Federal-State Solution


Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan solusi pembentukan dua negara terpisah (two-state solution) bagi konflik Palestina-Israel. Walau Palestina dan Israel setuju pada model penyelesaian ini, tapi sebenarnya susah dijalankan, terutama terkait masalah pembagian wilayah.
Bagi Israel, seluruh wilayah Palestina sudah dikuasainya sejak memenangkan Perang Enam Hari tahun 1967. Saat itu, Tepi Barat dan Gaza diduduki Yordania dan Mesir sebagai akibat Perang Palestina 1948. Seusai perang 1967, kedua wilayah itu jatuh ke tangan Israel sehingga tidak ada lagi wilayah yang dikuasai etnik Arab sebagaimana dibagi PBB tahun 1947.

Sebagian anggota PBB tidak mengakui keberadaan Negara Israel yang diproklamirkan tahun 1948 itu. Namun, tahun 1949 Israel diterima menjadi anggota PBB. Sebaliknya, saat Negara Palestina dibentuk tahun 1988 dan diakui oleh 135 anggota PBB, Israel dan sejumlah negara barat tidak mengakuinya karena sengketa wilayah belum usai. Konflik pasca perang terus berlangsung.

Pengakuan Palestina terhadap Israel baru dilakukan pada perjanjian Oslo pertama tahun 1993. Sebagai balasannya, Israel mengakui adanya Otoritas Palestina di kota-kota Tepi Barat dan Jalur Gaza, walau keamanan tetap di bawah kendali Israel. Lagi-lagi, konflik masih terus berlangsung.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Umum Liga Arab tahun 2002, muncul “Arab Peace Initiative”. Tawarannya adalah bahwa Liga Arab akan mengakui keberadaan Negara Israel jika Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara dengan batas wilayah merujuk pada peta sebelum Perang Enam Hari tahun 1967 (Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur masuk wilayah Palestina; Dataran Tinggi Golan masuk wilayah Suriah; sisanya masuk wilayah Israel). Apalagi, Resolusi 242 DK PBB tahun 1967 juga meminta Israel mundur dari wilayah yang didudukinya tersebut. Tapi, Israel belum menerima tawaran bekas lawan-lawannya itu. Alhasil, inisiatif untuk berdamai ini belum juga mengakhiri konflik.

Dari beberapa fase di atas, terlihat bahwa pengakuan kedaulatan masing-masing negara dan perselisihan siapa yang berkuasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah tantangan utama kebijakan “two-state solution” saat ini.

Solusi Lain

Adakah kemungkinan kompromi lain untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel? Beberapa pemikiran lahir di tengah kekhawatiran konflik yang tak berkesudahan itu. Salah-satu yang ditawarkan adalah “one-state solution”, yakni menjadikan wilayah bekas British Palestine itu sebagai satu negara saja. Bisa berbentuk kesatuan (unitary), serikat (federal), atau konfederasi.

Salah-satu pilihan yang patut dipertimbangkan para pihak adalah negara serikat (federal-state solution). Solusi ini dijalankan dengan
– membagi wilayah federasi menjadi beberapa negara bagian (misalnya, negara bagian Israel Selatan, Gaza, Tepi Barat, Tel Aviv, dsb), nama federasi bisa diputuskan belakangan;
– menjadikan Yerusalem sebagai ibukota pemerintahan federal; serta
– menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial (presiden bersifat simbolis dan dijabat selang-seling antara etnik Arab dan etnik Yahudi; sedangkan perdana menteri ditentukan berdasarkan perolehan kursi di parlemen).

Dengan keberadaan satu negara serikat bentukan Palestina dan Israel, entitas etnik dan politik yang sudah ada tetap dihargai (coexistence); pengungsi Palestina bisa kembali; regulasi yang adil terkait permukiman dapat diterapkan; rasa kepemilikan etnik Arab terhadap Palestina terjaga; harapan etnik Yahudi untuk memiliki negara terpenuhi; sumberdaya air dapat dinikmati seluruh warga; semua tempat suci di Yerusalem bebas digunakan oleh pemeluk agama masing-masing; dan yang lebih penting, perdamaian hakiki dua puak serumpun ini tercapai.

Adakah alternatif lain lagi? Mungkin saja. Apapun itu, bermusyawarah untuk mencapai kompromi adalah cara terbaik. Janganlah berperang lagi.

**
Beberapa kejadian penting:
1. Perang Dunia Pertama (1914-1918): Inggris (Blok Sekutu) merebut lima sanjak (distrik) Usmani (Blok Sentral) yang berada di antara Sungai Jordan dan Laut Mediterania. Daerah ini kemudian dikenal sebagai “Mandate Palestine” atau “British Palestine” atau “Palestine” di mana Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk memerintah dalam rentang tahun 1923-1948. Sebelumnya, lewat surat Hussein-Mcahon tahun 1915, Inggris menjanjikan kemerdekaan Arab dari kekuasaan Usmani jika Arab membantu Inggris. Namun, pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menjanjikan “national home” di Palestina bagi etnik Yahudi. Karena itu, dalam tahun 1920an-1930an, Inggris menfasilitasi migrasi etnik Yahudi dari Eropa ke Palestina. Penguasaan wilayah tahun 1917: 97% Arab, 3% Yahudi.

2. Pembagian Wilayah Palestina oleh PBB (29 November 1947): Dalam rangka mempersiapkan pemerintahan sendiri di Palestina seusai mandat untuk Inggris berakhir, PBB (penerus LBB) membagi Palestina untuk cikal-bakal pendirian dua negara baru, yaitu 45% untuk etnik Arab dan 55% untuk etnik Yahudi. Adapun Kota Yerusalem dijadikan Daerah Khusus Internasional. Proposal ini dikenal sebagai “The United Nations Partition Plan for Palestine”.

3. Perang Saudara di Palestina (30 November 1947 – 14 Mei 1948): Pemimpin Arab di Palestina tidak menerima pembagian Palestina seperti yang dibuat PBB sehingga terjadi perang antara etnik Arab dengan etnik Yahudi yang bermukim di Palestina. Etnik Yahudi sudah memiliki pasukan terlatih hasil didikan Inggris untuk Perang Dunia Kedua. Penguasaan wilayah tahun 1947: 94% Arab, 6% Yahudi.

4. Pendirian Negara Israel (14 Mei 1948): Sejalan dengan pembagian wilayah Palestina oleh PBB dan berakhirnya pemerintahan Inggris di Palestina, negara baru etnik Yahudi yang diberi nama “Israel” diproklamirkan. Tahun 1949, Israel menjadi anggota PBB. Dalam pada itu, etnik Arab belum membentuk negara di kawasan ini hingga tahun 1988 saat Negara Palestina diproklamirkan.

5. Perang Arab-Israel Pertama (15 Mei 1948 – 10 Maret 1949): Merespon Perang Saudara di Palestina dan pendirian negara Israel, negara-negara Liga Arab pimpinan Mesir, Yordania, dan Suriah, ikut melawan Israel. Perlawanan bersenjata ini menyebabkan eksodus warga Arab dari Palestina secara besar-besaran. Perang ini dimenangkan Israel dengan perluasan wilayahnya. Sekitar 50% wilayah yang direncanakan PBB tahun 1947 untuk etnik Arab (termasuk Jerusalem Barat) jatuh ke tangan Israel. Di pihak lain, Mesir menduduki Jalur Gaza; sedangkan Yordania menduduki Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur). Rentang waktu mulai Perang Saudara tanggal 30 November 1947 hingga berakhirnya Perang Arab-Israel tanggal 20 Juli 1949 dikenal juga dengan sebutan “Perang Palestina 1948”. Orang Arab menyebutnya “Nakba” (Bencana Besar), sedang orang Israel menyebutnya “Perang Kemerdekaan”. Penguasaan wilayah tahun 1949: 22% Arab, 78% Yahudi.

6. Perang Arab-Israel Ke-2 atau Perang Enam Hari (5-10 Juni 1967): Krisis di Terusan Suez antara Mesir dengan Israel, Inggris, dan Prancis di tahun 1956 diakhiri dengan kesepakatan berupa pembukaan Selat Tiran oleh Mesir untuk Israel. Namun, pada tahun 1967, Mesir menutupnya lagi. Perang Mesir-Israel tak terelakkan. Atas permintaan Mesir, Yordania dan Suriah ikut menyerang Israel. Beberapa negara Arab lain ikut mendukung Mesir. Hasilnya adalah kemenangan di pihak Israel dengan penguasaan wilayah Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir; Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dari Yordania; dan sebagian Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Praktis, seluruh wilayah Palestina yang dibagi PBB untuk bangsa Arab pada tahun 1947 telah dikuasai Israel. Kelak, di tahun 1993 dan 1995, dilakukan negosiasi soal ini yang terkenal dengan nama Oslo Accord I dan II. Penguasaan wilayah tahun 1967-sekarang: 0% Arab, 100% Yahudi.

7. Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB (22 November 1967): Resolusi ini meminta Israel mundur dari wilayah yang didudukinya (Tepi Barat, Gaza, dan Golan) saat Perang Enam Hari 1967 dan menghormati kedaulatan masing-masing. Resolusi yang diprakarsai Inggris ini diterima secara aklamasi oleh 5 anggota tetap dan 15 anggota tidak tetap DK PBB. Pembicaraan resolusi konflik Palestina-Israel didasarkan pada resolusi 242 ini.

8. Perang Arab-Israel Ke-3 atau Perang 1973 (6-25 Oktober 1973): Mesir ingin menguasai Semenanjung Sinai yang dikuasai Israel tahun 1967, sedangkan Suriah ingin merebut kembali Dataran Tinggi Golan. Mereka dibantu negara-negara Arab lain dan Uni Soviet. Adapun Israel dibantu AS. Hasil lanjutan dari perang ini adalah pengembalian Sinai kepada Mesir di tahun 1978 lewat perundingan. Namun, sebagian besar Dataran Tinggi Golan tetap dikuasai Israel walau dunia mengakuinya sebagai milik Suriah.

This entry was posted in Geografi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s