Sekilas tentang KEK


Jika sehamparan lahan (min. 500 Ha) hendak dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemrov, pemkab/kota, atau badan usaha dapat mengusulkannya ke Dewan Nasional KEK. Sebagai pengusul, badan usaha ini harus sehat keuangannya selama tiga tahun berturut-turut.

Apabila pemerintah yang mengusulkan KEK, maka pengelolanya harus dilelang. Sedangkan jika badan usaha yang menjadi pengusulnya, maka ia dapat ditunjuk langsung sebagai pengelola KEK. Ini berlaku juga untuk BUMN atau BUMD.

Siapapun pengusul atau pengelola KEK, Gubernur setempat berkuasa sebagai Ketua Dewan Kawasan yang membawahi administrator perizinan dalam kawasan.

Diharapkan, pengelolaan KEK yang profesional (good corporate governance) dapat memberi kenyamanan bagi berbagai perusahaan yang membuka usaha di sana. Pada gilirannya, akan terjadi multiplier effect terhadap kegiatan perekonomian daerah.***

Literatur:

Advertisements
This entry was posted in Geografi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s