Region-State


Usai dua perang dunia, muncullah negara-negara baru dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Jika pra perang dunia negara adalah entitas wilayah kekuasaan berdasar penguasaan oleh kekuasaan yang lebih besar (imperialisme), maka negara-negara pasca perang dunia adalah berdasar nation entity sehingga disebut nation-state (negara yang didiami dan dikelola oleh suatu bangsa).

Perubahan tidak berhenti. Munculnya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) melahirkan suatu konsep baru bernegara yang tidak didasarkan pada kesamaan atau kedekatan bangsa, tapi kesamaan atau kedekatan wilayah secara geografis. Ini yang kemudian memunculkan konsep region-state yang membuka jalan bagi perluasan wilayah ekonomi melampaui batas-batas tradisional negara-bangsa (Kenichi Ohmae, “The Rise of the Region State”, 1993). Uni Eropa sebagai perkembangan dari MEE dapat dijadikan contoh sebagai cikal bakal region-state.

Diskusi tentang region-state terbuka kembali setelah kasus pembukaan pabrik RIM, produsen ponsel Blackberry, di Malaysia. Kasus ini mencuat karena RIM tidak membangun pabriknya di Indonesia, padahal pemakai Blackberry hampir mencapai 5 juta orang; kontras dengan Malaysia yang hanya ratusan ribu orang (Kompas, 13/9/2011). Bagi nation-state, ini adalah kerugian karena Malaysia menjadi produsen, sedangkan Indonesia hanya menjadi pasar.

Sekat nation-state menjadikan arus uang dan barang berlangsung dalam wilayah yang relatif sempit dan tidak merata secara demografi. Wilayah yang luas dan penduduk banyak seperti Indonesia akan mengalami kelimpahan barang murah, namun tidak mampu menaikkan kualitas ekonomi masyarakatnya. Akibatnya, konsumerisme akan melemahkan nation-state untuk jangka panjang.

Bandingkan dengan, misalnya, ASEAN sebagai sebuah region-state. Wilayah ekonomi akan terbentang dari Pan Saung (Myanmar) hingga Merauke (Indonesia). Ini berarti di manapun pabrik RIM dibangun, maka keuntungan akan dinikmati bersama. Empat juta pemakai Blackberry di Indonesia adalah pengguna “dalam negeri”. Apalagi jika bisa diekspor ke luar wilayah ASEAN, maka ini akan mengokohkan ekonomi kawasan ASEAN di kancah perekonomian global.

Motivasi dasar pembentukan region-state adalah keinginan untuk meraih peluang keuntungan ekonomi bersama. Ini memudahkan usaha untuk bersatu karena suatu negara tidak terancam oleh penguasaan wilayah oleh negara lain seperti konsep imperialisme atau kolonialisme. Karena itu, pembentukan “state” menjadi tak tampak karena mirip dengan kerjasama ekonomi belaka. Walaupun demikian, seperti yang berlaku di Uni Eropa, kebutuhan akan kerjasama ekonomi melahirkan kebutuhan akan prinsip-prinsip hidup bersama dalam kawasan itu. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka suatu negara yang berada dalam kawasan itu bisa ditolak keanggotaannya menjadi bagian dari region-state setempat.

Arah menuju region-state semakin tampak di ASEAN setelah Indonesia menggagas satu visa ASEAN. Artinya, warga negara luar ASEAN dapat masuk ke seluruh negara di kawasan Asia Tenggara ini dengan hanya mendapat visa pada salah-satu negara anggota ASEAN. Perkembangan ini agaknya terus terjadi seperti gagasan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa “persatuan” ASEAN. Belum lagi jika ide mata uang bersama jadi diterapkan maka ASEAN akan semakin tampak sebagai region-state kedua setelah Uni Eropa.

Bacaan terkait:

This entry was posted in Cang Panah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s