Evaluasi


Evaluasi (1): Perjanjian Kinerja

Bagaimana Gubernur menilai kinerja pejabat di bawahnya? Melalui Indikator Kinerja yg diajukan oleh pejabat yg bersangkutan dlm Perjanjian Kinerja setiap tahun anggaran. Penilaian dilakukan di akhir tahun anggaran.

Adapun sistem penilaian kinerja birokrasi (di Indonesia disebut SAKIP) mengikuti hal2 berikut:
•  Results-oriented: fokus pada outcome dan output.
•  Selective: tentukan indikator kinerja utama.
•  Useful: sajikan informasi yg terukur utk pengambilan keputusan selanjutnya.
•  Accessible: sediakan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan.
•  Reliable: sediakan informasi yg akurat dan konsisten sepanjang tahun anggaran.

Contoh Indikator Kinerja adalah produksi padi pertahun. Katakanlah pada tahun 2015 dinas terkait merencanakan total produksi padi 2 juta ton. Di akhir tahun, diukur apakah janji ini tercapai atau tidak. Jika tidak, dijelaskan penyebabnya. Gubernur kemudian dapat menilai kinerja pejabat ybs. terkait produksi padi. Di sisi lain, DPRD dan masyarakat menilai Gubernur dan jajarannya.

Adapun kinerja yg baik oleh instansi pemerintah ditandai oleh beberapa kriteria:
•  Responsive: terjadi peningkatan capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya sesuai kebutuhan publik.
•  Valid: menyajikan informasi yg benar.
•  Cost-effective: memiliki nilai belanja yg wajar pada tiap program/kegiatan.
•  Comprehensive coverage: menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi secara menyeluruh.
•  Relevant: capaian kinerja terkait langsung dg rencana strategis lima tahunan.

Dari Perjanjian Kinerja dan evaluasi kinerja inilah mestinya kelanggengan jabatan publik dpt dirasionalkan.
Yang demikian itu terlaksana jika dan hanya jika kita termasuk orang2 yg berfikir.

Evaluasi (2): Reshuffle

Adapun para menteri, mereka memiliki juga Perjanjian Kinerja dg Presiden.
Apa Indikator Kinerja kementerian dan targetnya? Dokumen Perjanjian Kinerja dan laporannya (disebut LAKIP) wajib disediakan kementerian ybs. dan dapat diakses publik dg mudah (misal, via website).

Kapan laporan penilaiannya ada? Januari tiap tahun.

Adakah reshuffle kabinet memperhatikan hal ini? Entahlah.

Evaluasi (3): Pengukuran Kinerja

Dalam evaluasi birokrasi, pengukuran capaian kinerja tidak melulu melihat persentase belanja yg telah dihabiskan dlm tahun anggaran berjalan. Yang lebih tepat, ada empat hal yg perlu diukur:
•  Outcome  Measure:  seberapa bermanfaat program yg dilaksanakan itu bagi publik.
•  Output Measure: sejauh mana realisasi fisik masing2 kegiatan.
•  Efficiency Measure: seberapa efisien biaya dan waktu yg direncanakan/digunakan utk menyelesaikan tiap program/kegiatan (achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense)
•  Explanatory/Input  Measure:  apa saja sumberdaya (SDM, aset, dana) yg dimiliki sebuah instansi utk melaksanakan tupoksinya.

Evaluasi (4): Berlin Sans

Tim Evaluasi & Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yg diterapkan secara nasional bermula dari Tim Percepatan Pengendalian Kegiatan (P2K) Aceh.

Sesungguhnya, P2K bermula dari kegiatan rakor evaluasi bulanan masa Gubernur Abdullah Puteh yg dikoordinasikan oleh Biro Pembangunan dan Tata Ruang yg saat itu dikepalai Zaidan Muhammad. Rakor ini terus berlanjut hingga dibentuk lembaga ad-hoc P2K APBA pada tahun 2010 yg terpisah dari biro tsb.

Yang menarik, font utama yg dipakai dlm paparan2 data P2K sama dg font yg saya pakai pada paparan2 rakor di era pra tsunami itu, yaitu Berlin Sans.

:-D

*dari berbagai sumber

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s