Kopi, WiFi, dan Informasi Publik


Banda Aceh mengalami perkembangan yang signifikan seusai bencana gempa dan tsunami. Selain pertambahan infrastruktur dan permukiman, masyarakat ibu kota provinsi di ujung barat Sumatera ini pun makin melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Boleh jadi, pemantik kemajuan TIK ini dimulai sejak tahap tanggap darurat bencana tersebut, di mana sebuah komunitas TIK yang diberi nama Air Putih, ikut membantu menyebarkan informasi kondisi Aceh melalui jaringan internet darurat. Bahkan, pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa waktu kemudian, TIK menjadi kebutuhan para pekerja pemerintah, lembaga donor, NGO, sukarelawan, dan jurnalis sehari-hari.

Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa TIK tidak hanya kebutuhan, tapi sudah menjadi gaya hidup masyarakat Banda Aceh. Disebut gaya hidup karena kedai kopi sebagai salah-satu pusat interaksi masyarakat Aceh telah pula menyediakan layanan internet. Jika selama ini informasi berkembang dari mulut ke mulut atau melalui media cetak, maka sekarang penikmat kopi dapat melakukan verifikasi informasi yang diterimanya dengan laptop mungil di hadapannya. Alhasil, kopi dan WiFi (wireless fidelity) bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dari keseharian sebagian warga di pusat pemerintahan Aceh ini.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana TIK yang makin merakyat ini dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi publik?

Informasi publik, menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), adalah “informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Informasi dalam wujud audio, video, gambar, dan teks dapat disajikan dalam berbagai media, baik non-elektronik maupun elektronik/digital. Infomasi publik dalam format digital inilah yang mestinya dapat diperoleh masyarakat melalui layanan internet.

Lalu, informasi apa saja yang dapat dipublikasikan? UU KIP menjelaskannya. Pertama. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik (instansi negara/pemerintah) secara berkala; contohnya, tugas pokok dan fungsi badan publik, kegiatan yang akan dan sedang berlangsung, hasil kegiatan dan evaluasi, rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan.

Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta; contohnya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat dan arah evakuasi yang aman.

Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat; contohnya, informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif, data geospasial yang pengerjaannya menggunakan APBD/APBN (baca UU Informasi Geospasial), hasil dengar pendapat dengan masyarakat saat proses perencanaan, informasi pelelangan, serta hasil riset dan rekomendasi yang dilakukan Bappeda.

Di samping jenis di atas, ada pengecualian untuk informasi yang dikategorikan rahasia (Pasal 17 UU KIP); contohnya, informasi yang dapat mengganggu penyidikan, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengganggu hubungan luar negeri, menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat, dan informasi yang bersifat pribadi.

Sebelum UU KIP berlaku, pemberian informasi publik belum menjadi kebijakan negara. Jika Anda ingin mendapatkan data, maka tidak ada hukum yang menjamin bahwa Anda bisa dan harus dilayani untuk mendapatkannya. Paradigma masa lalu mengartikan istilah “data mahal” dalam pengertian harfiah, yaitu untuk mendapatkannya Anda perlu membeli pada oknum badan publik. Tak heran jika data kemudian “dijual” oleh badan publik untuk keuntungan pribadi tanpa sanksi hukum yang jelas. Namun, sekarang paradigma ini harus diubah menjadi: betapa berharganya data (informasi publik) untuk pembangunan, sehingga negara menjamin setiap warga negara mendapatkan kemudahan dan kemurahan akses pada data itu.

Keterbukaaan informasi publik dan kemudahan masyarakat mendapatkannya tentu akan memberikan manfaat. Sebagai contoh, Musrenbang yang dilakukan Bappeda bertujuan menggali kehendak masyarakat (public inquiry) terhadap rencana dan isu-isu pembangunan di wilayahnya. Dokumentasi dari hasil dengar pendapat ini perlu dipublikasikan bersama-sama dengan kebijakan (misalnya termuat dalam RPJP/RPJM), sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah aspirasinya dijadikan kebijakan atau tidak. Jika tidak, maka alasannya pun harus ikut dipublikasikan. Dari sini masyarakat dapat menilai bagaimana kebijakan dibuat dan atas dasar apa sesuatu direncanakan.

Hal yang sama juga berlaku terhadap riset (study). Informasi tentang apa yang dikaji, berapa anggarannya, siapa pelaksananya, dan rekomendasi apa yang diberikan para peneliti kepada pemerintah harus mudah diakses masyarakat. Selanjutnya, rekomendasi ilmiah ini dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat. Hasilnya, keterbukaan informasi ini akan memudahkan masyarakat mengetahui posisi penelitian dalam perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, kita akan tahu apakah Aceh dibangun atas dasar riset atau atas dasar asumsi/dugaan, kepentingan politik semata, atau jangan-jangan hasil cang panah (obrolan waktu senggang) belaka.

Contoh lain yang patut diapresiasi adalah proses pelelangan secara elektronik (e-procurement) yang telah dilaksanakan Kota Banda Aceh sejak dua tahun lalu. Selama itu masyarakat, khususnya para calon penyedia barang/jasa di Banda Aceh, Aceh, dan bahkan nasional, telah menikmati kemudahan akses informasi dan kesempatan bersaing secara sehat pada proses pelelangan di Banda Aceh. Mudah-mudahan proses e-procurement ini mampu meyakinkan kita semua betapa keterbukaan informasi publik (terutama via internet) tidak saja memudahkan kita, tapi juga akan mengurangi konflik kepentingan, membuka peluang persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kualitas barang/jasa/konstruksi dalam rangka pembangunan daerah, dan pada akhirnya akan lebih menyejahterakan kita.

Untuk memastikan informasi publik tersalur dengan baik dan benar sesuai dengan UU KIP, telah dibentuk Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Dalam laporannya pada bulan April 2011, disebutkan bahwa setelah setahun pemberlakuan UU itu, ternyata sebagian besar masyarakat kerap meminta informasi anggaran dan keuangan badan publik. Hal ini memotivasi KI Pusat untuk mendorong badan publik untuk segera membuat sistem informasi yang memudahkan publik mengetahui sedetil-detilnya ke mana dana publik itu dipakai.

Sejalan dengan hal di atas, semua atau sebagian besar informasi publik di Aceh hendaknya dapat diakses melalui internet, baik di warung kopi, rumah, kantor, bandara, maupun di halte labi-labi. Hal ini akan sangat membantu keterlibatan publik dalam mengawal proses pembangunan.

Walaupun demikian, media lain pun perlu disediakan untuk masyarakat yang belum memiliki akses online ini. Badan publik perlu menyediakan layanan non-elektronik agar masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan cepat, tepat, dan berbiaya ringan. Karena jika tidak, orang yang bertanggung jawab di badan publik diancam kurungan satu tahun atau denda lima juta rupiah (Pasal 52 UU KIP).

Jika keterbukaan informasi publik berjalan, maka kolusi, korupsi, dan nepotisme bakal mendapatkan hambatan besar. Para pengambil kebijakan akan selalu merasa diamati, dinilai, dan dituntut untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berdiri di atas kepentingan publik.***

.:Dimuat di Serambi Indonesia (18/05/2011).

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s