Musyawarah Dua Kamar


DPD RI sedang bersafari di beberapa daerah, termasuk Aceh, untuk berdiskusi dengan teknokrat dan birokrat membahas RUU Sistem Perekonomian Nasional (SPN).

image

Saya jadi ingat kedudukan DPD yang agaknya masih seperti anak angkat dalam MPR RI.

Pandangan saya masih seperti semula bahwa MPR kita mestilah benar-benar dua kamar (bicameral). DPR dan DPD seharusnya memiliki kekuasaan legislatif yang sama bersama Presiden. Jadi, sebuah RUU dapat menjadi UU jika minimal dua dari tiga lembaga itu setuju. Misalnya, jika RUU SPN yang diajukan DPD ini ditolak DPR tapi disetujui Presiden, maka UU itu sudah dapat disahkan (Ya=2 vs Tidak=1).

Kekuasaan legislatif tidak saja diperbaiki melalui seleksi caleg saat pemilu atau pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), tapi juga dengan perimbangan kekuasaan (balance of power) langsung di dalam lembaga permusyarawatan rakyat kita.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s