Menembus Keterisoliran Lintas-Tengah Aceh


Aulia Sofyan

Serambi Indonesia, 31/07/2012

SEBULAN yang lalu, saya berkesempatan berkeliling Aceh dengan Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Pembangunan Gampong (BKPG) 2012. Perjalanan dimulai dari Banda Aceh ke Besitang, Kabupaten Aceh Tamiang di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tidak ada halangan yang berarti, kecuali beberapa ruas jalan di sekitar pegunungan Seulawah yang masih dalam tahapan pengerjaan dan penyelesaian perbaikan.

Namun mulai memasuki perjalanan dari Medan menuju Kutacane, kondisi jalan mulai menyedihkan di wilayah Dairi sampai memasuki wilayah Aceh Tenggara. Begitu juga dari Kutacane ke Blang Kejeren, Blang Kejeren ke Takengon dan dari Takengon ke Meulaboh. Kondisi masyarakat secara umum di sepanjang jalan masih terbelakang, hal ini terlihat dari kondisi rumah dan cara berpakaian mereka. Banyak terlihat warga yang berpapasan di hutan berjalan kaki karena mereka tidak memiliki kendaraan atau ketiadaan alat transportasi umum antardesa/kecamatan.

Sektor perhubungan

Sektor perhubungan dan transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang telah berkembang sangat dinamis serta berperan didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan lokal, stabilitas politik termasuk mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang diindikasikan melalui berbagai indikator transportasi antara lain: kapasitas, kualitas pelayanan, aksesibilitas keterjangkauan, beban publik dan utilisasi/kegunaan.

Kondisi transportasi yang ada didaerah terpencil masih terbatas baik dari segi jumlah maupun sarana prasarana. Kondisi jalan masih memiliki kualitas yang buruk yang akses terbatas jumlah dan masih sulit untuk kendaraan bermotor. Alternatif transportasi yang baik adalah mengandalkan kondisi alam seperti sungai, laut, ataupun udara namun itu masih terbatas. Kondisi geografis yang tidak mendukung untuk kendaraan menyebabkan daerah terpencil hanya dapat dicapai dengan jalan kaki. Pelaksanaan angkutan ke dan dari daerah terpencil biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute-rute demikian. Oleh sebab itu guna mengembangkan daerah-daerah tersebut dan menembus isolasi, pelaksana angkutan baik swasta maupun koperasi kiranya dapat diberi kemudahan tertentu.

Letak kabupaten-kabupaten yang berada di tengah-tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan wilayah yang didominasi pegunungan, menjadikan daerah ini masih terisolir. Prasarana transportasi menjadi kendala utama. Takengon dan daerah lain di sekitar Aceh Tengah bisa dibilang jauh dari keramaian arus lalu lintas. Jalur ke Takengon menjadi semacam jalan “buntu”. Artinya, angkutan semacam bus dan truk tidak dapat melanjutkan perjalanan ke daerah lain, sehingga kembali melalui jalan yang sama.

Akses menuju ke daerah tengah Aceh ini sangat bergantung pada jalan Bireun-Takengon, serta jalan alternatif Takengon – Blang Kejeren – Kutacane yang tidak representatif. Sebagian besar produk pertanian yang dihasilkan hanya digunakan untuk kebutuhan hidup. Kondisi ini juga masih dialami jalur Takengon-Meulaboh, jalur Kutacane-Tapaktuan dan Kutacane – Blang Kejeren – Takengon. Jalur-jalur ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Andaipun permasalahan masih terletak pada kerusakan lingkungan bila jalur yang melewati Kawasan Gunung Leuser dibuka atau diperbesar, maka perbaikan jalan-jalan yang sudah ada bisa menjadi alternatif.

Strategi pengembangan

Salah satu upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memperbaiki dan membuka ruas jalan baru yang bernilai ekonomis, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten. Terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Untuk memajukan transportasi di Indonesia, pemerintah harus menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu yang tak kalah penting adalah terus berupaya meningkatkan mutu infrastruktur, pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur-infrastruktur tersebut.

Sehubungan dengan penyediaan berbagai macam moda sarana/prasarana transportasi bagi daerah pinggiran terpencil, prioritas perlu ditekankan pada pengembangan fasilitas pelayanan transportasi di daerah pedesaan yang diharapkan akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah-wilayah tersebut. Selain membangun berbagai infrastruktur trasnportasi, pemerintah kiranya perlu untuk selalu menyediakan transportasi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil, misalnya dengan kebijakan-kabijakan untuk menurunkan harga BBM, memberikan subsidi, melakukan pengawasan ketat terhadap tata niaga dan distribusinya dan sebagainya.

Hal terakhir yang paling penting dari pembangunan sarana/prasarana transportasi adalah pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi. Selain itu, diperlukan peran serta segenap pengguna transportasi untuk memelihara sarana dan prasarana transportasi, serta turut mematuhi berbagai peraturan keselamatan yang ada untuk mengurangi terjadi kecelakaan. Di masa mendatang, pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah Aceh adalah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi antar dan inter kabupaten di Aceh.

Pembangunan hanya akan tetap terkutub di titik-titik tertentu bila tak ada dukungan jaringan prasarana yang merata. Saat ini pemerintah daerah memulai pembangunan dengan sistem gunting. Maksudnya, pembangunan dilakukan dari dua arah bersamaan. Satu arah dari ibu kota menuju daerah-daerah terpencil di pinggiran, pada saat yang sama dari daerah terpencil ke pusat pemerintahan.

Keinginan untuk membentuk provinsi baru merupakan bentuk sikap protes masyarakat, politisi dan elite terhadap kondisi riil yang ada. Permasalahan pemekaran daerah baru di Aceh merupakan ketidakpuasan daerah yang terisolir dan terpencil. Ada baiknya bila calon-calon Kepala Dinas Perhubungan di Aceh yang akan mengikuti tes lapangan dan presentasi penyelesaian masalah, diminta untuk melakukan studi lapangan ke Aceh bagian Tengah dan sekitarnya, melakukan analisa dan memberikan alternatif kebijakan yang akan ditempuh Gubernur Aceh dalam masa lima tahun ke depan.

This entry was posted in Bin M.A. Jangka. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s