Pengelolaan & Pengusahaan KEKAL


Setelah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) diterbitkan, sepertinya muncul silang pendapat soal pengelolaannya dalam beberapa pemberitaan. Yang sering disebut adalah bahwa yang berkuasa penuh terhadap semua kegiatan dalam KEKAL adalah perusahaan pengelolanya. Tapi, apa benar begitu? Apa sebenarnya pengelolaan KEK itu? Apa bisnis yang direncanakan di KEKAL?

Pengelolaan KEKAL

Mari kita mulai pemahaman soal pengelolaan KEKAL dengan memahami terlebih dahulu mekanisme pengusulan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai UU 39/2009.

Jika sehamparan lahan (min. 500 Ha) hendak dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemrov, pemkab/kota, atau badan usaha dapat mengusulkannya ke Dewan Nasional KEK. Sebagai pengusul, badan usaha ini harus sehat keuangannya selama tiga tahun berturut-turut.

Pengelolaan KEK terdiri dari dua bidang kerja, yaitu perizinan dan pengelolaan fisik kawasan. Kedua bidang ini tunduk di bawah kendali Dewan Kawasan yang dipimpin Gubernur.

Urusan perizinan berada di tangan pemerintah daerah melalui lembaga Administrator yang dibentuk Dewan Kawasan. Instansi ini yang memberi izin dan mengendalikan semua kegiatan usaha dalam kawasan.

Urusan pengelolaan fisik kawasan dikerjakan oleh badan pengelola (manajer kawasan) dengan lingkup pekerjaan, jangka waktu, standar kinerja pelayanan, dan sanksi tertentu. Lingkup kerja badan pengelola antara lain adalah menyediakan kapling untuk investor (tenant), menyalurkan listrik, mengelola limbah dan sampah, menyediakan air bersih, dan melakukan pemeliharaan infrastruktur dalam kawasan.

Apabila pemerintah yang mengusulkan KEK, maka badan pengelolanya harus dilelang. Sedangkan jika badan usaha yang menjadi pengusulnya, maka ia dapat ditunjuk langsung sebagai pengelola KEK.

Jadi, pengelolaan KEK telah mempertimbangkan prinsip otonomi daerah dalam hal perizinan dan pengendalian, serta prinsip good corporate governance bagi badan pengelola.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami tentang pengelolaan KEKAL sebagai berikut.

Pertama, Dewan Kawasan terdiri dari Gubernur Aceh sebagai ketua, serta Walikota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara sebagai anggota. Dewan Kawasan ini membentuk Administrator untuk melaksanakan urusan perizinan dan pengendalian semua kegiatan KEKAL.

Kedua, konsorsium yang terdiri dari PT. Pertamina, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) bertindak sebagai pengusul. Karena itu, mereka dapat membentuk perusahaan patungan untuk menjadi badan pengelola KEKAL. Badan pengelola ini tunduk pada kebijakan Dewan Kawasan.

Pengusahaan KEKAL

Setelah KEKAL terbentuk, berbagai kegiatan bisnis terbuka untuk dikembangkan di kawasan yang berada dalam wilayah administrasi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara ini. Diharapkan, akan terjadi multiplier effect terhadap kegiatan perekonomian di daerah sekitar.

Kegiatan bisnis di KEKAL terdiri dari berbagai sektor yang secara spasial ditempatkan dalam beberapa zona, yaitu Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Energi, dan Zona Pariwisata. Dari sini konsorsium merancang pengusahaan KEKAL di masa mendatang.

Bisnis pertama yang terbuka untuk badan usaha pengusul KEK adalah pengelolaan kawasan. Untuk itu, konsorsium tiga BUMN dan satu BUMD yang tersebut di atas perlu membentuk badan pengelola kawasan. PDPA dapat memiliki saham mayoritas di dalamnya. Perusahaan baru ini yang akan melayani kebutuhan harian perusahaan lain (tenant) yang berinvestasi di KEKAL. Pengelolaan KEKAL yang profesional dapat memberi kenyamanan tenant dan 40 ribu tenaga kerja yang diperkirakan akan terserap di sana.

Bisnis selanjutnya yang berpeluang dilakukan anggota konsorsium di KEKAL adalah sesuai dengan usaha utama (core business) masing-masing perusahaan, baik yang berlangsung saat ini (existing project) maupun rencana usaha baru (potential project). PT. Pertamina akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam rangka mengembangkan industri sektor energi (minyak dan gas), yaitu regasifikasi LNG, LNG hub/trading, LPG hub/trading, dan mini LNG Plant (PLTG) dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan (clean energy solution provider).

Adapun PT. PIM, bekerjasama dengan PT. AAF dan PT. Pupuk Indonesia Group, akan mengembangkan kluster industri petrokimia yang ramah lingkungan. Sembilan pabrik baru di areal PT. PIM dan PT. AAF (Dalam Liquidasi) akan dibangun, di antaranya pabrik NPK, pupuk ZA, ammonium sulfat, asam sulfat, asam posfat, dan purified gypsum.

Sementara itu, PT. Pelindo I akan mengembangkan logistik terpadu untuk mendukung kebutuhan industri migas, petrokimia, dan agroindustri dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional.

Sedangkan PDPA akan mengembangkan agroindustri untuk mengolah hasil-hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dari 2.622,48 Ha luas total kawasan, sekitar 270 Ha di antaranya disiapkan untuk sektor ini. Agroindustrilah yang menjadi pembeda antara bisnis dalam kawasan petro dollar Lhokseumawe era 1970 s.d. 1990-an dengan KEKAL. Usaha ini diharapkan memberi kontribusi dalam peningkatan nilai tambah bagi pelaku agrobisnis di Aceh.

Peluang bisnis lain yang ditawarkan di KEKAL adalah industri pengolahan yang selaras dengan bisnis anggota konsorsium. Perusahaan-perusahaan lokal dan asing dapat menjadi penyewa lahan (tenant) dan membuka pabrik di sana. Ini berbarengan dengan revitalisasi PT. KKA yang memproduksi kertas semen dan listrik untuk PLN. PLN sendiri juga menjadi salah-satu tenant dengan membangun pembangkit listrik berdaya 184 MW dan 250 MW.

Guna memenuhi kebutuhan seluruh aktifitas industri di KEKAL, sumber pasokan bahan bakunya (hinterland) nanti tidak saja dari Aceh sendiri, tapi juga dari daerah dan negara lain (global value chain). Tentu, ini memerlukan konektifitas yang baik dengan dukungan transportasi multimoda.

Selain bisnis yang disebutkan di atas, KEKAL juga memiliki zona pariwisata di sekitar Pelabuhan Krueng Geukuh. Peluang bisnis kuliner, wisata air, dan atraksi (amusement park) terbuka untuk dikembangkan di sana.

Diproyeksikan bahwa kegiatan ekonomi multisektor yang berkelanjutan di dalam dan luar KEKAL akan meningkatkan PAD dan PDRB Aceh, terutama untuk Lhokseumawe dan Aceh Utara.***

Literatur:

Advertisements
This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s