Semi-Presidensial dan “Auliya”


Bagaimanapun, kebebasan menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan politik adalah dibolehkan, bahkan dijamin konstitusi kita.

Salah-satu contohnya ada dalam hal-ihwal pilkada. Sebagian pemilih muslim berpendapat bahwa tidak boleh memilih “auliya” (diterjemahkan sbg ‘pemimpin”) dari nonmuslim. Karena muslim mayoritas, maka gagasan-gagasan seperti ini penting untuk didiskusikan dalam konteks negara demokrasi berbentuk republik dengan pemerintahan presidensial.

Di dalam pemerintahan presidensial, pemimpin simbolis dan pemimpin eksekutif menyatu pada satu orang. Di Pusat ada presiden; di provinsi ada gubernur; dst. Akibatnya, kebutuhan pemimpin yang cakap pada dua fungsi itu menjadi penting. Di sisi “simbolis”, ia perlu berwibawa, berasal dari mayoritas, berperawakan bagus, dsb. Sedangkan pada sisi “eksekutif”, ia harus paham tata pemerintahan, manajerial bagus, inovatif, cekatan, dsb.

Kapasitas “simbolik” dan “eksekutif” itu tak selalu ada pada satu orang, bukan? Ada kalanya, pemimpin kita begitu berwibawa, tapi manajemennya awut-awutan. Kadang kala begitu pandai mengurus pemerintahan dan kesejahteraan tapi tongkrongannya seperti badut. Karena itu, untuk dapat memenuhi dua fungsi ini pada setiap periode pemerintahan, diperlukan dua orang terpisah. Yang satu berfungsi simbolik, yang lain eksekutif.

Kebutuhan kalangan muslim seperti di atas dapat diperoleh dari jabatan simbolik. Adapun kebutuhan pelaksanaan pemerintahan yang bagus dan dapat dijabat oleh mayoritas atau minoritas ada pada jabatan eksekutif. Bentuk pemerintahan seperti ini dikenal dengan sebutan sistem semi-presidensial.

Konsekuensi selanjutnya adalah pada sistem pemilihan. Bagaimana memilih pimpinan “simbolik”? Mungkin ditunjuk legislatif, digilir persuku, dipilih langsung, dsb. Syarat pencalonan juga berubah. Mungkin tak perlu ijazah formal, tak perlu keahlian, berusia minimal 50 tahun, dsb.

Begitu pula dengan pemimpin “eksekutif”. Ia bisa dipilih langsung, ditunjuk, dsb. Syarat pencalonan yang mungin lebih ketat, misalnya, punya ijazah S2, berpengalaman memimpin lembaga pemerintah/swasta, berusia 30-50 tahun, dsb.

Menyatukan kepemimpinan pada satu pribadi sebenarnya menutup kemungkinan hadirnya banyak pemimpin lain yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s