Reformasi Aparatur Aceh


“I work for God and the Governor!” Begitu kata Steve McGarrett, polisi Negara Bagian Hawaii yang mendapat tawaran kerjasama dari seorang koruptor. Ini adalah suatu segmen dari serial televisi “Hawai Five-O” yang bercerita tentang sepak terjang kepolisian Hawaii memberantas kejahatan. Dalam segmen ini, tampak keloyalan sang polisi pada dua entitas: Tuhan dan Gubernur Hawaii. Selain itu, perintah dan ajakan dari siapapun takkan berlaku bagi Steve.

Cerita fiktif di atas dapat memberi inspirasi bagi siapapun yang bekerja di pemerintahan, yaitu bahwa kesetiaan pada tugas didasari pada keyakinan spiritual (Allah) dan kepatuhan pada pemimpin (ulil amri). Spiritualitas mengawal prilaku dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tipu muslihat dan perangkap syaitaniah; sedangkan ketaatan pada pemimpin melambangkan keharmonisan dan manajemen yang baik dalam organisasi sehingga melahirkan kinerja optimal dan keserasian antara rencana para pengambil keputusan dan aksi bawahannya.

Perhatian pada dua hal di atas menjadi teramat penting ketika Aceh sudah hampir tiba pada masa untuk melakukan pemilihan ulang pemimpin daerah (pemilu kada). Prinsip islami seperti kejujuran, keadilan, kehormatan, kedamaian, kecakapan, kemajuan, dan lain sebagainya mestinya mendasari pelaksanaan pemerintahan, bahkan sejak proses pemilihan pemimpinnya dan rekrutmen aparaturnya. Hanya dengan konsistensi pada prinsip yang sama maka hasilnya pun bisa diharapkan sama. Sebaliknya, berkoar-koar syariat islam saja tanpa mewujudkannya dalam kenyataan hanya akan menjauhkan kita dari Allah. Tanpa “God”, maka kesetiaan hanya pada “Governor”, dan itu artinya kesetiaan yang pincang. Jadi, kesetiaan pada Allah dan pada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota adalah bagaikan dua sisi mata uang bagi aparatur muslim. Karena itu, kita bertanggung jawab memeliharanya dengan melakukan reformasi birokrasi sesegera mungkin agar tugas “khalifatul fil ardh” dapat terlaksana dengan sempurna.

Program utama yang semestinya diusung oleh setiap calon kepala daerah di Aceh adalah perbaikan sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan. Mengapa? Bukankah masih banyak jalan yang belum beraspal? Bukankah masih banyak sawah yang belum beririgasi? Bukankah banyak hal yang belum dibangun? Lalu mengapa memprioritaskan aparatur? Orang kemudian akan mengaitkan ini dengan kesimpulan: “justru perlu pengurangan dana aparatur untuk menaikkan dana publik”. Kesimpulan yang benar tapi bukan untuk konteks ini.

Begitulah kesalahan yang berulang dilakukan banyak pemimpin daerah terpilih. Mereka langsung tancap gas mengurus rakyat tanpa memperhatikan secara serius kaki-tangannya di pemerintahan. Serius di sini berarti memiliki program berjangka untuk meningkatkan loyalitas dan kinerja pegawai pemerintah. Program itu di antaranya mencakup kesejahteraan, kejelasan karier, penghargaan, dan sanksi.

Bagaimana memikirkan orang lain jika diri sendiri saja tidak terurus? Ini adalah pertanyaan retorik tentang kesejahteraan birokrat dan keluarganya. FEMA, badan yang mengurus bencana di Amerika Serikat (semacam BNPB di Indonesia), memiliki satuan khusus yang tugasnya satu: mengurus keluarga pegawai FEMA. Saat bencana terjadi, para petugas FEMA dapat secara serius memikirkan penanganan bencana tanpa perlu memikirkan keluarganya karena institusi tempat mereka bekerja sudah menanganinya secara khusus. Ini adalah contoh penerapan prinsip “birokrasi yang sejahtera sebelum menyejahterakan rakyat.”

Bagaimana mengurus rakyat jika orang-orang yang bekerja untuk itu tidak cakap dan mampu melakukannya? Ini adalah pertanyaan klise tentang jabatan dan karier pegawai pemerintahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur negara dipandang sebelah mata ketika berbicara tentang program dan konsep pembangunan. Belum lagi jika sudah menginjak tahap pelaksanaan. Hasilnya pasti tak berkualitas dan asal-asalan. Hanya menghabiskan anggaran, kata orang. Asumsi publik ini muncul karena terlalu sering ditemui pegawai yang diberi jabatan (eselon) bukanlah orang yang cakap pada bidang itu; bukanlah orang yang memiliki prestasi kerja bagus; bukan pula orang yang secara administrasi memenuhi masa kerja (pengalaman) dan pangkat. Akibatnya, secara internal merusak keharmonisan antar-aparatur pemerintahan; bahkan kesetiaan pada pimpinanpun sangat rapuh karena orang sudah tidak percaya pada persaingan karier yang sehat. Sedangkan akibat bagi publik adalah pelayanan yang asal-asalan dan seadanya.

Sebenarnya, tidak ada aparatur yang bodoh, yang ada adalah aparatur yang salah tempat. Badan yang mengurusi kepegawaian bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Pemimpin pada tiap-tiap dinas/badan lain pun memiliki peran. Sebagaimana dijelaskan di atas, kesalahan penempatan ini mempengaruhi kinerja, baik karena tidak mampu ataupun tidak suka pada pekerjaan yang diberikan. Kesalahan penempatan ini dapat diperbaiki dengan, misalnya, melakukan survei internal dimana semua staf membuat bidodata (CV) dan menyebutkan tiga bidang kerja yang paling diminati. Dari sini, pimpinan dapat membaca kemampuan, pengalaman, dan minat aparaturnya, sekaligus memahami penyebab kinerja baik/buruk dari mereka. Kebijakan penataan pegawai secara keseluruhan dapat dimulai dari hasil ini.

Bagaimana bekerja dengan semangat jika penghargaan yang didapat sama saja dengan yang ongkang-ongkang kaki? Ini masalah klise lain yang menunjukkan minimnya penghargaan pada kinerja perseorangan. Jika dilanjutkan pada bab tentang sanksi, maka ditemui bahwa tidak ada sanksi yang menjerakan bagi si pemalas. Agaknya, kesetian pada “God” saja yang menjadikan sebagian aparatur yang rajin tetap dalam kinerja baiknya. Ungkapan yang pernah dilontarkan seorang PNS ketika menghadapi kondisi seperti itu adalah, “untuk Aceh, jadi kulipun aku mau”.

Dahlan Iskan, Menteri BUMN, pernah menyatakan bahwa menangani birokrat lebih berat dari melakukan pembangunan itu sendiri. Karena itu, diperlukan pemimpin daerah yang menangani ini secara terprogram dalam tahun pertama masa jabatannya. Lhokseumawe pernah menerapkan ini pada awal pembentukannya sebagai kota. Tahun pertama bagi Kota Lhokeumawe ketika itu adalah masa pembenahan dan peningkatan kesejahteraan aparatur; tahun kedua adalah masa penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran; dan tahun-tahun setelah itu adalah masa melayani masyarakat dengan melaksanakan pembangunan di semua sektor. Ke depan, untuk program pembangunan, ada kabar baik bagi pemimpin daerah, yaitu bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdurasi 20 tahun (2012-2032) akan segera berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa siapa saja yang terpilih di daerah nanti, cukup membuka dokumen RTRW itu; membuat program pembangunan berjangka; dan melaksanakannya. Jadi, masuk akal jika fokus para kepala daerah di awal jabatannya adalah membenahi aparatur pelaksananya.

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s