Mandat Rakyat vs Penunjukan


Sudah semestinya aturan tentang Pj. Gubernur/Bupati/Walikota ditinjau ulang. Alasannya adalah kekuasaan atau kewenangan kepala daerah diberikan rakyat melalui pemilu langsung. Jadi, penjabat yang ditunjuk menggantikan kepala daerah tidak sepatutnya menggenggam kekuasaan yang setara dengan pejabat hasil pilihan rakyat.

Yang lebih masuk akal adalah masa jabatan seorang kepala daerah berakhir saat kepala daerah baru hasil pemilu membaca sumpah pelantikannya. Beberapa hari batas periode lima tahun terlewati tak menjadi soal dibandingkan memberi kekuasaan selama enam bulan kepada birokrat yang ditunjuk menteri (untuk Pj. Gubernur) atau gubernur (untuk Pj. Bupati/Walikota).

Aturan lain yang selaras adalah jika kepala daerah berhalangan tetap, maka ia diganti oleh wakilnya. Saat wakil yang menggantikan itu berhalangan tetap, Ketua DPRD menjadi kepala daerah, dan selanjutnya DPRD memilih ketua baru. Begitu seterusnya.

Jadi, tidak ada kekosongan jabatan kepala pemerintahan daerah dan tidak ada kepala pemerintahan yang ditunjuk dari orang yang bukan hasil pemilu.

This entry was posted in Cang Panah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s