Pilkada: Cara Lama Plus


Pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif merupakan suatu kerancuan sistem pemerintahan. Dikatakan parlementer, tapi tak ada oposisi, mosi tak percaya, atau pemilu sela. Disebut presidensial, tapi parlemen “di atas” eksekutif yg cenderung menyebabkan “legislative heavy”. Rancu bukan?

Apakah tidak boleh keluar dari sistem generik parlementer dan presidensial? Tentu boleh. Maka ada semi-parlementer dan semi-presidensial dengan berbagai variannya. Yang jelas, pemerintahan demokrasi memerlukan keberadaan check and balance dengan hierarki pemerintahan yg tetap tertata.

Pemilihan eksekutif-legislatif secara langsung masih merupakan mekanisme yg paling pas. Namun, jika ngotot hendak merubahnya, kita bisa kembali ke cara lama plus pilsung presiden. Urutannya seperti ini:

1. rakyat memilih langsung presiden dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

2. presiden memilih gubernur dari beberapa calon yg diusulkan DPRD provinsi dg kuota yg sama antara orang partai dan independen (misalnya, diajukan 6 nama, 3 calon parpol + 3 calon independen).

3. gubernur memilih bupati/walikota dari beberapa calon yg diusulkan DPRD kab/kota dg kuota yg sama antara orang partai dan independen (misalnya, diajukan 6 nama, 3 calon parpol + 3 calon independen).

Catatan:
+ Penghilangan posisi wakil kepala daerah sangat memungkinkan.

+ Money politic tidak serta merta hilang karena ini terkait dg integritas. Karena itu, rakyat wajib melek politik dan politikus.

#pemdacerdas

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s