Aceh Butuh Balitbang


Dalam kekuasaan suatu negara, kita mengenal Trias Politika, yaitu pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada badan dan pemangku yang berbeda. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menghindari kekuasaan pada satu tangan yang cenderung memudahkan terjadinya korupsi.  Sama halnya dengan itu, penulis memandang perlu juga ada pemisahan fungsi eksekutif/birokrasi menjadi tiga, yaitu penelitian, perencanaan, dan pelaksanaan. Kita sebut saja dengan Trias Birokrasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa keberadaan suatu badan penelitian dan pengembangan (balitbang) di Aceh layak untuk dipertimbangkan.

Dalam sebuah pemerintahan, khususnya cabang eksekutif, penelitian sangat diperlukan dalam usaha menemukan kebijaksanaan di balik fakta dan data. Penelitian sejatinya adalah otak sekaligus hati bagi pemerintahan. Karena itu, salah-satu kekuatan birokrasi ini hendaknya jauh dari politisasi untuk menjaga niat baiknya, yaitu mengembangkan semua sektor dan membantu para pengambil keputusan agar pembangunan tepat dan bermanfaat bagi publik.

Adapun perencanaan adalah fungsi birokrasi utama yang memanfaatkan hasil penelitian. Perencanaan berusaha mengalokasikan dan menghubungkan sumberdaya yang terbatas dengan mendesain program unggulan. Di sini, pengaruh politik dan kebijakan otoritas pemerintah ikut serta bersama masyarakat menentukan arah pembangunan.

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tahap uji kebenaran penelitian dan kehebatan perencanaan. Tahap pelaksanaan menjadi salah-satu sumber data penelitian, sekaligus subyeknya. Tahap ini pun menentukan apakah perencanaan hanya menjadi sleeping document (tak pernah diwujudkan) atau menjadi living document (benar-benar dilaksanakan). Selain itu, fungsi pelaksanaan relatif lebih riskan dibanding dua fungsi yang lain karena dekat pada penggunaan sumberdaya sehingga korupsi (dalam berbagai bentuknya) memiliki peluang yang lebih besar untuk terjadi di sini.

Bertolak dari pemahaman di atas, maka ketiga fungsi birokrasi tersebut perlu dipisahkan agar tidak mengalami pembusukan dari dalam. Keterpisahan ketiga fungsi itu memberi keseimbangan dalam proses pembangunan karena ketiganya akan saling memperbaiki terus-menerus (check and balance) dalam satu lingkaran kerja eksekutif.

Sebagai gambaran, satuan kerja yang mengurus penelitian (sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2011) akan secara mandiri menemukan kekeliruan alokasi sumberdaya atau rendahnya dampak pembangunan sebelumnya, dan selanjutnya merekomendasikan perbaikan. Sedangkan satuan kerja perencanaan (Bappeda) akan lebih fokus pada penyusunan anggaran dan program baru berdasarkan fakta dan data penelitian, bukan sekedar keinginan atau pesanan. Di lain pihak, satuan-satuan kerja teknis berusaha memahami temuan-temuan penelitian dan mendiskusikan solusinya dengan peneliti dan perencana. Mereka kemudian, bekerja sama dengan Bappeda, ikut merancang program yang lebih dekat pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekedar mengulang program lama. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan manfaat keberadaan sebuah satuan kerja pemerintah bagi kemajuan daerah.

Jawa Timur dapat menjadi contoh bagaimana balitbang dapat memajukan inovasi daerah. Di websitenya, balitbang.jatimprov.go.id, masyarakat dapat melihat berbagai hasil penelitian dan inovasi-inovasi dalam bentuk teknologi terapan. Jurnal pun menjadi output reguler lembaga daerah itu sehingga eksekutif tidak saja bekerja sama dengan perguruan tinggi; namun, menjadi salah-satu pelaku pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak heran jika provinsi di ujung Jawa ini menjadi salah-satu daerah paling maju se-Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, sudah saatnya dihidupkan fungsi litbang di Aceh dalam sebuah satuan kerja, misalnya Balitbang Aceh, yang terpisah dari badan perencana dan pelaksana teknis/dinas sektoral bagi proses pembangunan Aceh yang lebih baik.

Balitbang Aceh diperlukan tidak saja karena pentingnya mendapatkan ketepatan diagnosis terhadap persoalan-persoalan pembangunan, namun juga kebutuhan akan inovasi-inovasi baru bagi Aceh dalam menghadapi dunia yang bergerak cepat ini.

Sebuah tulisan bertajuk “The Death of Samurai”, oleh Yodhia Antariksa, mungkin bisa menjadi evaluasi bagi pengelolaan Aceh masa depan. Yodhia menguraikan kondisi perusahaan-perusahaan elektronik Jepang yang saat ini semakin suram dibanding milik Korea. Ia menyebutkan bahwa Sony, Toshiba dan kawan-kawan kalah cepat dalam mengambil keputusan karena menganut kebudayaan yang mengutamakan harmoni. Kebudayaan ini menjadikan kritik dan saran terlalu hati-hati disampaikan untuk menjaga perasaan berbagai pihak. Begitu konsensus diambil dalam rapat yang bisa berlangsung berminggu-minggu, ungkap Yodhia, Samsung dan LG sudah meramaikan pasar dengan produk yang inovatif.

Yodhia menjelaskan pula bahwa inovasi Jepang melemah karena inovator-inovator muda tidak dilibatkan. Ia yakin bahwa biangnya adalah banyak manajer berusia senja dalam perusahaan Jepang yang mulai berkurang kepekaannya pada perubahan sehingga tidak dapat diharapkan memunculkan pemikiran segar untuk melawan perusahaan Korea.

Pelajaran dari Jepang di atas sedikit banyak memberi gambaran bahwa perubahan harus ada dalam mengelola suatu organisasi, tak terkecuali dalam birokrasi pemerintahan. Mudah-mudahan keberadaan sebuah instansi litbang di lingkungan Pemerintah Aceh dapat menaikkan kepekaan untuk bersinergi dengan perubahan dan dinamika masyarakat serta menyeimbangkan antara kebijaksanaan dan pengalaman para birokrat senior dengan kekritisan dan kreatifitas para peneliti dan inovator muda Aceh.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s