Demokrasi untuk Jogja


Kita sama-sama mengerti keinginan Pemerintah yang disampaikan melalui RUU Keistimewaan DIY, yaitu bahwa demokrasi harus ditegakkan di semua jengkal tanah Indonesia. Kita pun tahu peran Kesultanan Jogja dalam mempertahankan Indonesia sebagai negara berdaulat sehingga eksistensi dan kekuasaan Sultan tak bisa serta merta dihilangkan. Yang perlu dilakukan untuk mempertemukan dua itikad baik ini adalah merancang suatu sistem pemerintahan yang sadar sejarah dengan semangat masa kini.

Sayangnya, pembuatan RUU Keistimewaan DIY diwarnai oleh landasan berpikir yang dangkal, yaitu bahwa kesultanan (kerajaan) adalah melulu tidak demokratis, sedangkan republik pasti demokratis. Namun, lihatlah indeks demokrasi tahun 2010 sebagaimana dilansir Economist Intelligence Unit yang berbasis di Amerika. Laporan itu menyebutkan bahwa 12 dari 26 negara yang masuk kategori full democracy adalah berbentuk kerajaan konstitusional. Indonesia sendiri yang republik konstitusional masuk dalam kategori flawed democracy, yaitu masih memiliki persoalan internal yang menyebabkan demokrasi tidak sepenuhnya berjalan.

Jika melihat Jogja, maka yang menarik adalah bahwa tradisi di sana ajeg (suistainable). Karenanya, sikap dan perilaku (actual behaviour) dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merakyat menjadi adat yang harus dipertahankan oleh sultan-sultan sepeninggalnya. Semangat demokrasi ini melampaui apa yang kita ketahui tentang bagaimana kerajaan abad lampau dirancang (institusional design), yaitu megah dan jauh dari rakyat. Karena itu, mengaitkan antara Kesultanan Jogja dengan ketidakdemokrasian adalah kesimpulan yang stereotip.

Masalah yang terkait dengan RUU Keistimewaan DIY sebenarnya sederhana: pemimpin tertinggi di tiap provinsi adalah gubernur, karenanya, jabatan Gubernur-Wakil Gubernur DIY haruslah dijabat langsung oleh Sultan-Pakualam; padahal, konstitusi RI menyaratkan pemilihan gubernur harus demokratis. Upaya mempertemukan kontradiksi ini memang ada dalam RUU tersebut, yaitu diadakan jabatan baru berupa “Gubernur Utama” di atas jabatan “Gubernur”. Namun, mendesain agar Sultan sebagai Gubernur Utama bisa ikut pemilihan langsung Gubernur adalah penghinaan terhadap eksistensi kesultanan itu sendiri. Hal ini disebabkan kedudukan Sultan-Pakualam di DIY melebihi dari sekedar pimpinan struktural dalam pemerintahan modern. Lagi pula, bagaimana jika Sultan-Pakualam kalah? Ini akan merusak harmoni kehidupan masyarakatnya yang meyakini mereka sebagai khalifatullah di bumi (Jogja).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan presidensial (Gubernur-DPRD) yang berlaku di daerah pada umumnya tidak bisa memenuhi dua kebutuhan Jogja: demokrasi dan kesultanan. Demokrasi ditandai salah-satunya dengan peluang menduduki jabatan dalam pemerintahan bagi siapa saja. Sedangkan kesultanan yang menggilir kepemimpinan secara turun-temurun adalah keitimewaan dan keniscayaan bagi Jogja. Lalu bagaimana sebaiknya sistem yang tepat untuk Jogja di bawah konstitusi RI yang di satu sisi mengharuskan demokrasi menjadi semangat dan aturan dalam mengangkat kepala daerah; dan di sisi lain mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa?

Jika melirik lagi laporan Economist Intelligence Unit tentang indeks demokrasi 2010, ternyata didapati bahwa sebanyak 22 dari 26 negara dengan kategori full democracy menganut sistem pemerintahan parlementer. Di tingkat negara, Norwegia, Swedia, Inggris, dan Jepang adalah contoh kerajaan-kerajaan konstitusional yang mempraktekkan sistem ini. Jadi, tidak ada salahnya jika Jogja melihat sistem ini sebagai pilihan untuk menjawab kebutuhannya.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala daerah dan kepala pemerintahan dipisah. Di satu sisi, sistem ini memberi ruang bagi Sultan-Pakualam untuk menjadi pemimpin dan simbol pemersatu rakyat Jogja. Di sisi lain, sistem ini pun memberi kesempatan bagi rakyat banyak untuk menjadi legislator dan memimpin pemerintahan sehari-hari. Karena itulah, posisi yang tepat bagi Sultan-Pakualam dalam perpolitikan di DIY adalah non-patisan; berdiri di atas semua pandangan politik dan golongan.

Banyak teori dan praktek tentang sistem parlementer yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan Jogja. Intinya adalah bahwa demokrasi selalu memiliki peluang untuk diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan, baik monarkhi konstitusional maupun republik. Dengan berpikir di luar kotak, maka akan banyak alternatif jawaban dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s