Demokrasi yang Cumeh


Laporan The Economist memperlihatkan bahwa negara-negara yang dikepalai Ratu Elizabeth II termasuk dalam kategori “full democracy”. Adapun AS, yang digadang sebagai kampiun demokrasi, hanya masuk kategori “flawed democracy”, yakni terdapat cumeh (Aceh: rusak/cacat kecil) dalam prakteknya. Tapi, bisa jadi, penyebab kecumehan berasal dari dalam konsep sistemnya itu sendiri.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa jabatan presiden a la Amerika Serikat adalah sama dengan raja yang dipilih. Ini bermula saat para pendiri AS merumuskan bentuk pemerintahan negara baru itu di tahun 1776. Mereka menolak mengadopsi sistem kerajaan (monarchy) yang turun-temurun (dinasty) seperti di negara nenek moyang mereka, Inggris. Sistem Kerajaan Inggris menempatkan kepala negara dan kepala pemerintahan pada seorang raja. Maka, diciptakanlah jabatan presiden yang berfungsi sama seperti raja yang orangnya dipilih setiap empat tahun. Berbarengan dengan itu, kekuasaan sang presiden diimbangi oleh dua kekuasaan terpisah dan sejajar, yakni Kongres (legislatif) dan Mahkamah Agung (yudikatif).

Adapun di Inggris sendiri, tata negara bergerak dinamis. Walaupun tidak memiliki satu konstitusi resmi yang utuh, Kerajaan Inggris berpedoman pada aturan-aturan baru yang lahir dari konteks penyelenggaraan negara. Raja ditempatkan sebagai simbol (the dignified) dan perdana menteri sebagai pemangku urusan pemerintahan sehari-hari (the efficient). Kebijakan pemerintah dirumuskan di Parlemen, dan para hakim memiliki kekuasaan tersendiri.

Parlementer vs. Kongresional

Penulis buku “The English Constitution” (1865), Walter Bagehot (jurnalis The Economist), mengatakan bahwa sistem presidensial/kongresional a la AS memiliki beberapa kelemahan dibanding dengan sistem parlementer di Inggris.

Pertama, presiden yang terpilih dengan berpijak pada popularitas belum tentu cakap mengurusi pemerintahan dan paham politik. Rakyat harus menunggu tiap empat tahun untuk mengganti pemimpin yang tidak cakap itu. Sedangkan di Inggris, seorang Perdana Menteri (PM) dapat diganti kapan saja jika tak berkompeten lagi. PM lazimnya adalah pimpinan partai yang diasumsikan memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengalaman politik yang memadai.

Kedua, perdebatan di lembaga Kongres AS sifatnya satu pihak. Hasilnya belum tentu diimplementasikan oleh presiden. Sebaliknya, di Inggris, keputusan Parlemen adalah perintah untuk PM.

Ketiga, dapat terjadi bias kepentingan politik presiden dalam posisinya sebagai kepala negara. Adapun di Inggris, raja tidak berpolitik praktis.

Uraian Bagehot ikut mempengaruhi analisis Woodrow Wilson dalam disertasinya “Congressional Government: A Study in American Politics” (1885). Wilson mendukung sistem parlementer. Ia kemudian menjadi Presiden ke-28 AS dan satu-satunya presiden yang bergelar doktor.

Beberapa negara republik juga menerapkan sistem pemerintahan seperti di Inggris. Sistemnya dikenal dengan sebutan “sistem semi-presidensial.” Salah-satu alasannya adalah untuk menghindari kelemahan sistem presidensial yang memungkinkan demokrasi cumeh oleh dirinya sendiri.

Literatur:
Kategori negara demokrasi.

Advertisements
This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s