Pemilukada dan “Sindroma Indonesian Idol”


Indonesia telah mempraktekkan pemilu langsung untuk memilih presiden, gubernur, hingga bupati/walikota. Mestinya, ini memiliki korelasi positif dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, secara kasat mata dapat kita lihat bahwa pemilu langsung ternyata tidak memiliki korelasi positif dengan semua cita-cita administrasi publik modern itu. Mengapa jadi begini?

Pemilu langsung sebenarnya ideal dalam sistem demokrasi. Malah, di beberapa negara Eropa, pelibatan rakyat secara langsung tidak hanya dalam memilih pimpinan pemerintahan tapi juga pengambilan keputusan, atau yang biasa dikenal dengan referendum. Pertanyaannya, apakah pemilu langsung di Indonesia telah dibuat dengan semstinya dengan memperhatikan hubungan antara siapa yang dipilih dan apa fungsi yang dapat diperankan si terpilih dalam jabatan publik yang diamanahkan padanya?

Economist Intelligence Unit yang berbasis di Amerika mengeluarkan laporannya tentang indeks demokrasi dunia. Ternyata, negara-negara yang memiliki indeks demokrasi terbaik (full democracy) di tahun 2010 adalah negara-negara yang warganya didominasi kelas menengah. Sebut saja misalnya, Norwegia, Selandia Baru, Kanada, Luxembourg, Irlandia, Korea Selatan, Malta, Czech Republic, Jepang, dan Amerika Serikat. Hubungannya dengan pemilu adalah bahwa pemilih dan yang dipilih di sana memiliki standar pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi yang mapan sehingga proses demokrasi menjadi lebih rasional.

Di lain pihak, laporan di atas memperlihatkan bahwa 12 dari 26 negara yang memiliki indeks demokrasi tinggi ternyata berbentuk kerajaan konstitusional. Artinya, warga kelas menengah yang mapan dan rasional itu tidak selalu harus berada dalam struktur demokrasi murni, bahwa semuanya harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal-hal “non-demokrasi”, seperti raja dan atribut kerajaan sebagai simbol persatuan juga menjadi faktor penentu kestabilan negara dan masyarakat. Bahkan, di Amerika Serikat yang menjadi salah-satu referensi demokrasi dunia, jabatan simbolis ini pun tetap ada dalam pemerintahan lokal. Inilah yang hilang dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Pemilu langsung, terutama pemilu kepala daerah (pemilukada), sebenarnya memilih idola ala “Indonesian Idol”. Dalam acara yang pernah popular ini, pilihan pemirsa kadang teramat sering berbeda dengan para dewan juri yang berkompeten di bidang tarik suara dan hiburan. Akibatnya, sedikit dari para idola yang berkibar dengan baik di dunia musik seusai kontes itu. Pemilu tidak jauh berbeda dengan itu di mana simbol, kharisma, etnisitas, dan atribut patriarkhal lain yang ada dalam masyarakat Indonesia menjadi motif di alam bawah sadar para pemilih menentukan pilihannya. Ini tidak salah. Yang perlu dilakukan adalah mendudukkan kenyataan “sindroma Indonesia Idol” ini pada posisi yang pantas dan patut saat demokrasi dijalankan.

Solusi

Kita mestinya tidak memikulkan peran simbolik-kharismatik dan profesionalitas kepemerintahan pada satu orang/pasangan hasil pilihan rakyat via pemilu langsung. Tidak saja karena “sindroma Indonesia Idol” tadi, tapi juga karena cukup sulit menjadi pribadi kharismatik dan manajer pemerintahan sekaligus. Cukuplah ia diberi peran simbolik-kharismatik semata, sedangkan pengelola pemerintahan diangkat olehnya dari kalangan profesional. Dengan begitu, masyarakat kita memiliki dua hal sekaligus di tiap hasil pemilukada: idola yang mengayomi dan mempersatukan mereka dan orang yang cakap mengurus pemerintahan modern untuk meraih kesejahteraan.

Untuk menjalankan konsep di atas, penulis mengusulkan dua perubahan, yaitu perubahan sistem pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perubahan sistem pemilukada.

Sistem pemerintahan lokal

Di tingkat provinsi, sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi semi-presidensial. Dalam sistem ini, gubernur dipilih langsung atau dipilih Presiden dari beberapa calon yang diajukan DPRD. Gubernur berfungsi simbolik sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dengan tetap memegang kekuasaan yang pantas dan patut sesuai dengan fungsi pemersatunya itu. Ini logis karena Indonesia adalah negara kesatuan. Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, gubernur mengangkat seorang kepala pemerintahan (semacam manajer/chief executive officer) atas persetujuan DPRD. Kepala pemerintahan ini dapat diganti di tengah periode pemerintahan jika kinerjanya buruk.

Adapun di kabupaten/kota, sistem pemerintahan yang dipilih adalah “Council-Manager” sebagaimana berlaku di sebagian pemerintahan daerah di Amerika Utara. Dalam sistem ini, kepemimpinan dijalankan secara kolektif-kolegial oleh DPRD. Bupati/walikota dapat dipilih langsung atau berasal dari salah-satu anggota dewan yang berjumlah 5-9 orang. Bupati/walikota memimpin dewan dan juga berfungsi simbolik bagi daerahnya. Untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari, dewan mengangkat seorang kepala pemerintahan (semacam manajer/CEO) yang dapat diganti kapan saja sesuai dengan kinerjanya memajukan daerah.

Sistem Pemilukada

Sistem pemilukada juga perlu diubah agar lebih hemat tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Daripada two-round voting system yang dipakai selama ini atau the first-past-the-post (pemilik suara terbanyak langsung jadi pemenang dalam satu kali pemilu) yang diusulkan sebagian ahli, lebih baik KPU memakai instant-runoff voting system (lihat teori “voting system” di Wikipedia.org).

Di dalam sistem pemilihan instant-runoff, nama-nama calon peserta pemilukada ditulis semua dalam kartu suara (ballot); lalu, pemilih memeringkat (ranking) calon. Pemeringkatan berarti pemilih menentukan Pilihan I, Pilihan II, Pilihan III, dan seterusnya. Untuk lebih sederhana, cukup dua pasangan calon (Pilihan I dan Pilihan II) saja yang diranking.

Perhitungan hasil pemilihan dengan sistem instant-runoff dilakukan dengan mengurutkan perolehan suara Pilihan I. Peraih suara mayoritas (minimal 50% + 1) dinyatakan sebagai pemenang. Namun, jika calon yang memiliki suara tertinggi tidak mencapai mayoritas, maka calon yang memiliki suara terendah dinyatakan gugur. Selanjutnya, perhitungan diulang lagi dengan menambahkan suara Pilihan II pemilih calon yang tersingkir tadi kepada calon-calon yang tersisa. Begitu seterusnya hingga diperoleh peraih suara mayoritas.

Cara perhitungan lain pun ada, yaitu menggunakan contingent vote, di mana dalam keadaan tidak ada mayoritas pada perhitungan pertama, maka hanya dua calon peraih suara tertinggi yang diikutkan dalam perhitungan berikutnya. Namun, walau cara ini lebih singkat, hasilnya bisa berbeda dari cara pertama karena contingent vote menutup kesempatan menang calon lain yang mungkin saja lebih banyak diranking pada Pilihan II.

Singkatnya, pemilukada cukup dilakukan sekali dengan menggunakan sistem instant-runoff, sedangkan perhitungannya bisa dilakukan beberapa kali. Cara inipun dapat diterapkan pada pemilihan presiden. Lebih hemat bukan?

Bacaan: Wikipedia.org.

 

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s