas dalam menegakkan hukum; akibatnya, rakyat hanya bisa mengeluh dan bersabar menunggu pemilu berikutnya. Adapun dalam sistem parlementer, pergantian perdana menteri dapat memicu pembubaran parlemen dan pemilu.

Hal penting lain yang terdapat dari sistem semi-presidensial adalah bahwa rakyat memilih langsung presiden dan anggota parlemen untuk masa jabatan tertentu (fixed-term). Model ini membuat presiden memiliki legitimasi kuat dan layak menfungsikan dirinya menjadi simbol pemersatu bangsa persis seperti fungsi raja dalam pemerintahan yang berbentuk monarkhi konstitusional.

Pemimpin rakyat

Bagaimanakah jika sistem semi-presidensial kita proyeksikan di tingkat daerah seperti di Aceh? Bisa saja, namun perlu perubahan UU PA. Walaupun begitu, sebagai bagian dari usaha berkompromi, dapatlah kita lihat wujudnya kira-kira seperti berikut ini.

Rakyat memilih seorang Wali Nanggroe untuk menjadi kepala daerah. Selanjutnya, ia menunjuk seorang kepala pemerintahan (perdana menteri atau nama lain) yang mengepalai jalannya pembangunan dan pelayanan publik sehari-hari. Wali Nanggroe dapat mengganti kepala pemerintahan ini di tengah masa jabatannya jika berkinerja buruk. Dalam prakteknya, kepala pemerintahan ini bekerja sebagai manajer profesional yang bebas dari kepentingan politik. Menariknya lagi, kesempatan menjadi kepala pemerintahan ini bisa dibuka bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkompeten. Bukankah mempekerjakan orang luar bagian dari sejarah Aceh masa lalu?

Meuligoe Wali Nanggroe yang saat ini sedang dibangun dapat menjadi kantor dan kediaman resmi Kepala Daerah Aceh; sedangkan pelaksanaan pemerintahan berpusat di kantor Kepala Pemerintah Aceh (misalnya, kantor gubernur saat ini) dan instansi di bawahnya.

Yang paling penting dari sistem semi-presidensial ini adalah bahwa Wali Nanggroe memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, beberapa hak dan kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam raqan tahun 2010 itu masuk akal diberikan kepada Wali Nanggroe. Periode jabatan pun bisa dimusyawarahkan, misalnya lima tahun dan dapat dipilih untuk satu periode lagi; atau sepuluh tahun per periode; dan seterusnya.

Adapun DPRA, tetap seperti sekarang: dipilih langsung untuk menjalankan tugas-tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tambahan kewenangannya adalah bahwa DPRA dapat menyampaikan mosi tidak percaya (motion of no confidence) terhadap kepala pemerintahan. Jika mosi ini keluar, maka Wali Nanggroe harus mengangkat kepala pemerintahan baru. Biarpun begitu, DPRA tidak dapat menjatuhkan Wali Nanggroe dan begitu pula sebaliknya karena sama-sama dipilih rakyat.

Alhasil, sistem semi-presidensial tidak saja menjaga check and balance antara legislatif dan eksekutif, tapi juga memastikan pelaksanaan pemerintahan tetap profesional dan aspiratif. Wallahu’alam.

—–

Dimuat di Acehinstitute.org

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s