Ronin dalam Pemerintahan


Ronin adalah samurai yang “meuroh-roh bak jalan” (wara-wiri tidak tentu rimba) karena sudah tidak bertuan (daimyo). Umumnya, tuan mereka gugur di medan perang; wilayah milik tuannya dikuasai lawan; atau kewenangan tuannya dilucuti.

Kemunculan ronin terjadi dalam kurun waktu 1185-1868 di Jepang. Selama masa huru-hara atau “sengoku” (1467-1600), para ronin dapat dengan mudah mendapatkan kembali tuan baru. Namun, saat Toyotomi Hideyoshi (1585-1598) berkuasa, kedamaian mulai menyelimuti negeri Sakura sehingga kebutuhan ksatria untuk berperang mulai berkurang. Konsekuensinya, banyak samurai yang menjadi ronin. Salah-satu ronin yang dinovelkan adalah Miyamoto Musashi (1584-1645).

Untuk menyambung hidup, para ronin kadang menjadi pengemis, satpam para saudagar, pelatih ilmu pedang, atau bahkan menjadi preman. Adapula yang menyepi dalam dunia spiritual.

Dewasa ini, orang Jepang menggunakan istilah “ronin” untuk lulusan SMA yang belum diterima di bangku kuliah atau untuk pengangguran.

Karakter dan istilah “ronin” dapat dipinjam untuk menggambarkan pemerintahan daerah hasil pemilu langsung. Dalam sistem pilkada seperti itu, para ronin dapat muncul. Mereka umumnya adalah bekas tim sukses. Saat calon yang diusung menang dan menjadi kepala daerah definitif, tim sukses ini “kehilangan tuan” dan berpeluang menjadi ronin bagi birokrasi. Para ronin ini tidak memiliki posisi apapun dalam pemerintahan, namun bertindak seolah mewakili kehendak kepala daerah. Birokrat menjadi serba salah menghadapi mereka.

Oleh karena itu, para ronin dalam pemerintahan perlu dikelola dengan layak dan patut dengan memberi mereka daimyo baru. Maksudnya, bekas tim sukses perlu mendapat kedudukan resmi dalam pemerintahan daerah. Salah-satu wujudnya adalah dengan pembentukan kantor staf (gubernur/bupati/walikota).

Jika Kantor Staf Presiden RI dibentuk dengan peraturan presiden, maka di daerah cukup dibentuk dengan peraturan kepala daerah. Ini dimungkinkan karena bentuk pemerintahan daerah sama dengan pusat, yaitu presidensial.

Kantor staf kepala daerah dapat berfungsi melaksanakan pengendalian program-program prioritas daerah, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif.

Sebagai pembanding, kantor staf ekeskutif di AS dapat dilirik karena sistem pemerintahannya mirip dengan yang kita miliki. Di sana, terdapat dua model implementasi kantor staf: (a) dilaksanakan oleh tim sukses pemilu, dan/atau (b) dilaksanakan oleh orang yang ahli atau berpengalaman dalam pemerintahan. Kombinasi dari kegesitan gerak organisasi, kepiawaan berpolitik, dan tata kelola pemerintahan daerah yang modern adalah karakter kantor ini.

Keberadaan kantor staf kepala daerah tidak saja menghilangkan ronin dalam pemerintahan, tapi juga memberi kontribusi positif bagi implementasi visi dan misi “sang daimyo.”

Literatur:

Advertisements
This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s